Jokowi Jengkel, Menteri-menteri Kabinet Kerja pun Buka Suara
Lidya Julita Sembiring, CNBC Indonesia
10 May 2019 08:52
Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali jengkel lantaran Indonesia sampai saat ini tidak bisa memperbaiki permasalahan ekonomi dalam negeri, mulai dari defisit transaksi berjalan (current account deficit/CAD) dan defisit neraca dagang.
Menurut Kepala Negara, untuk mengatasi masalah itu, Indonesia membutuhkan ekspor dan investasi terutama yang mengarah kepada substitusi impor. Sayangnya, investasi dalam negeri masih lambat, salah satunya dikarenakan masalah perizinan yang masih lama.
Kejengkelan Jokowi memang diarahan kepada jajaran menteri Kabinet Kerja dan pemerintah daerah yang selama ini dianggap belum cukup mampu mengatasi persoalan ekonomi Indonesia.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pun merespons pernyataan Jokowi yang bernama jengkel tersebut. Menteri Keuangan yang berkali-kali mendapatkan penghargaan sebagai menteri keuangan terbaik sejagad itu mengatakan apa yang disampaikan Jokowi menandakan kinerja pemerintahan harus didorong lebih baik, terutama dalam mengatasi masalah perizinan.
"Itu berarti pesan buat kita semua. Berarti kita harus kerjakan lebih baik lagi. Masalah perizinan, masalah proses yang berhubungan dengan birokrasi di pusat dan daerah," kata Sri Mulyani.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro juga merespons kekesalan Presiden. Menurutnya, asal muasal defisit transaksi berjalan ada tiga komponen.
Pertama, neraca perdagangan. Kedua, defisit pada komponen jasa seperti jasa pengangkutan kapal. Ketiga, masih kurangnya inflow atau potensi jasa yang juga mendatangkan devisa atau aliran dana asing ke dalam negeri, khususnya pariwisata.
Oleh karenanya, saat ini Bappenas dan para menteri akan kembali berupaya untuk memperbaiki masalah-masalah perekonomian Indonesia. Semua langkah telah disusun dalam rencana pembangunan 5 tahun ke depan.
"Justru itu 5 tahun ke depan di RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) kita berikan perhatian khusus pada upaya perbaiki defisit transaksi berjalan," kata Bambang di Jakarta, Kamis (9/5/2019).
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan pun mengungkap alasan kenapa Kepala Negara sampai-sampai harus mengeluarkan kejengkelannya di depan para pemimpin daerah.
Luhut pun tak memungkiri, pernyataan Jokowi bagaikan tamparan bukan hanya bagi pemerintah daerah, melainkan juga sejumlah menteri. Luhut mengakui, kinerjanya belum cukup maksimal.
"Eksekusinya ini kita yang masih banyak kurang. Nanti kita evaluasi saja. Kalau nanti sudah semua, ini ada evaluasi harmonisasi peraturan perundang-undangan. Kalau itu sudah, kita lihat," katanya.
Tanggapan kejengkelan Jokowi selanjutnya datang dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution. Darmin merupakan menteri yang memang ditugaskan Presiden sebagai pimpinan untuk mengurus penyederhanaan perizinan melalui Online Single Submission (OSS).
Menurutnya, OSS sudah berjalan dengan baik, namun memang belum mampu menaikkan investasi secara signifikan. Pasalnya tidak semua perizinan juga bisa dilakukan di OSS.
"Mengenai OSS, ini adalah upaya kita menyelesaikan kerumitan perizinan yang dikeluhkan Pak Presiden. Kita sudah sederhanakan secara besar-besaran kecuali di pertambangan dan keuangan karena itu agak beda rezimnya dari dulu. Kalau di luar itu sudah kita sederhanakan betul," ujar Darmin.
(tas) Next Article Dahlan Sebut Menteri Lebih Takut Ini Ketimbang Amarah Jokowi
Menurut Kepala Negara, untuk mengatasi masalah itu, Indonesia membutuhkan ekspor dan investasi terutama yang mengarah kepada substitusi impor. Sayangnya, investasi dalam negeri masih lambat, salah satunya dikarenakan masalah perizinan yang masih lama.
Kejengkelan Jokowi memang diarahan kepada jajaran menteri Kabinet Kerja dan pemerintah daerah yang selama ini dianggap belum cukup mampu mengatasi persoalan ekonomi Indonesia.
"Itu berarti pesan buat kita semua. Berarti kita harus kerjakan lebih baik lagi. Masalah perizinan, masalah proses yang berhubungan dengan birokrasi di pusat dan daerah," kata Sri Mulyani.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro juga merespons kekesalan Presiden. Menurutnya, asal muasal defisit transaksi berjalan ada tiga komponen.
Pertama, neraca perdagangan. Kedua, defisit pada komponen jasa seperti jasa pengangkutan kapal. Ketiga, masih kurangnya inflow atau potensi jasa yang juga mendatangkan devisa atau aliran dana asing ke dalam negeri, khususnya pariwisata.
Oleh karenanya, saat ini Bappenas dan para menteri akan kembali berupaya untuk memperbaiki masalah-masalah perekonomian Indonesia. Semua langkah telah disusun dalam rencana pembangunan 5 tahun ke depan.
"Justru itu 5 tahun ke depan di RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) kita berikan perhatian khusus pada upaya perbaiki defisit transaksi berjalan," kata Bambang di Jakarta, Kamis (9/5/2019).
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan pun mengungkap alasan kenapa Kepala Negara sampai-sampai harus mengeluarkan kejengkelannya di depan para pemimpin daerah.
Luhut pun tak memungkiri, pernyataan Jokowi bagaikan tamparan bukan hanya bagi pemerintah daerah, melainkan juga sejumlah menteri. Luhut mengakui, kinerjanya belum cukup maksimal.
"Eksekusinya ini kita yang masih banyak kurang. Nanti kita evaluasi saja. Kalau nanti sudah semua, ini ada evaluasi harmonisasi peraturan perundang-undangan. Kalau itu sudah, kita lihat," katanya.
Tanggapan kejengkelan Jokowi selanjutnya datang dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution. Darmin merupakan menteri yang memang ditugaskan Presiden sebagai pimpinan untuk mengurus penyederhanaan perizinan melalui Online Single Submission (OSS).
Menurutnya, OSS sudah berjalan dengan baik, namun memang belum mampu menaikkan investasi secara signifikan. Pasalnya tidak semua perizinan juga bisa dilakukan di OSS.
"Mengenai OSS, ini adalah upaya kita menyelesaikan kerumitan perizinan yang dikeluhkan Pak Presiden. Kita sudah sederhanakan secara besar-besaran kecuali di pertambangan dan keuangan karena itu agak beda rezimnya dari dulu. Kalau di luar itu sudah kita sederhanakan betul," ujar Darmin.
(tas) Next Article Dahlan Sebut Menteri Lebih Takut Ini Ketimbang Amarah Jokowi
Most Popular