4 Tahun Pemerintahan Jokowi-JK
Untuk Apa Saja Sih Utang Selama Pemerintahan Jokowi -JK?
Chandra Gian Asmara, CNBC Indonesia
23 October 2018 11:39
Jakarta, CNBC Indonesia - Belanja ekspansif di era pemerintahan Jokowi-JK memang memiliki konsekuensi tinggi. Lesunya penerimaan perpajakan, membuat pemerintah harus menutup defisit anggaran melalui utang.
Berdasarkan data Kementerian Keuangan, pada 2015, total pembiayaan utang mencapai Rp Rp 380,9 triliun. Pada tahun berikutnya, pembiayaan utang bertambah menjadi Rp 403 triliun, dan pada 2017 mencapai Rp 429,1 triliun.
Meski demikian, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati selaku bendahara negara menegaskan, utang pemerintah digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang produktif, yang tercermin dari peningkatan sejumlah pos belanja sektor-sektor terkait.
"Utang kita untuk apa? Untuk hal produktif," tegas Sri Mulyani di kantor Kementerian Sekretaris Negara, Selasa (23/10/2018).
Sri Mulyani pun membandingkan penambahan utang pada periode 2012 - 2014 dengan periode 2015 - 2017. Pada 2012 - 2014, penambahan utang mencapai Rp 798 triliun, sementara pada periode 2015 - 2017 tambahan utang mencapai Rp 1.329,9 triliun.
Pada periode 2012 - 2014. total tambahan utang tersebut dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur sebesar Rp 456,1 triliun, sektor pendidikan Rp 983,1 triliun, sektor kesehatan Rp 146,4 triliun, sektor perlindungan sosial Rp 35,3 triliun, dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan dana desa Rp 88,6 triliun.
Sementara pada periode 2015 - 2017, tambahan utang di era Jokowi JK dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur sebesar 904,6 triliun, sektor pendidikan Rp 167,1 triliun, sektor kesehatan Rp 249,8 triliun, sektor perlindungan sosial Rp 299,6 triliun, dan DAK Fisik dan dana desa Rp 315,9 triliun.
"Jadi ini 8 kali lipatnya. Makanya kalau kita lihat kemiskinan turun, gini ratio turun. Dan ada juga pengamat yang lupa bahwa kita itu transfer ke daerah," kata mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia.
"Jadi kalau bandingkan apple to apple jangan hanya tambahan utang. Tapi untuk apanya. Growth kita tetap terjaga, walaupun mengalami tekanan tetap jauh," kata Sri Mulyani.
Lantas, bagaimana dengan kondisi sekarang? Sri Mulyani menegaskan, pembiayaan utang tahun ini tumbuh negatif, sementara posisi keseimbangan primer sudah mendekati nol. Ini membuktikan pemerintah terus mengelola utang dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian.
"Jadi kalau belanja begitu banyak, APBN tetap baik. Buktinya defisit makin kecil. Jadi utang hanya suplemen. Kita belanja dari perpajakan yang utama," tegasnya.
(dru) Next Article Utang Luar Negeri RI Turun Jadi Rp 2.765 T, Dibayar Jokowi?
Berdasarkan data Kementerian Keuangan, pada 2015, total pembiayaan utang mencapai Rp Rp 380,9 triliun. Pada tahun berikutnya, pembiayaan utang bertambah menjadi Rp 403 triliun, dan pada 2017 mencapai Rp 429,1 triliun.
Meski demikian, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati selaku bendahara negara menegaskan, utang pemerintah digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang produktif, yang tercermin dari peningkatan sejumlah pos belanja sektor-sektor terkait.
 Foto: Menteri Keuangan Sri Mulyani hadir di acara Wisuda Akbar PKN STAN tahun Akademik 2018 (CNBC Indonesia/Chandra Gian Asmara) |
Sri Mulyani pun membandingkan penambahan utang pada periode 2012 - 2014 dengan periode 2015 - 2017. Pada 2012 - 2014, penambahan utang mencapai Rp 798 triliun, sementara pada periode 2015 - 2017 tambahan utang mencapai Rp 1.329,9 triliun.
Pada periode 2012 - 2014. total tambahan utang tersebut dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur sebesar Rp 456,1 triliun, sektor pendidikan Rp 983,1 triliun, sektor kesehatan Rp 146,4 triliun, sektor perlindungan sosial Rp 35,3 triliun, dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan dana desa Rp 88,6 triliun.
Sementara pada periode 2015 - 2017, tambahan utang di era Jokowi JK dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur sebesar 904,6 triliun, sektor pendidikan Rp 167,1 triliun, sektor kesehatan Rp 249,8 triliun, sektor perlindungan sosial Rp 299,6 triliun, dan DAK Fisik dan dana desa Rp 315,9 triliun.
"Jadi ini 8 kali lipatnya. Makanya kalau kita lihat kemiskinan turun, gini ratio turun. Dan ada juga pengamat yang lupa bahwa kita itu transfer ke daerah," kata mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia.
"Jadi kalau bandingkan apple to apple jangan hanya tambahan utang. Tapi untuk apanya. Growth kita tetap terjaga, walaupun mengalami tekanan tetap jauh," kata Sri Mulyani.
Lantas, bagaimana dengan kondisi sekarang? Sri Mulyani menegaskan, pembiayaan utang tahun ini tumbuh negatif, sementara posisi keseimbangan primer sudah mendekati nol. Ini membuktikan pemerintah terus mengelola utang dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian.
"Jadi kalau belanja begitu banyak, APBN tetap baik. Buktinya defisit makin kecil. Jadi utang hanya suplemen. Kita belanja dari perpajakan yang utama," tegasnya.
(dru) Next Article Utang Luar Negeri RI Turun Jadi Rp 2.765 T, Dibayar Jokowi?
Most Popular