Dear Ibu Sri Mulyani, Kok Tinggi Sekali Kasih 'Bunga' SBN?

Market - Anthony Kevin, CNBC Indonesia
09 January 2019 11:59
Jakarta, CNBC Indonesia - Masalah utang Indonesia menjadi topik panas sepanjang 2018. Hingga November 2018, total utang pemerintah pusat tercatat sebesar Rp 4.395,97 triliun, naik Rp 467,32 triliun jika dibandingkan posisi November 2017 yang sebesar Rp 3.928,65 triliun.

Banyak yang mengkritik bahwa kenaikan tersebut terlalu besar sehingga akan menimbulkan risiko di masa depan. Namun, pemerintah membela diri dengan mengatakan bahwa rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) masih aman. Memang, per November 2018 nilainya berada di level 29,91% atau masih di bawah batas aman yakni 30% PDB.

Namun, yang ingin disorot oleh Tim Riset CNBC Indonesia kali ini bukanlah masalah besaran tambahan utang pemerintah, melainkan besarnya beban bunga utang yang harus ditanggung. Sepanjang 2018 (non-audit), pembayaran bunga utang mencapai Rp 258,1 triliun atau setara dengan 108,2% dari target yang senilai Rp 238,6 triliun.


Besarnya beban bunga utang pemerintah tak lepas dari imbal hasil (yield) yang kelewat tinggi diberikan kepada investor obligasi. Dari 100% utang pemerintah pusat yang senilai Rp 4.395,97 triliun (per akhir November), sebanyak Rp 3.611,59 atau 82,16% merupakan Surat Berharga Negara (SBN).

Lantas, yield yang kelewat tinggi akan secara signifikan memukul keuangan pemerintah. Uang yang seharusnya bisa disalurkan kepada hal yang lebih produktif menjadi habis untuk membiayai utang.

Yield kelewat tinggi yang ditawarkan pemerintah bisa dilihat dari selisih atau spread dari obligasi tenor 10 tahun dengan tingkat inflasi (posisi per akhir tahun). Obligasi tenor 10 tahun digunakan lantaran merupakan yang umum dijadikan acuan di seluruh dunia.

Asal tahu saja, spread antara yield dengan inflasi merupakan variabel yang sangat penting bagi investor dalam menentukan keputusan investasi di pasar obligasi. Pasalnya, hal tersebut mencerminkan imbal hasil riil yang diterima investor.



Pada tahun 2015, spread-nya adalah sebesar 552 basis poin (bps), sebelum kemudian turun menjadi 492 bps pada tahun 2016. Pada tahun 2017, spread-nya anjlok menjadi 270 bps. Pada tahun 2018, spread-nya membengkak menjadi 485 bps.

Angka ini tentu tak bisa ditelan mentah-mentah begitu saja oleh investor. Jika hanya melihat angkanya, tentu ada kemajuan yang dibuat pemerintah lantaran spread-nya hanya sebesar 485 bps pada tahun 2018, turun dari posisi 2015 yang sebesar 552 bps.

Jangan lupa, pada Mei 2017 Indonesia dianugerahi peringkat layak investasi oleh Standard & Poor's (S&P) yang merupakan satu dari tiga lembaga pemeringkat kenamaan dunia. Hal ini begitu disyukuri oleh investor kala itu, mengingat S&P merupakan satu-satunya lembaga pemeringkat kenamaan dunia yang belum memberikan peringkat layak investasi untuk Indonesia.

Akibatnya, obligasi pemerintah Indonesia menjadi begitu dihargai. Diberikan spread sebesar 270 bps saja, investor sudah senang. Apalagi, menjelang akhir tahun Fitch Ratings menaikkan peringkat surat utang jangka panjang Indonesia dari BBB- menjadi BBB, menjadikan Indonesia setara dengan Filipina dan Portugal yang telah lebih dulu mendapatkan kenaikan peringkat serupa.

Sebelum Anda menebak, tidak, tidak ada penurunan peringkat pada tahun 2018 yang membuat investor meminta spread yang begitu besar kala ingin membeli obligasi Indonesia. Yang ada, peringkat Indonesia dinaikkan satu tingkat oleh Moody's menjadi Baa2.


NEXT >>




(ank/dru)
Terpopuler
    spinner loading
Features
    spinner loading