Rini Siap Rombak Direksi BUMN, DPR: Kami Akan Monitor Terus!

Jakarta, CNBC Indonesia - Parlemen menyoroti langkah Menteri BUMN Rini Soemarno yang berencana melakukan pergantian pengurus (direksi dan komisaris) dari lima perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada akhir Agustus ini.

Anggota Komisi XI DPR Hendrawan Supratikno mengatakan parlemen bakal menyoroti kemungkinan munculnya sikap tak profesionalis dalam pergantian direksi di perusahaan BUMN ini.

"Kami akan monitor terus, kalau ada pergantian apakah hanya karena hengki-pengki atau hanya hal-hal yang sifatnya tidak profesional, nanti akan kami soroti dan kami akan memberikan kritik baik sebagai partai politik atau pun dewan," kata Hendrawan di kawasan Menteng, Jakarta, Selasa (13/8/2019).

Pilihan Redaksi Rini Mau Rombak Direksi BUMN, Apa Respons Moeldoko? Maaf Pak Jokowi, Saudi Aramco Pilih Malaysia Ketimbang RI Mantap! Didukung BRI, Sebanyak 1,1 Juta UMKM Naik Kelas JK Sebut 4 dari 5 Direksi PLN Masuk Penjara, Benarkah?

Politisi PDI-Perjuangan ini menegaskan, DPR menyoroti langkah Kementerian BUMN ini mengingat kementerian ini dinilai paling strategis, BUMN menjadi instrumen negara paling penting.

Pelaksanaan RUPSLB ini berseberangan dengan ultimatum dari Jokowi yang melarang seluruh menteri Kabinet Kerja mengeluarkan kebijakan strategis termasuk merombak jajarannya, termasuk direksi perusahaan pelat merah.

Lima BUMN yang bakal melakukan RUPSLB ini yakni PT Bank Mandiri (Persero) Tbk/(BMRI) yang akan menggelar RUPSLB pada 28 Agustus di Menara Mandiri, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk/BBTN pada 28 Agustus di Gedung Menara BTN, dan PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS) pada 30 Agustus di Four Seasons Hotel.

Lainnya yakni PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk/BBNI pada 30 Agustus di Menara BNI dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk/BBRI pada 2 September dengan lokasi di kantor pusat BRI.

"Mata acara ini merupakan usulan Menteri BUMN [Rini Soemarno] sebagai pemegang saham, berdasarkan surat nomor S-726/MBU/S/07/2019 tanggal 9 Juli 2019 perihal permintaan penyelenggaraan RUPSLB," tulis pengumuman RUPSLB Bank Mandiri.

Hal ini berdampak dengan catatan jika Rini Soemarno digantikan posisinya oleh calon menteri lain di periode kedua kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Misal di [direksi] BUMN diganti, sedangkan Oktober ada yang baru [menteri BUMN yang baru] kalau Bu Rini tidak melanjutkan. Berarti kalau diganti menteri BUMN nanti akan sulit mengganti sesuai visi misi dia makanya dinilai membebani, makanya kalau transisi tidak boleh ada kebijakan strategis," kata Piter di kawasan Menteng, Jakarta, Selasa (13/8/2019).

Selain itu, tak dilakukannya pergantian manajemen di masa transisi ini dinilai untuk menghindarinya terlalu cepatnya pergantian pengurus BUMN selanjutnya.

"Perlu juga dihindari untuk melakukan penggantian yang terlalu cepat. Pergantian menteri masih akan ada 2 bulan lagi, apa alasan mendesak mengganti direksi BUMN saat ini? Jangan merusak tata kelola yang sudah ada saat ini. Kalau mungkin ya mungkin aja," tegas dia.