BPJS Defisit, Pembayaran ke Kalbe Farma Tertunda 4 Bulan
Monica Wareza, CNBC Indonesia
17 September 2018 16:30
Jakarta, CNBC Indonesia - PT Kalbe Farma Tbk (KLBF) menyebutkan telah terjadi perpanjangan pembayaran piutang dari sejumlah rumah sakit yang menyediakan fasilitas pembayaran melalui BPJS Kesehatan hingga 3-4 bulan lebih panjang. Hal ini terjadi lantaran BPJS Kesehatan diketahui mengalami defisit pada 2018.
Direktur Utama Kalbe Farma Vidjongtius mengatakan sudah terjadi perpanjangan piutang dari rumah sakit mitra BPJS Kesehatan yang lebih lama dari kesepakatan.
"Perpanjangan piutangnya sekitar 3-4 bulan dengan nilai bervariasi ya, karena banyak jumlah rumah sakitnya," kata Vidjongtius kepada CNBC Indonesia, Senin (17/8).
Meski demikian, dia mengakatakan bahwa suplai obat melalui penyelenggaraan jaminan sosial kesehatan milik pemerintah ini tetap berjalan. Bersamaan dengan itu asosiasi juga terus mengupayakan dengan berbicara kepada pihak kementerian dan lembaga yang relevan terkait kondisi saat ini.
Adapun Gabungan Perusahaan Farmasi Indonesia (GPFI) mengajukan surat kepada Menteri Kesehatan, bernomor: 098/Ext-/PP-GPFI/VIII/2018, tanggal 13 Agustus 2018, perihal: Hutang Jatuh Tempo Obat dan Alkes (Alat Kesehatan) JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) Belum Dibayar Mencapai Rp 3,5 triliun per Juli 2018.
Kesulitan membayar klaim obat BPJS ini akan membuat rantai pasok obat dan alat kesehatan akan bermasalah. Industri farmasi dan distributor obat tentu akan kesulitan untuk menyalurkan obat ke rumah sakit.
Apabila hal ini terjadi, maka rumah sakit otomatis akan memberikan pilihan kepada pasien untuk membeli obatnya di apotek luar yang umumnya dengan harga lebih mahal.
Selain itu, bukan tidak mungkin juga penyedia fasilitas kesehatan akan melakukan langkah-langkah untuk mempertahankan eksistensinya dengan melakukan cost sharing yang harus di pikul pasien JKN.
(roy) Next Article Luhut Buka Suara Soal Rencana Bailout BPJS Kesehatan
Direktur Utama Kalbe Farma Vidjongtius mengatakan sudah terjadi perpanjangan piutang dari rumah sakit mitra BPJS Kesehatan yang lebih lama dari kesepakatan.
Adapun Gabungan Perusahaan Farmasi Indonesia (GPFI) mengajukan surat kepada Menteri Kesehatan, bernomor: 098/Ext-/PP-GPFI/VIII/2018, tanggal 13 Agustus 2018, perihal: Hutang Jatuh Tempo Obat dan Alkes (Alat Kesehatan) JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) Belum Dibayar Mencapai Rp 3,5 triliun per Juli 2018.
Kesulitan membayar klaim obat BPJS ini akan membuat rantai pasok obat dan alat kesehatan akan bermasalah. Industri farmasi dan distributor obat tentu akan kesulitan untuk menyalurkan obat ke rumah sakit.
Apabila hal ini terjadi, maka rumah sakit otomatis akan memberikan pilihan kepada pasien untuk membeli obatnya di apotek luar yang umumnya dengan harga lebih mahal.
Selain itu, bukan tidak mungkin juga penyedia fasilitas kesehatan akan melakukan langkah-langkah untuk mempertahankan eksistensinya dengan melakukan cost sharing yang harus di pikul pasien JKN.
(roy) Next Article Luhut Buka Suara Soal Rencana Bailout BPJS Kesehatan
Tags
Related Articles
Recommendation
Most Popular