Asbanda Curhat Soal Kendala Bank Daerah Susah untuk IPO
Monica Wareza, CNBC Indonesia
26 October 2018 13:17
Jakarta, CNBC Indonesia - Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda) menyebutkan rencana bank pembangunan daerah (BPD) untuk melakukan penawaran umum saham perdana (initial public offering/IPO) sering terkendala dengan pengurusan perijinan yang panjang.
Ketua Asbanda Kresno Sediarsi mengatakan jumlah pemegang saham dari bank daerah ini jumlah bervariasi, mulai dari 20-33 sharehloder mulai dari eksekutif dan legislatif sehingga prosesnya sangat panjang.
"Pemegang sahamnya ini sangat banyak ada yang 33, ada yang 20 jadi persiapannya juga harus komprehesif jadi komunikasinya jadi sangat penting," kata Kresno di Gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Jumat (26/10).
Untuk itu, menurut dia, kerja sama dengan otoritas keuangan yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan IPO tersebut sangat penting untuk memperlancar aksi korporasi tersebut.
"Proses go public BJB saja itu prosesnya sampai tiga tahun, itu kan lama sekali," imbuh dia.
Dia menilai go public yang dilakukan oleh bank daerah itu bisa menjadi indikator bahwa sistem keuangan di Indonesia sudah dipahami oleh masyarakat secara luas lantaran saham dari perusahaan daerah turut dimiliki oleh publik.
Saat ini dari 27 anggota Asbanda, baru tiga anggotanya yang menjadi perusahaan terbuka yakni PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (BJBR) dan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (BJTM).
Sementara satu lainnya adalah PT BPD Banten Tbk (BEKS) yang sudah menjadi perusahaan publik sebelum pemerintah daerah Banten membeli kepemilikan di bank tersebut. Sebelumnya bank ini bernama PT Bank Eksekutif Nasional.
(hps) Next Article Khawatir Kredit Macet, Asbanda: Ada Masalah Klaim Asuransi
Ketua Asbanda Kresno Sediarsi mengatakan jumlah pemegang saham dari bank daerah ini jumlah bervariasi, mulai dari 20-33 sharehloder mulai dari eksekutif dan legislatif sehingga prosesnya sangat panjang.
"Pemegang sahamnya ini sangat banyak ada yang 33, ada yang 20 jadi persiapannya juga harus komprehesif jadi komunikasinya jadi sangat penting," kata Kresno di Gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Jumat (26/10).
"Proses go public BJB saja itu prosesnya sampai tiga tahun, itu kan lama sekali," imbuh dia.
Dia menilai go public yang dilakukan oleh bank daerah itu bisa menjadi indikator bahwa sistem keuangan di Indonesia sudah dipahami oleh masyarakat secara luas lantaran saham dari perusahaan daerah turut dimiliki oleh publik.
Saat ini dari 27 anggota Asbanda, baru tiga anggotanya yang menjadi perusahaan terbuka yakni PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (BJBR) dan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (BJTM).
Sementara satu lainnya adalah PT BPD Banten Tbk (BEKS) yang sudah menjadi perusahaan publik sebelum pemerintah daerah Banten membeli kepemilikan di bank tersebut. Sebelumnya bank ini bernama PT Bank Eksekutif Nasional.
(hps) Next Article Khawatir Kredit Macet, Asbanda: Ada Masalah Klaim Asuransi
Most Popular