Utang Menggunung, Rights Issue Krakatau Steel Terganjal
Samuel Pablo, CNBC Indonesia
02 July 2019 20:42
Jakarta, CNBC Indonesia- PT Krakatau Steel Tbk (KRAS) menyebutkan akan ada kemungkinan bagi perusahaan untuk melakukan penambahan modal dengan skema memberikan hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD) alias rights issue.
Saat berbincang secara eksklusif dengan CNBC Indonesia, Direktur Utama Krakatau Steel Silmy Karim menuturkan bahwa saat ini perusahaan masih mengantongi izin dari DPR untuk menerbitkan saham sebesar 10% dari total modal ditempatkan dan disetor. Hal ini membuat langkah untuk aksi korporasi tersebut tak akan terlalu sulit.
"Sebenarnya kita ada jatah 10% untuk rights issue tanpa perlu [izin] ke DPR lagi, karena DPR sudah mengizinkan 30% dan baru kita lepaskan 20%," kata Silmy di kantornya, Senin (1/7/2019).
Meski demikian, rencana ini masih tertahan karena masalah utang yang masih membelit perusahaan. Menurut dia, dengan kondisi Krakatau Steel saat ini bukanlah waktu yang tepat untuk mencari investor baru.
Untuk itu, Silmy bakal terlebih dahulu menyelesaikan program restrukturisasi yang tengah dijalankannya.
"Tapi tentunya untuk mengeksekusi ini kan saya melihat timing. Saya bereskan dulu internalnya, pokok-pokoknya, setelah itu beres kan rights issue manfaatnya optimal. Kalau sekarang saya rasa waktunya belum tepat, kita cari timing yang tepat," jelas dia.
Diakuinya, saat ini proses restrukturisasi utang-utang perusahaan baru separo perjalanan. Pada bulan lalu, perseroan dengan Bank Himbara sebagai kreditor telah menandatangani program restrukturisasi tersebut.
Di bulan ini, Silmy menjelaskan, KRAS akan menyelesaikan kesepakatan restrukturisasi utang dengan kreditor dari bank swasta nasional dan asing.
"Tapi saya akan optimalkan rights issue ketika memang waktunya tepat. Dengan sehatnya Krakatau Steel, investor kan akan tertarik dan saya bisa optimalkan rights issue. Tapi rights issue ketika kondisi seperti ini, tidak menguntungkan," tegasnya.
Saksikan Video Masa Depan Emiten KRAS
[Gambas:Video CNBC]
(dob/dob) Next Article Lolos Dari Kebangkrutan, Saham Krakatau Steel Layak Diburu?
Saat berbincang secara eksklusif dengan CNBC Indonesia, Direktur Utama Krakatau Steel Silmy Karim menuturkan bahwa saat ini perusahaan masih mengantongi izin dari DPR untuk menerbitkan saham sebesar 10% dari total modal ditempatkan dan disetor. Hal ini membuat langkah untuk aksi korporasi tersebut tak akan terlalu sulit.
"Sebenarnya kita ada jatah 10% untuk rights issue tanpa perlu [izin] ke DPR lagi, karena DPR sudah mengizinkan 30% dan baru kita lepaskan 20%," kata Silmy di kantornya, Senin (1/7/2019).
Meski demikian, rencana ini masih tertahan karena masalah utang yang masih membelit perusahaan. Menurut dia, dengan kondisi Krakatau Steel saat ini bukanlah waktu yang tepat untuk mencari investor baru.
Untuk itu, Silmy bakal terlebih dahulu menyelesaikan program restrukturisasi yang tengah dijalankannya.
"Tapi tentunya untuk mengeksekusi ini kan saya melihat timing. Saya bereskan dulu internalnya, pokok-pokoknya, setelah itu beres kan rights issue manfaatnya optimal. Kalau sekarang saya rasa waktunya belum tepat, kita cari timing yang tepat," jelas dia.
Diakuinya, saat ini proses restrukturisasi utang-utang perusahaan baru separo perjalanan. Pada bulan lalu, perseroan dengan Bank Himbara sebagai kreditor telah menandatangani program restrukturisasi tersebut.
Di bulan ini, Silmy menjelaskan, KRAS akan menyelesaikan kesepakatan restrukturisasi utang dengan kreditor dari bank swasta nasional dan asing.
"Tapi saya akan optimalkan rights issue ketika memang waktunya tepat. Dengan sehatnya Krakatau Steel, investor kan akan tertarik dan saya bisa optimalkan rights issue. Tapi rights issue ketika kondisi seperti ini, tidak menguntungkan," tegasnya.
Saksikan Video Masa Depan Emiten KRAS
[Gambas:Video CNBC]
(dob/dob) Next Article Lolos Dari Kebangkrutan, Saham Krakatau Steel Layak Diburu?
Most Popular