Sawit RI Terancam, Pemerintah Siap Gugat Uni Eropa ke WTO
Samuel Pablo, CNBC Indonesia
18 March 2019 16:36
Jakarta, CNBC Indonesia - Lagi-lagi Uni Eropa dianggap melakukan diskriminasi terhadap produk kelapa sawit, dan ini akan mengancam industri sawit Indonesia. Pemerintah menyatakan bakal melawan Uni Eropa hingga ke organisasi perdagangan dunia (World Trade Organization/WTO).
Seperti diketahui, Komisi Eropa memutuskan untuk menghapus secara bertahap penggunaan bahan bakar nabati/BBN (biofuel) berbasis minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) hingga 2030.
Menko Perekonomian, Darmin Nasution, mengatakan pihak Uni Eropa baru saja menyelesaikan masa dengar pendapat publik terkait rencana tersebut. Langkah lanjutannya, akan dibawa ke parlemen Uni Eropa untuk disepakati.
"Kalau itu disetujui oleh Parlemen Eropa, maka Uni Eropa akan mempunyai hukum untuk menjalankan langkah-langkah yang akan merugikan kelapa sawit, bukan hanya sawit Indonesia, tapi juga negara lain," ujar Darmin di kantornya, Jakarta, Senin (18/3/2019).
Darmin mengatakan, dari awal Komisi Uni Eropa sudah merancang untuk dibuat payung hukum yang menyatakan minyak sawit (CPO) berisiko tinggi terhadap lingkungan. Bahkan dalam rencana itu, ada kajian yang mengatakan minyak kedelai asal Amerika Serikat masuk kategori risiko rendah.
"Ini kan namanya tindakan diskriminasi. Sejak lama kita dan Malaysia sudah memprotes itu, tapi selama ini prosesnya masih dengar pendapat publik dan sebagainya, sehingga posisinya belum resmi jadi posisi Uni Eropa," kata Darmin.
Menanggapi hal ini Darmin mengatakan, pemerintah mengeluarkan pernyataan sebagai berikut:
Pertama, Pemerintah menolak apa yang sedang dilegalkan melalui delegated act itu. Karena menurut kami, itu adalah tindakan yang diskriminatif. Kalau mau diuji mari kita uji.
"Mungkin Uni Eropa lupa mereka menebang hutan beberapa ratus tahun yang lalu. Paling hanya 10% tanah mereka yang masih hutan. Sekarang mereka fokus pada hutan kita," tegas Darmin.
Kedua, Ada fakta yang perlu dibicarakan secara seimbang. Minyak kelapa sawit itu tak terbantahkan beberapa kali lipat lebih produktif dari seluruh minyak nabati lain. Perbandingannya, 1 hektar lahan sawit akan hasilkan 8-10 kali lipat edible oil dibandingkan vegetable oil. "Jadi tak heran kalau mereka takut kalah bersaing," ujar Darmin.
Dia mengatakan, harus diakui lahan kelapa sawit Indonesia cukup luas, yaitu 16 juta-17 juta hektar. Namun pemerintah sudah menyiapkan sejumlah langkah agar perkebunan sawit berkesinambungan. Seperti menanam kembali kelapa sawit rakyat dengan bibit yang lebih bagus.
"Indonesia ingin menegaskan, karena (langkah Eropa) itu tindakan diskriminatif dan mereka selalu bicara multilarisme. Begitu delegated act diundangkan oleh mereka, kami akan menggugat ini ke WTO. Di sanalah ini seharusnya diuji, apakah ini langkah-langkah yang fair atau ini hanya bentuk proteksionisme," papar Darmin.
(wed/dru) Next Article Sawit Makin Suram, RI Kaji Ulang Negosiasi Dagang Uni Eropa
Seperti diketahui, Komisi Eropa memutuskan untuk menghapus secara bertahap penggunaan bahan bakar nabati/BBN (biofuel) berbasis minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) hingga 2030.
Menko Perekonomian, Darmin Nasution, mengatakan pihak Uni Eropa baru saja menyelesaikan masa dengar pendapat publik terkait rencana tersebut. Langkah lanjutannya, akan dibawa ke parlemen Uni Eropa untuk disepakati.
Darmin mengatakan, dari awal Komisi Uni Eropa sudah merancang untuk dibuat payung hukum yang menyatakan minyak sawit (CPO) berisiko tinggi terhadap lingkungan. Bahkan dalam rencana itu, ada kajian yang mengatakan minyak kedelai asal Amerika Serikat masuk kategori risiko rendah.
"Ini kan namanya tindakan diskriminasi. Sejak lama kita dan Malaysia sudah memprotes itu, tapi selama ini prosesnya masih dengar pendapat publik dan sebagainya, sehingga posisinya belum resmi jadi posisi Uni Eropa," kata Darmin.
Menanggapi hal ini Darmin mengatakan, pemerintah mengeluarkan pernyataan sebagai berikut:
Pertama, Pemerintah menolak apa yang sedang dilegalkan melalui delegated act itu. Karena menurut kami, itu adalah tindakan yang diskriminatif. Kalau mau diuji mari kita uji.
"Mungkin Uni Eropa lupa mereka menebang hutan beberapa ratus tahun yang lalu. Paling hanya 10% tanah mereka yang masih hutan. Sekarang mereka fokus pada hutan kita," tegas Darmin.
Kedua, Ada fakta yang perlu dibicarakan secara seimbang. Minyak kelapa sawit itu tak terbantahkan beberapa kali lipat lebih produktif dari seluruh minyak nabati lain. Perbandingannya, 1 hektar lahan sawit akan hasilkan 8-10 kali lipat edible oil dibandingkan vegetable oil. "Jadi tak heran kalau mereka takut kalah bersaing," ujar Darmin.
Dia mengatakan, harus diakui lahan kelapa sawit Indonesia cukup luas, yaitu 16 juta-17 juta hektar. Namun pemerintah sudah menyiapkan sejumlah langkah agar perkebunan sawit berkesinambungan. Seperti menanam kembali kelapa sawit rakyat dengan bibit yang lebih bagus.
"Indonesia ingin menegaskan, karena (langkah Eropa) itu tindakan diskriminatif dan mereka selalu bicara multilarisme. Begitu delegated act diundangkan oleh mereka, kami akan menggugat ini ke WTO. Di sanalah ini seharusnya diuji, apakah ini langkah-langkah yang fair atau ini hanya bentuk proteksionisme," papar Darmin.
(wed/dru) Next Article Sawit Makin Suram, RI Kaji Ulang Negosiasi Dagang Uni Eropa
Most Popular