Jokowi Kian Dekat ke Istana, Rupiah Terbaik di Asia!
Hidayat Setiaji, CNBC Indonesia
27 June 2019 16:10

Jakarta, CNBC Indonesia - Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) ditutup menguat di perdagangan pasar spot hari ini. Semakin dekatnya Joko Widodo (Jokowi) kembali ke Istana Negara menjadi sentimen positif bagi mata uang Tanah Air.
Pada Kamis (27/6/2019), US$ 1 setara dengan Rp 14.135 kala penutupan pasar spot. Rupiah menguat 0,25% dibandingkan posisi penutupan perdagangan hari sebelumnya.
Hari ini, investor menantikan hasil putusan sidang sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK). Sidang dimulai sekira pukul 12:30 WIB. Saat ini sidang masih berlangsung, tetapi dari jalannya pembacaan putusan sepertinya angin tidak berpihak kepada pihak pemohon, kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno.
Misalnya argumen pemohon soal pencairan gaji ke-13 bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) atau pembangunan infrastruktur sebagai upaya vote buying dari capres petanaha (incumbent) Joko Widodo/Jokowi. Mahkamah menilai kebijakan tersebut bukan upaya vote buying, karena merupakan program pemerintah yang diamanatkan dalam UU APBN yang disepekati bersama dengan DPR. Melaksanakan APBN adalah tugas pemerintah.
Kemudian soal tudingan bahwa Polri membentuk tim buzzer di media sosial untuk kampanye pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin. Mahkamah menilai informasi tersebut hanya datang dari akun pseudonym yang kontennya kebanyakan bersifat hoaks sehingga tidak layak menjadi alat bukti. Selain itu, bukti-bukti juga berasal dari fotokopi berita daring (online) tanpa didukung alat-alat bukti lain.
"Walau benar terjadi, masih dibutuhkan bukti lain karena harus dibuktikan pengaruhnya terhadap pemilih," kata Aswanto, Hakim Konstitusi, saat pembacaan putusan, di Gedung MK.
Berbagai argumen pemohon yang patah itu semakin memuluskan jalan Jokowi untuk kembali menjadi presiden untuk periode kedua. Ini menjadi angin segar bagi rupiah, karena investor kian yakin menamankan modal di Indonesia.
Kembalinya Jokowi menduduki kursi RI-1 akan memberikan kepastian bahwa arah kebijakan pemerintah tidak akan berubah drastis dalam lima tahun ke depan. Jokowi juga akan punya waktu meneruskan kebijakan-kebijakan reformasi struktural untuk 'mengobati' masalah di perekonomian Indonesia seperti defisit transaksi berjalan (current account deficit).
Baca:
Wahai Para Menteri, Ini Ultimatum Terakhir Jokowi soal CAD!
(BERLANJUT KE HALAMAN 2)
Pada Kamis (27/6/2019), US$ 1 setara dengan Rp 14.135 kala penutupan pasar spot. Rupiah menguat 0,25% dibandingkan posisi penutupan perdagangan hari sebelumnya.
Hari ini, investor menantikan hasil putusan sidang sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK). Sidang dimulai sekira pukul 12:30 WIB. Saat ini sidang masih berlangsung, tetapi dari jalannya pembacaan putusan sepertinya angin tidak berpihak kepada pihak pemohon, kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno.
Misalnya argumen pemohon soal pencairan gaji ke-13 bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) atau pembangunan infrastruktur sebagai upaya vote buying dari capres petanaha (incumbent) Joko Widodo/Jokowi. Mahkamah menilai kebijakan tersebut bukan upaya vote buying, karena merupakan program pemerintah yang diamanatkan dalam UU APBN yang disepekati bersama dengan DPR. Melaksanakan APBN adalah tugas pemerintah.
Kemudian soal tudingan bahwa Polri membentuk tim buzzer di media sosial untuk kampanye pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin. Mahkamah menilai informasi tersebut hanya datang dari akun pseudonym yang kontennya kebanyakan bersifat hoaks sehingga tidak layak menjadi alat bukti. Selain itu, bukti-bukti juga berasal dari fotokopi berita daring (online) tanpa didukung alat-alat bukti lain.
"Walau benar terjadi, masih dibutuhkan bukti lain karena harus dibuktikan pengaruhnya terhadap pemilih," kata Aswanto, Hakim Konstitusi, saat pembacaan putusan, di Gedung MK.
Berbagai argumen pemohon yang patah itu semakin memuluskan jalan Jokowi untuk kembali menjadi presiden untuk periode kedua. Ini menjadi angin segar bagi rupiah, karena investor kian yakin menamankan modal di Indonesia.
Kembalinya Jokowi menduduki kursi RI-1 akan memberikan kepastian bahwa arah kebijakan pemerintah tidak akan berubah drastis dalam lima tahun ke depan. Jokowi juga akan punya waktu meneruskan kebijakan-kebijakan reformasi struktural untuk 'mengobati' masalah di perekonomian Indonesia seperti defisit transaksi berjalan (current account deficit).
Baca:
Wahai Para Menteri, Ini Ultimatum Terakhir Jokowi soal CAD!
(BERLANJUT KE HALAMAN 2)
Pages
Tags
Related Articles
Recommendation

Most Popular