Rupiah Anjlok, JK: Belum Ada Rencana Naikkan Harga BBM
Arys Aditya dan Lidya Kembaren, CNBC Indonesia
04 September 2018 14:05
Jakarta, CNBC Indonesia -- Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan sampai saat ini belum ada rencana pemerintah menaikkan harga BBM, menyusul nilai tukar rupiah yang terus turun terhadap dolar AS.
"Saya belum dengar itu dibicarakan," katanya di Kantor Wakil Presiden, Selasa (4/9/2018).
Usulan untuk menaikkan harga BBM bersubsidi dilontarkan mantan Menteri Keuangan Chatib Basri. Ia menuturkan, kondisi perekonomian sekarang tak lepas dari masalah defisit neraca transaksi berjalan (current account deficit/CAD).
"Salah satu sumber defisit yang besar adalah migas. Untuk menurunkan permintaan BBM yang sebagian juga mungkin muncul karena penyelundupan sebaiknya harga BBM dinaikkan," kata Chatib kepada CNBC Indonesia.
Pada pagi hari ini, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumpulkan sejumlah menteri dan pejabat setingkat menteri membahas rupiah di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menyebutkan ada tiga pokok pembahasan yang dilakukan dalam rapat tersebut.
Pertama, menurunkan defisit transaksi berjalan dengan menggenjot ekspor. Kedua, PPh 22 impor untuk barang konsumsi dan ketiga adalah pemanfaatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) untuk proyek infrastruktur.
Untuk fokus ketiga adalah membahas mengenai pemanfaatan TKDN untuk pembangunan infrastruktur di Indonesia. Dia menjelaskan nantinya pembangunan yang menggunakan banyak bahan baku impor akan kembali dievaluasi.
"Terutama di listrik. Itu yang paling tinggi kan impor kontennya pembangkit listrik. Kalau jalan itu tidak terlalu tinggi, kalau jembatan itu juga tidak terlalu tinggi tapi ya lumayanlah. Artinya tidak terlalu tinggi itu, impor kontennya 20% ke bawah itu tidak tinggi. Kalau 40% ya itu tinggi," ujar Darmin.
(miq/miq) Next Article VIDEO EKSKLUSIF: Kata JK Soal Melemahnya Rupiah
"Saya belum dengar itu dibicarakan," katanya di Kantor Wakil Presiden, Selasa (4/9/2018).
Pada pagi hari ini, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumpulkan sejumlah menteri dan pejabat setingkat menteri membahas rupiah di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menyebutkan ada tiga pokok pembahasan yang dilakukan dalam rapat tersebut.
Pertama, menurunkan defisit transaksi berjalan dengan menggenjot ekspor. Kedua, PPh 22 impor untuk barang konsumsi dan ketiga adalah pemanfaatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) untuk proyek infrastruktur.
Untuk fokus ketiga adalah membahas mengenai pemanfaatan TKDN untuk pembangunan infrastruktur di Indonesia. Dia menjelaskan nantinya pembangunan yang menggunakan banyak bahan baku impor akan kembali dievaluasi.
"Terutama di listrik. Itu yang paling tinggi kan impor kontennya pembangkit listrik. Kalau jalan itu tidak terlalu tinggi, kalau jembatan itu juga tidak terlalu tinggi tapi ya lumayanlah. Artinya tidak terlalu tinggi itu, impor kontennya 20% ke bawah itu tidak tinggi. Kalau 40% ya itu tinggi," ujar Darmin.
(miq/miq) Next Article VIDEO EKSKLUSIF: Kata JK Soal Melemahnya Rupiah
Most Popular