Pajak E-Commerce, Shopee: Sekarang Waktunya Belum Tepat

Market - Monica Wareza, CNBC Indonesia
14 January 2019 19:31
Pajak E-Commerce, Shopee: Sekarang Waktunya Belum Tepat
Jakarta, CNBC Indonesia - Salah satu situs penyedia belanja online, Shopee, menilai industri e-commerce belum siap dalam menerapkan aturan perpajakan terbaru lewat PMK Nomor 210 Tahun 2018 yang baru dirilis Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Ketidaksiapan ini karena waktu penerapan yang belum tepat, ditambah lagi hasil kebijakan yang dirumuskan pemerintah saat ini juga berbeda dengan hasil diskusi yang dilakukan oleh pelaku industri dan pemerintah.

Direktur Shopee Indonesia Andhika Jahja mengatakan pihaknya sebagai pelaku industri e-commerce kerap kali berdiskusi dengan pemerintah, baik itu dalam hal penerapan pajak maupun pengembangan usaha kecil dan menengah (UKM).

"Sudah sering diskusi cuma kalau sekarang waktunya belum tepat dan [aturan] yang dikeluarkan belum sesuai dengan yang terakhir kami diskusikan," kata Andhika di Pacific Century Place, Jakarta, Senin (14/1).

Pihaknya juga tidak berharap jika UKM yang sudah menggunakan sistem digital dalam pengembangan usaha saat ini untuk kembali menggunakan platform media sosial. Alasannya, hal tersebut dinilai menjadi kemunduran bagi industri sistem penjualan Indonesia.

Country Brand Manager Shopee Indonesia Rezki Yanuar mengatakan selama 3-4 tahun terakhir, pihaknya sudah menjadi bagian dari ekspertis dalam memberikan pendapat dalam pengembangan UKM. Dengan demikian, katanya, kebijakan perpajakan perpajakan tersebut masih perlu didiskusikan.

"Buat kami adalah sebagai pelaku e-commerce kami merasa bahwa keputusan yang diambil tetap harus sesuai dengan tujuan semula yaitu pengembangan UKM," kata Rezki.

Sebelumnya Menteri Keuangan Sri Mulyani merilis aturan perpajakan bagi e-commerce market place melalui PMK No.210/PMK.010/2018 tentang perlakuan perpajakan atas transaksi perdagangan melalui sistem elektronik (e-commerce).

Aturan perpajakan yang berlaku pada 1 April 2019 ini setidaknya mengatur tiga pajak yang akan dikutip e-commerce, yakni pajak pertambahan nilai (PPn) yang tertunggak sebesar 10%, pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah.


(tas)
Terpopuler
    spinner loading
Features
    spinner loading