OJK Keluarkan Aturan Baru Soal Rights Issue, Apa yang Baru?

Market - Syahrizal Sidik, CNBC Indonesia
24 June 2019 13:12
OJK Keluarkan Aturan Baru Soal Rights Issue, Apa yang Baru?
Jakarta, CNBC Indonesia - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan aturan baru yang merupakan pembenahan aturan baru tentang penambahan modal perusahaan terbuka memberikan hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD) atau rights issue. Aturan baru tersebut diharapkan akan melindungi investor minoritas.

Aturan ini sudah ditetapkan oleh Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso pada 29 April 2019 dan diundangkan pada 30 April 2019 oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H. Laoly.

Peratutan OJK ini merupakan perubahan atas POJK Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) menjadi POJK Nomor 14/POJK.04/2019.

Ada beberapa penyesuaian dalam aturan baru ini, utamanya mengenai perlindungan bagi investor minoritas atau investor saham ritel. Aturan ini menyebutkan, bahwa dalam rangka meminta restu untuk melaksanakan HMETD, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) harus dihadiri dan dan disetujui (kuorum) oleh setidaknya separuh atau 1/2 dari jumlah pemegang saham ritel independen.


Jika pada RUPS pertama kuota kuorum belum tercapai, maka perusahaan dapat melaksanakan RUPS kembali dengan ketentuan kehadiran dan kuorum yang sama.

Namun jika kuorum juga belum dicapai, maka RUPS ketiga dalam dilaksanakan dengan jumlah kuorum akan ditentukan oleh OJK.

Sementara itu, dalam hal tujuan pelaksanaan HMETD terdapat ketentuan baru yang diatur. Yakni, untuk perusahaan terbuka perbankan, HMETD dapat dilakukan jika bank tersebut merupakan penerima pinjaman dari Bank Indonesia atau lembaga pemerintah lain yang jumlahnya lebih dari 100% dari modal disetor atau kondisi lain yang dapat mengakibatkan restrukturisasi bank.

Sedangkan untuk perusahaan terbuka non bank, HMETD dapat dilakukan jika perusahaan tersebut memiliki modal kerja bersih negatif dan mempunyai liabilitas melebihi 80% dari aset perusahaan.

Kondisi lainnya yang diizinkan adalah ketika perusahaan tak lagi mampu memenuhi kewajiban keuangan pada saat jatuh tempo kepada kreditur.

Namun demikian, penambahan modal ini hanya boleh dilaksanakan dengan jumlah maksimal 10% dari jumlah saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh perusahaan.

Otoritas Jasa Keuangan menyebut telah berkoordinasi dengan stakeholder terkait, Asosiasi Emiten Indonesia (AEI) juga dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian terkait aturan baru ini.

Perubahan aturan yang lebih longgar ini dinilai mendesak karena untuk mengakomodir peringkat kemudahan Indonesia atau Ease of Doing Business (EoDB) Indonesia bisa meningkat ke peringkat 40 dari saat ini masih di peringkat 72 seperti yang dicanangkan Presiden Joko Widodo, sehingga iklim investasi di Indonesia semakin baik ke depan.

"AEI dan BEI mencerminkan komitmen sama mengembangkan pasar modal di Indonesia, ini mendukung kemudahan bisnis di Indonesia dan negara lain," kata Ketua Asosiasi Emiten Indonesia, Fransiscus Welirang, di Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Senin (24/6/2019). (hps/hps)
Terpopuler
    spinner loading
Features
    spinner loading