4 Tahun Pemeritahan Jokowi-JK

Ini Kata Pengusaha Soal 4 Tahun Pemerintah Jokowi-JK

Market - Monica Wareza & Tito Bosnia, CNBC Indonesia
22 October 2018 14:28
Ini Kata Pengusaha Soal 4 Tahun Pemerintah Jokowi-JK
Jakarta, CNBC Indonesia - 20 Oktober 2018 tepat 4 tahun Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) memegang kendalai pemerintahan. Dalam periode tersebut sejumlah kebijakan sudah dikeluarkan, secara khusus dalam bidang ekonomi untuk mempercepat dan memperbaiki kualitas pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Dalam rentang empat tahun tersebut, tercatat ada 14 paket kebijakan ekonomi yang sudah dikeluarkan Jokowi-JK. Paket-paket kebijakan tersebut diharapkan bisa mengatasi sejumlah kendala terkait persoalan birokrasi dan hambatan regulasi yang menjadi kendala bagi para pelaku usaha.

Ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Ade Sudrajat mengatakan paket kebijakan yang dikeluarkan pemerintah secara umum sudah cukup baik. Ade dampak dari perubahan sejumlah kebijakan tersebut berdampak pada 2017 kenaikan ekspor tekstil sebanyak 5% dan pada 2018, diperkirakan ekspor tekstil Indonesia bisa tumbuh 8,7%.

"Artinya iklim usaha baik ya, tetapi kebijakan pemerintah sifatnya masih sporadis. Tentu ada kebijakan-kebijakan fiskal yang setengah hati menurut saya, karena terlalu berbeli-belitnya pemberian tax holiday ya, atau tax allowance," kata Ade.


Menurut Ade, kebijakan pemerintah terkait Tax Holiday masih belum jelas, kapan waktu pelaksanaanya, jumlah tenaga kerja yang diserap


Selain itu, masalah perizinan yang masih berbelit masih jadi persoalan utama bagi para pengusaha. Untuk satu urusan, pengusaha harus masuk ke beberapa kementerian, jadi belum bisa dilaksanakan satu atap.

Jadi ada semacam ke tahapan-tahapan yang namanya tax holiday atau tax allowance tahapannya misalnya penyerapan tenaga kerja dan orientasi pasar.

Untuk itu, lanjut Ade, semua Kementerian harus duduk bareng bagaimana memformulasikan kebijakan yang efektif semua insentif fiskal yang ditawarkan pemerintah efektif untuk pengembangan usaha.

"Diakhir jabatan beliau (Presiden Jokowi) di setahun terakhir apalagi di tengah tahun politik dan di tengah situasi global yang tidak menentu ini yakni trade war US dengan Cina. Tentu relaksasi ini sangat-sangat dibutuhkan karena kalau kita kaku, maka dia akan lari ke negara-negara yang tidak kaku," kata Ade.

Sementara itu, Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman (GAPMMI) mengakui ada perubahan memperbaiki iklim usaha selama empat tahun terakhir melalui beberapa paket ekonomi yang sudan diterbitkannya. Namun sayang, dalam implementasinya kebijakan turunan dari paket ini justru memunculkan hambatan baru.

Ketua GAPMMI Adhi S. Lukman mengatakan paket yang disiapkan oleh pemerintah menghasilkan regulasi-regulasi baru yang bahkan lebih banyak dibanding dengan regulasi sebelumnya.

"Prinsipnya ada kemauan untuk perbaiki iklim usaha. Meskipun tantangan tidak mudah karena struktur pemerintahan yang terbentuk dengan reformasi sehingga dalam implementasi banyak hambatan," kata Adhi kepada CNBC Indonesia, Sabtu (20/10).

Dia menjelaskan, regulasi-regulasi turunan dari kebijakan yang sudah ada justru lebih memperparah kondisi. "Setelah dibuat deregulasi dilanjutkan regulasi lain yang malah lebih banyak," jelas dia.

Setelah proses dilanjutkan di daerah usaha, penghalang selanjutnya justru dari pemerintah daerah dengan beberapa ketentuan di daerahnya yang memperketat aturan.

"Kemudian Pemda juga implementasinya beda," tutup dia. (hps)
Terpopuler
    spinner loading
Features
    spinner loading