Soal Divestasi Vale, Begini Tanggapan Antam
Syahrizal Sidik, CNBC Indonesia
11 March 2019 14:41
Jakarta, CNBC Indonesia - Wacana divestasi saham PT Vale Indonesia Tbk (INCO) ke pemerintah Indonesia memang belum dibahas secara rinci. Meskipun Vale telah melayangkan surat kepada Kementerian ESDM perihal rencana divestasi tersebut akhir Desember lalu.
Vale menawarkan 20% sahamnya kepada pemerintah melelaui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melalui mekanismen rights issue.
Merespons hal itu, Direktur Keuangan ANTM, Dimas Wikan Pramuditho dalam paparan kinerja perusahaan di Hotel Intercontinental, Jakarta, menyatakan, kewenangan untuk mengakuisisi Vale, ranahnya ada di PT Inalum (Persero) sebagai perusahaan induk dari holding pertambangan.
"Kami sampaikan untuk Antam sudah memiliki namanya holding tambang (PT Inalum), tahun lalu mengiuti kesuksesan Inalum dalam melakukan pembelian saham mayoritas PT Freeport Indonesia," kata Dimas, Senin (11/3/2019).
Sebelumnya, Direktur Utama PT Aneka Tambang/ANTAM (Persero) Tbk (ANTM) Arie Prabowo Ariotedjo mengatakan, perusahaan berminat untuk mengakuisisi 20% saham PT Vale Indonesia Tbk (INCO).
"Kami tertarik. Tapi kan semuanya tergantung penawaran, harga berapa, valuasinya berapa dan sebagainya, lalu shareholder agreement bagaimana," ujar Arie kepada media ketika dijumpai dalam acara Investor Summit 2018, di Gedung BEI, Jakarta, Rabu (29/8/2018).
Lebih lanjut, ia mengatakan, misi holding tambang untuk menguasai cadangan nasional, sehingga setiap perusahaan yang mau divestasi maka pihaknya pasti tertarik.
Arie menjelaskan, belum ada pembicaraan lebih lanjut mengenai akuisisi tersebut, karena baru sebatas menyatakan minat. Namun, ia menilai, pada dasarnya mengakuisisi Vale Indonesia adalah hal yang mudah.
"Saya rasa bisa dengan project financing saja, sama seperti akuisisi Freeport lah, karena pada dasarnya mereka sudah punya EBITDA, dan sebagainya juga," pungkas Arie.
Secara terpisah, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini M Soemarno mengakui, sampai saat ini dirinya belum mendapat informasi soal aksi divestasi Vale tersebut, malah ia menyerahkan proses itu kepada PT Inalum (Persero).
"Itu tanya sama Inalum. Belum sampai ke saya," ujar Rini saat dijumpai usai gelaran Rapat Koordinasi BUMN, di Jakarta, Kamis (27/2/2019).
Adapun, Deputi Bidang Pertambangan, Industri Strategis, dan Media Kementerian BUMN Fajar Harry Sampurno menuturkan, sampai saat ini belum ada arahan dari pihak Kementerian ESDM terkait divestasi Vale tersebut. "Memang lintas kementerian, tetapi sektornya itu di ESDM yang memberikan persetujuan terlebih dahulu," ujar Fajar ketika dijumpai di kesempatan yang sama.
Kendati demikian, ia mengakui, pihaknya sudah meminta Inalum untuk mempersiapkan diri, dan melakukan kajian-kajian untuk divestasi tersebut. Ia pun meyakini hal ini tidak akan menambah beban untuk Inalum. Apalagi, lanjutnya, jika mempertimbangkan penambahan cadangan yang nantinya akan didapat oleh negara.
"Kalau dari kami pertimbangannya tetap penguasan cadangan. Holding itu salah satu amanahnya adalah mengakuisi cadangan-cadangan itu. Kami melihat ini satu peluang yang bagus. Kalau ini bagus untuk Inalum, cost and benefit-nya bagus ya kami akan ambil," pungkas Fajar.
(hps/hps) Next Article Ekspor Dilarang 2020, Saham Penambang Nikel Melesat
Vale menawarkan 20% sahamnya kepada pemerintah melelaui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melalui mekanismen rights issue.
Merespons hal itu, Direktur Keuangan ANTM, Dimas Wikan Pramuditho dalam paparan kinerja perusahaan di Hotel Intercontinental, Jakarta, menyatakan, kewenangan untuk mengakuisisi Vale, ranahnya ada di PT Inalum (Persero) sebagai perusahaan induk dari holding pertambangan.
"Kami sampaikan untuk Antam sudah memiliki namanya holding tambang (PT Inalum), tahun lalu mengiuti kesuksesan Inalum dalam melakukan pembelian saham mayoritas PT Freeport Indonesia," kata Dimas, Senin (11/3/2019).
"Kami tertarik. Tapi kan semuanya tergantung penawaran, harga berapa, valuasinya berapa dan sebagainya, lalu shareholder agreement bagaimana," ujar Arie kepada media ketika dijumpai dalam acara Investor Summit 2018, di Gedung BEI, Jakarta, Rabu (29/8/2018).
Lebih lanjut, ia mengatakan, misi holding tambang untuk menguasai cadangan nasional, sehingga setiap perusahaan yang mau divestasi maka pihaknya pasti tertarik.
Arie menjelaskan, belum ada pembicaraan lebih lanjut mengenai akuisisi tersebut, karena baru sebatas menyatakan minat. Namun, ia menilai, pada dasarnya mengakuisisi Vale Indonesia adalah hal yang mudah.
"Saya rasa bisa dengan project financing saja, sama seperti akuisisi Freeport lah, karena pada dasarnya mereka sudah punya EBITDA, dan sebagainya juga," pungkas Arie.
Secara terpisah, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini M Soemarno mengakui, sampai saat ini dirinya belum mendapat informasi soal aksi divestasi Vale tersebut, malah ia menyerahkan proses itu kepada PT Inalum (Persero).
"Itu tanya sama Inalum. Belum sampai ke saya," ujar Rini saat dijumpai usai gelaran Rapat Koordinasi BUMN, di Jakarta, Kamis (27/2/2019).
Adapun, Deputi Bidang Pertambangan, Industri Strategis, dan Media Kementerian BUMN Fajar Harry Sampurno menuturkan, sampai saat ini belum ada arahan dari pihak Kementerian ESDM terkait divestasi Vale tersebut. "Memang lintas kementerian, tetapi sektornya itu di ESDM yang memberikan persetujuan terlebih dahulu," ujar Fajar ketika dijumpai di kesempatan yang sama.
Kendati demikian, ia mengakui, pihaknya sudah meminta Inalum untuk mempersiapkan diri, dan melakukan kajian-kajian untuk divestasi tersebut. Ia pun meyakini hal ini tidak akan menambah beban untuk Inalum. Apalagi, lanjutnya, jika mempertimbangkan penambahan cadangan yang nantinya akan didapat oleh negara.
"Kalau dari kami pertimbangannya tetap penguasan cadangan. Holding itu salah satu amanahnya adalah mengakuisi cadangan-cadangan itu. Kami melihat ini satu peluang yang bagus. Kalau ini bagus untuk Inalum, cost and benefit-nya bagus ya kami akan ambil," pungkas Fajar.
(hps/hps) Next Article Ekspor Dilarang 2020, Saham Penambang Nikel Melesat
Most Popular