Beban Berat Sri Mulyani Tahun Politik: Utang Rp 409 T!

Jakarta, CNBC Indonesia - Selain merespons kritikan Ketua MPR Zulkifli Hasan, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati juga menjelaskan rencana pengelolaan utang tahun depan.

Hal itu disampaikan Menkeu dalam keterangan pers terkait RAPBN 2019 di Media Center Asian Games 2018, JCC, Jakarta, Kamis (16/8/2018).

Menurut dia, pengelolaan utang pada 2019 memiliki tantangan tersendiri.

"Tahun depan yang agak berat karena banyak utang masa lalu yang jatuh tempo cukup tinggi pada 2019," ujar Sri Mulyani.

Menurut dia, besaran utang itu mencapai Rp 409 triliun. Kendati demikian, Menkeu memastikan pemerintah akan berusaha keras menjaga rasio utang di bawah 30% terhadap produk domestik bruto (PDB).

"Dan akan di bawah kisaran 29,8%, termasuk rendah," katanya.

Dalam RAPBN 2019. defisit anggaran direncanakan mencapai Rp 297,2 triliun (1,84% terhadap PDB). Besaran defisit itu lebih rendah dibandingkan RAPBN 2018 yang tercatat Rp 325,9 triliun (2,19% terhadap PDB).

Untuk membiayai defisit anggaran, pemerintah merencanakan pembiayaan anggaran Rp 297,2 triliun. Nilai itu merupakan selisih antara pembiayaan utang Rp 359,3 triliun dan pembiayaan investasi (-Rp 74,8 triliun).

Sampai dengan akhir Juli 2018, utang pemerintah tercatat Rp 4.253,02 triliun atau naik 12,51% dibandingkan periode sama tahun lalu. Berdasarkan data APBN KiTa, Rabu (15/8/2018), jumlah tersebut terdiri dari pinjaman dalam dan luar negeri sebesar Rp 785,49 triliun dan penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp 3.467,5 triliun.

Kemudian pinjaman luar negeri mencapai Rp 779,7 triliun. Jumlah itu terdiri dari pinjaman bilateral sebesar Rp 323,7 triliun, multilateral Rp 411,1 triliun, komersial Rp 43,3 triliun, dan suppliers Rp 1,4 triliun.

Baca: Bantah Ketua MPR, Sri Mulyani: Utang RI di Posisi Aman

(Muhammad Iqbal)


(dru) Next Article Disebut Tukang 'Ngutang', Menkeu Selamatkan RI Dari Utang