Permulaan Tahun Politik, Pemerintah Sudah Belanja Rp 153,8 T

Iswari Anggit, CNBC Indonesia
20 February 2019 21:04
Realisasi belanja negara pada Januari 2019 mencapai Rp 153,8 triliun
Foto: Sri Mulyani hadiri konferensi Pers APBN KiTa Edisi Feb 2019. (CNBC Indonesia/Andrean Kristianto)
Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan keterangan pers perkembangan pelaksanaan APBN 2019 di Aula Mezzanine, Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (20/2/2019).

Sri Mulyani mengungkapkan, realisasi belanja negara pada Januari 2019 mencapai Rp 153,8 triliun atau 6,3% dari total anggaran yang mencapai Rp 2.164,1 triliun.

"Realisasi belanja ini tahun ini lebih tinggi dari tahun lalu yang sebesar Rp 139,4 triliun," katanya.

Permulaan Tahun Politik, Pemerintah Sudah Belanja Rp 153,8 TFoto: Sri Mulyani hadiri konferensi Pers APBN KiTa Edisi Feb 2019. (CNBC Indonesia/Andrean Kristianto)


Sri Mulyani menjabarkan, belanja negara sepanjang Januari 2019 meliputi belanja pemerintah pusat sebesar Rp 76,1 triliun atau terealisasi 4,7% dari total anggaran belanja pemerintah pusat yang mencapai Rp 1.634,3 triliun.

Belanja pemerintah pusat terdiri dari belanja kementerian-lembaga (K/L) sebesar Rp 32 triliun dan belanja non-K/L sebesar Rp 44,1 triliun.

"Belanja K/L cukup meloncat tinggi. Di bulan Januari saja sudah lebih tinggi dibandingkan tahun lalu yang hanya Rp 20 triliun," ujar Sri Mulyani.

Belanja negara juga meliputi transfer ke daerah sebesar Rp 77,4 triliun atau terealisasi 10,2% dari total anggaran transfer daerah yang mencapai Rp 756,8 triliun. Lalu, penyaluran dana desa Rp 300 miliar atau telah terealisasi 0,5% dari total anggaran dana desa yang mencapai Rp 70 triliun.



Bansos naik
Perihal belanja bantuan sosial (bansos), realisasinya per Januari 2019 sudah mencapai Rp 15,1 triliun atau tumbuh 182,8% secara tahunan.

"Ini hampir tiga kali lipat dibandingkan realisasi tahun lalu yang Rp 5,3 triliun," jelas Sri Mulyani.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan, peningkatan anggaran bansos dikarenakan percepatan pencairan Program Keluarga Harapan (PKH) tahap I, serta kenaikan indeks bantuan pada komponen kesehatan dan pendidikan yang dua kali lebih besar dibanding tahun 2018. Sebagai informasi, saat ini penerima PKH mencapai 10 juta KK (Kepala Keluarga).

"Itu karena PKH mengalami kenaikan dua kali lipat sehingga realisasinya juga mengalami kenaikan yang cukup tinggi. Juga untuk program BPNT [Bantuan Pangan Non Tunai] atau rastra [Beras Sejahtera] yang juga mengalami kenaikan," sambung Sri Mulyani.

Namun, mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia tersebut menegaskan, kenaikan bansos dan bantuan lainnya bukan karena ini adalah tahun politik. Pemberian bansos dan bantuan lainnya, menurut Sri Mulyani, bahkan telah dilakukan sejak tahun 2012.

Permulaan Tahun Politik, Pemerintah Sudah Belanja Rp 153,8 TFoto: Sri Mulyani hadiri konferensi Pers APBN KiTa Edisi Feb 2019. (CNBC Indonesia/Andrean Kristianto)


Penerimaan perpajakan

Kemudian penerimaan perpajakan sampai dengan 31 Januari 2019 mencapai Rp 89,8 triliun atau terealisasi 5,0% dari total APBN 2019. Penerimaan perpajakan ini tumbuh 8,7% year-on-year (yoy). Penerimaan perpajakan ini terdiri dari PPh (Pajak Penghasilan) migas, PPh nonmigas, serta kepabeanan dan cukai.

"Penerimaan pajak Januari 2019, untuk PPh [Pajak Penghasilan] migas Rp 6,3 triliun atau terealisasi 9,5%, PPh nonmigas Rp 79,7 triliun atau terealisasi 5,3%, untuk kepabeanan dan cukai Rp 3,8 triliun atau terealisasi 1,8%," ujar Sri Mulyani..

Jika dibandingkan dengan Bulan Januari tahun sebelumnya yang hanya Rp 82,6 triliun, penerimaan perpajakan saat ini tumbuh 8,7% yoy.

Simak video terkait kinerja APBN 2019 di bawah ini.

[Gambas:Video CNBC]
(miq/miq) Next Article Sri Mulyani Pamer Keberhasilan Tangani Ekonomi Saat Pandemi

Tags

Related Articles
Recommendation
Most Popular