Pajak Korporasi Dipangkas, Emiten & Non-emiten Diminta Sama

Market - Syahrizal Sidik, CNBC Indonesia
06 September 2019 16:15
Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia (APEI) mendukung rencana pemerintah memangkas pajak korporasi.

Jakarta, CNBC Indonesia - Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia (APEI) mendukung rencana pemerintah memangkas pajak korporasi atau PPh (Pajak Penghasilan) Badan dari sebelumnya 25% menjadi 20%.

Hanya saja, APEI yang menaungi perusahaan sekuritas di Indonesia, mendorong pemerintah untuk tidak membedakan pajak yang dikenakan bagi perusahaan tercatat (emiten) di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan perusahaan tertutup atau non-emiten.

Saat ini pemerintah sedang memfinalisasi aturan yang disiapkan dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian. Saat ini, tarif PPh untuk wajib pajak badan umumnya sebesar 25% sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan.


RUU ini sedang dirancang untuk menjawab perubahan yang terjadi di dunia internasional, sehingga Indonesia tetap kompetitif dengan kebijakan di negara-negara lain.

"Insentif ini bagus kalau bisa berjalan. Saat ini ada insentif untuk perusahaan listed sebesar 5%, apakah nanti juga ada perbedaan atau sama dengan perusahaan yang non-listed," Ketua APEI Octavianus Budiyanto saat dihubungi CNBC Indonesia, Jumat (6/9/2019).

Selain memangkas PPh badan secara bertahap, Kementerian Keuangan juga sedang merencanakan menurunkan pajak bagi perusahaan yang akan melangsungkan penawaran umum perdana saham atau initial public offering (IPO) alias go public dari 20% menjadi 17%.

Kebijakan ini ditempuh untuk menyesuaikan dengan kebijakan yang juga diberlakukan di negara lainnya seperti Singapura, agar Indonesia bisa tetap kompetitif. Selain itu, kebijakan ini juga untuk lebih mendorong pendanaan di pasar modal.

"Perusahaan go public penurunan 3 persen di bawahnya. Artinya bisa 17 persen, sama dengan PPh di Singapura, terutama go public [IPO] baru yang baru mau masuk ke bursa," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani ketika menggelar konferensi pers RUU pajak baru tersebut, pekan ini.



(tas)
Terpopuler
    spinner loading
Features
    spinner loading