Eksklusif: Indika Bicara Strategi Pasca-Habis Kontrak 2023
Fetty Diana, CNBC Indonesia
06 December 2018 16:56
Jakarta, CNBC Indonesia- PT Indika Energy Tbk (INDY) buka suara soal habisnya kontrak mereka pada 2023 mendatang dan kelanjutan bisnisnya di Indonesia.
Direktur Keuangan Indika Azis Armand mengatakan dalam wawancara bersama CNBC Indonesia TV soal kontrak yang habis di 2023. Menurut Azis, perseroan sudah mengantisipasi perubahan rezim pertambangan yang dirancang oleh pemerintah Indonesia dari rezim kontrak ke perizinan. Atau dari PKP2B ke rezim Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).
"Kami merasa industri baru bara 10 atau 15 tahun lagi perkembangannya luar biasa dan memiliki kontribusi terhadap baik itu perkembangan ekonomi nasional, daerah, dan juga menyangkut banyak stakeholder. Saya aware bahwa pemerintah sedang menyiapkan aturan yang untuk terms perpanjangan tersebut akan seperti apa kalau memang dalam kerangka undang-undang," ujarnya, Kamis, (6/12/2018).
Aturan yang ia maksud adalah beleid revisi PP Nomor 23 Tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan, mineral, dan batu bara.
Degan revisi ini, jika sebelumnya perusahaan tambang batu bara baru bisa mengajukan izin perpanjangan dua tahun sebelum kontrak berakhir kini bisa dipercepat jadi 5 tahun.
Azis tidak menyatakan secara tegas soal dukungannya terhadap revisi beleid tersebut, namun ia mengatakan bahwa aturannya harus mempertimbangkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah daerah, kontraktor hingga pemerintah pusat. Terutama untuk kontraktor karena bagaimanapun terdapat kontribusi yang disetorkan kontraktor kepada negara dalam penghasilannya.
"Baik itu bentuknya pajak atau bukan pajak, jadi kami merasa bahwa ke semuanya ini perlu ekuilibirium yang baru. Dengan kontribusi industri batu bara terutama 10 tahun terakhir terhadap perkembangan ekonomi, baik nasional maupun daerah kami rasa pemerintah akan pertimbangkan semuanya dengan baik," ujarnya.
(gus) Next Article Target Produksi Flat, Indika Energy: Untuk Jaga Harga
Direktur Keuangan Indika Azis Armand mengatakan dalam wawancara bersama CNBC Indonesia TV soal kontrak yang habis di 2023. Menurut Azis, perseroan sudah mengantisipasi perubahan rezim pertambangan yang dirancang oleh pemerintah Indonesia dari rezim kontrak ke perizinan. Atau dari PKP2B ke rezim Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).
Aturan yang ia maksud adalah beleid revisi PP Nomor 23 Tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan, mineral, dan batu bara.
Degan revisi ini, jika sebelumnya perusahaan tambang batu bara baru bisa mengajukan izin perpanjangan dua tahun sebelum kontrak berakhir kini bisa dipercepat jadi 5 tahun.
Azis tidak menyatakan secara tegas soal dukungannya terhadap revisi beleid tersebut, namun ia mengatakan bahwa aturannya harus mempertimbangkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah daerah, kontraktor hingga pemerintah pusat. Terutama untuk kontraktor karena bagaimanapun terdapat kontribusi yang disetorkan kontraktor kepada negara dalam penghasilannya.
"Baik itu bentuknya pajak atau bukan pajak, jadi kami merasa bahwa ke semuanya ini perlu ekuilibirium yang baru. Dengan kontribusi industri batu bara terutama 10 tahun terakhir terhadap perkembangan ekonomi, baik nasional maupun daerah kami rasa pemerintah akan pertimbangkan semuanya dengan baik," ujarnya.
(gus) Next Article Target Produksi Flat, Indika Energy: Untuk Jaga Harga
Tags
Related Articles
Recommendation
Most Popular