Pak Jokowi, Suara Rakyat Telat Didengar IHSG Porak Poranda
Anthony Kevin, CNBC Indonesia
27 September 2019 11:52
Jakarta, CNBC Indonesia - Indonesia memanas dalam beberapa waktu terakhir seiring dengan gelombang demo yang terjadi di berbagai daerah terkait dengan beberapa isu. Situasi panas politik dalam negeri ini turut mempengaruhi pasar keuangan domestik.
Isu-isu yang dimaksud di antaranya revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) yang belum lama ini sudah disahkan oleh parlemen. Disahkannya revisi UU KPK dipandang oleh banyak pihak sebagai upaya yang sistematis untuk melemahkan posisi KPK, sebuah lembaga yang memiliki rekam jejak oke dalam hal pemberantasan korupsi di Indonesia.
Dipersulit dan dibatasinya penyadapan, dibatasinya sumber rekrutmen penyelidik dan penyidik, dan penuntutan perkara korupsi yang harus berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung merupakan poin-poin yang meresahkan hati banyak pihak.
Aksi demo besar-besaran digelar di depan Gedung DPR yang salah satu tujuannya adalah memprotes pengesahan revisi UU KPK. Demo ini berlangsung dengan ricuh ketika pagar gedung DPR dijebol oleh mahasiswa yang melakukan demonstrasi. Tak hanya di Jakarta, aksi serupa bisa didapati dari Sumatera sampai Papua.
Sebelum bertemu dengan sejumlah tokoh nasional Presiden Joko Widodo (Jokowi) sempat memantapkan hati untuk tidak merevisi UU KPK yang disahkan dalam sidang paripurna DPR RI pada pekan lalu. Meski ribuan mahasiswa turun ke jalan di berbagai penjuru di Indonesia dan salah satu tuntutannya adalah merevisi UU KPK, Jokowi tetap bertahan pada sikapnya.
"Enggak ada," kata Jokowi saat ditanya oleh pewarta soal rencana penerbitan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) terkait KPK, Senin (23/9/2019).
Selain revisi UU KPK, aksi demo juga digelar guna menolak pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terus ngotot ingin mengesahkan RUU KUHP di penghujung masa jabatannya, walaupun sejatinya Jokowi telah meminta agar DPR periode ini tidak mengesahkan RUU tersebut seiring dengan banyaknya penolakan dari kalangan masyarakat.
Wajar jika RUU KUHP mendapatkan penolakan dari kalangan masyarakat. Pasalnya, banyak pasal yang dinilai janggal di dalamnya, seperti pasal penghinaan presiden, pasal aborsi, dan pasal pengenaan denda untuk gelandangan.
Ambil contoh pasal pengenaan denda untuk gelandangan. Jika RUU KUHP disahkan, gelandangan bisa didenda maksimal Rp 1 juta. Untuk pasal aborsi, pasal yang dianggap meresahkan adalah pasal 470 dan 471 karena dinilai diskriminatif terhadap korban pemerkosaan. Dikhawatirkan, seorang wanita korban pemerkosaan bisa dipidana jika menggugurkan kandungannya.
Selain RUU KUHP, sejumlah RUU lainnya yang meresahkan masyarakat di antaranya RUU Permsayarakatan, RUU Ketenagakerjaan, dan RUU Minerba.
Masalah tak berhenti di hal yang berkaitan dengan masalah legislatif. Sudah dalam beberapa waktu terakhir kebakaran hutan dan lahan (karhutla) melanda Kalimantan dan Sumatera. Ratusan ribu warga sudah menjadi korban dengan mengidap Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) akibat paparan asap.
Pemerintah dinilai lamban dalam menuntaskan masalah itu. Jangankan memadamkan kebakaran yang sudah berkepanjangan, pemerintah juga dinilai tak mampu mengatasi masalah pembakaran utang sampai ke akarnya.
Beralih ke Papua, sudah dalam beberapa waktu terakhir kondisi di sana memanas. Pada bulan lalu, terjadi insiden penyerbuan asrama mahasiswa Papua di Surabaya. Akibat insiden tersebut, sebanyak lima mahasiswa asal Bumi Cenderawasih terluka. Polisi kemudian merangsek ke dalam asrama dan mengangkut puluhan mahasiswa.
Menyusul insiden tersebut, aksi demonstrasi besar-besaran terjadi di Papua. Namun, banyak yang mengecam pemerintah lantaran dinilai lamban dalam menuntaskan insiden tersebut. Langkah pemerintah yang beberapa kali memblokir akses internet di Papua juga dikecam masyarakat.
BERLANJUT KE HALAMAN 2 - > Jokowi Terlalu Lama Ambil Tindakan, IHSG Porak-Poranda
Next Page
Jokowi Pertimbangkan Perppu KPK
Pages
Most Popular