Kendalikan Rupiah
DPR: Bikin Aturan Paksa DHE Masuk RI & Naikkan Harga BBM
Lidya Julita Sembiring, CNBC Indonesia
05 September 2018 20:11
Jakarta, CNBC Indonesia - Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) memanggil Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo untuk menjelaskan mengenai kondisi nilai mata uang Indonesia yang semakin hancur. DPR juga memberikan masukan terkait pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) yang telah menyentuh level baru yakni Rp 14.9305/US$.
Saat menyampaikan penjelasan ke DPR, Perry menjelaskan BI telah mengeluarkan banyak kebijakan untuk menstabilkan mata uang garuda ditengah tekanan global yang semakin berat.
Koordinasi dengan pihak pemerintah juga terus dilakukan agar menemukan cara memperbaiki defisit transaksi berjalan yang saat ini melebar hingga 3% terhadap PDB.
"Langkah-langkah sudah dilakukan dan terus dilakukan yakni stabilitas yang merupakan komitmen kami, itu kami lakukan jaga stabilitas rupiah, mengawal rupiah dengan kenaikan suku bunga, intervensi ganda, swap murah dan langkah-langkah lainnya," ujar Perry di Komisi XI, Jakarta, Rabu (5/9/2018).
Salah satu yang dilakukan adalah dengan berupaya menarik Devisa Hasil Ekspor (DHE) ke dalam negeri. Untuk itu pertemuan dengan pengusaha juga dilakukan agar bisa memberikan masukan apa yang dinginkan agar mau membawa serta mengkonversi DHE nya ke rupiah.
Sementara itu, anggota komisi XI Fraksi PAN Hakam Naja menilai bahwa kebijakan DHE ini sepertinya tidak berpengaruh sehingga konversi DHE ke Indonesia pada kuartal II-2018 hanya mencapai US$ 4,4 miliar. Dengan demikian ia mendesak agar BI memberikan rekomendasi ke Presiden untuk membuat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu).
"Perlu langkah darurat keluarkan Perppu tentang lalu lintas devisa agar ekspostir simpan dana. Dan buat sanksi jika tidak dilakukan seperti pencabutan izin ekspor. Tolong Gubernur BI sampaikan ke Presiden segera keluarkan Perppu untuk memaksi DHE masuk ke Indonesia," jelasnya.
Selanjutnya, anggota Komisi XI Fraksi Nasdem Johny G Plate juga meminta agar BI terus melakukan koordinasi dengan pengusaha terkait DHE ini. Ini ditujukan agar DHE yang terparkir di bank luar negeri bisa dibawa masuk ke dalam negeri.
"Ini perlu pendekatan ddengan dunia usaha, eksportir-importir untuk melakukan patriasi hasil DHE itu kembali. Kalo dolar AS disimpan di dalam negeri, memberikan cashflow dan neraca perdagangan kita lebih kuat. Defisit transaksi berjalan akan berubah kalau ada pendekatan ini. Untuk itu perlu roadshow dengan dunia usaha untuk memungkinkan mereka melakukan patriasi DHE," kata dia.
Menanggapi ini, Perry menjelaskan, bahwa pihaknya telah terus melakukan pertemuan dengan pengusaha dan juga koordinasi dengan pemerintah dan OJK bahkan hingga saat ini.
"Kami juga dalam berbagai kesempatan komunikasi dengan pengusaha dan terus kami lakukan dengan Kadin misalnya. Kami tawarkan swap yang kami sediakan dengan biaya yang lebih murah. Itu hasil omongan kami sama pengusaha. Kami rumuskan dan sepakati bersama, hasil komunikasi dengan pengusaha. Itu yang bikin pasar stabil dan inflow masuk dan kemudian boom terjadi krisis Turki, kemudian di Argentina dan kemudian kami bergerak lagi untuk rumuskan langkah-langkah lagi," Perry.
Kemudian, Anggota komisi XI lainnya yakni, Haerul Saleh dari Fraksi Gerindra memberikan usulan jika tidak masalah Pemerintah menaikkan harga BBM seperti yang dilakukan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono saat menghadapi kondisi seperti saat ini.
Dia menilai kebijakan tersebut pasti akan mendapatkan respon negatif dari masyarakat tapi jika tidak ada cara lain untuk menyelatkan rupiah maka itu bisa dilakukan.
"Kemudian 2013 di zaman SBY, situasi seperti ini juga terjadi dan pada saat itu karena kita sadari sumber defisit harga minyak dan gas, mungkin situasinya mungkin sama. Di 2013 SBY keluarkan kebijakan naikkan harga minyak dan gas, ini tentunya kebijakan yang tidak populis dan membuat pemerintah dapat kritik yang besar dari masyarakat," kata dia.
"Saya pikir pemerintah sekarang akan berpikir untuk lakukan langkah yang sama, tapi kalau situasi mendesak kebijakan enggak populis pun pemerintah bisa keluarkan kebijakan yang berani. SBY naikkan sebanyak 40% dan saya pikir ini bisa ditiru dan tidak peduli dengan situasi politik yang dijaga saat ini oleh Pemerintah. Itu saja masukan dari kami," tegasnya.
(hps) Next Article BI 'Dihajar' DPR Pertanyaan Soal Perkasanya Rupiah
Saat menyampaikan penjelasan ke DPR, Perry menjelaskan BI telah mengeluarkan banyak kebijakan untuk menstabilkan mata uang garuda ditengah tekanan global yang semakin berat.
Koordinasi dengan pihak pemerintah juga terus dilakukan agar menemukan cara memperbaiki defisit transaksi berjalan yang saat ini melebar hingga 3% terhadap PDB.
"Langkah-langkah sudah dilakukan dan terus dilakukan yakni stabilitas yang merupakan komitmen kami, itu kami lakukan jaga stabilitas rupiah, mengawal rupiah dengan kenaikan suku bunga, intervensi ganda, swap murah dan langkah-langkah lainnya," ujar Perry di Komisi XI, Jakarta, Rabu (5/9/2018).
Sementara itu, anggota komisi XI Fraksi PAN Hakam Naja menilai bahwa kebijakan DHE ini sepertinya tidak berpengaruh sehingga konversi DHE ke Indonesia pada kuartal II-2018 hanya mencapai US$ 4,4 miliar. Dengan demikian ia mendesak agar BI memberikan rekomendasi ke Presiden untuk membuat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu).
"Perlu langkah darurat keluarkan Perppu tentang lalu lintas devisa agar ekspostir simpan dana. Dan buat sanksi jika tidak dilakukan seperti pencabutan izin ekspor. Tolong Gubernur BI sampaikan ke Presiden segera keluarkan Perppu untuk memaksi DHE masuk ke Indonesia," jelasnya.
Selanjutnya, anggota Komisi XI Fraksi Nasdem Johny G Plate juga meminta agar BI terus melakukan koordinasi dengan pengusaha terkait DHE ini. Ini ditujukan agar DHE yang terparkir di bank luar negeri bisa dibawa masuk ke dalam negeri.
"Ini perlu pendekatan ddengan dunia usaha, eksportir-importir untuk melakukan patriasi hasil DHE itu kembali. Kalo dolar AS disimpan di dalam negeri, memberikan cashflow dan neraca perdagangan kita lebih kuat. Defisit transaksi berjalan akan berubah kalau ada pendekatan ini. Untuk itu perlu roadshow dengan dunia usaha untuk memungkinkan mereka melakukan patriasi DHE," kata dia.
Menanggapi ini, Perry menjelaskan, bahwa pihaknya telah terus melakukan pertemuan dengan pengusaha dan juga koordinasi dengan pemerintah dan OJK bahkan hingga saat ini.
"Kami juga dalam berbagai kesempatan komunikasi dengan pengusaha dan terus kami lakukan dengan Kadin misalnya. Kami tawarkan swap yang kami sediakan dengan biaya yang lebih murah. Itu hasil omongan kami sama pengusaha. Kami rumuskan dan sepakati bersama, hasil komunikasi dengan pengusaha. Itu yang bikin pasar stabil dan inflow masuk dan kemudian boom terjadi krisis Turki, kemudian di Argentina dan kemudian kami bergerak lagi untuk rumuskan langkah-langkah lagi," Perry.
Kemudian, Anggota komisi XI lainnya yakni, Haerul Saleh dari Fraksi Gerindra memberikan usulan jika tidak masalah Pemerintah menaikkan harga BBM seperti yang dilakukan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono saat menghadapi kondisi seperti saat ini.
Dia menilai kebijakan tersebut pasti akan mendapatkan respon negatif dari masyarakat tapi jika tidak ada cara lain untuk menyelatkan rupiah maka itu bisa dilakukan.
"Kemudian 2013 di zaman SBY, situasi seperti ini juga terjadi dan pada saat itu karena kita sadari sumber defisit harga minyak dan gas, mungkin situasinya mungkin sama. Di 2013 SBY keluarkan kebijakan naikkan harga minyak dan gas, ini tentunya kebijakan yang tidak populis dan membuat pemerintah dapat kritik yang besar dari masyarakat," kata dia.
"Saya pikir pemerintah sekarang akan berpikir untuk lakukan langkah yang sama, tapi kalau situasi mendesak kebijakan enggak populis pun pemerintah bisa keluarkan kebijakan yang berani. SBY naikkan sebanyak 40% dan saya pikir ini bisa ditiru dan tidak peduli dengan situasi politik yang dijaga saat ini oleh Pemerintah. Itu saja masukan dari kami," tegasnya.
(hps) Next Article BI 'Dihajar' DPR Pertanyaan Soal Perkasanya Rupiah
Most Popular