Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyiapkan strategi-strategi khusus demi menjaga nilai tukar rupiah yang terus merosot.
Ketika Bank Indonesia (BI) dengan intervensinya, pemerintah mencoba melakukan pembenahan dengan memperbaiki neraca dagang dan mengembangkan pariwisata.
Kepala negara mengatakan Indonesia dan banyak negara lain tengah menghadapi tekanan eksternal yang bersumber dari kebijakan Amerika Serikat. Hal ini membuat rupiah melemah.
"Semua negara merasakan bukan hanya Indonesia, baik yang berkaitan dengan perang dagang antara AS dan China, juga yang berkaitan dengan kenaikan suku bunga The Fed di AS yang kita tidak bisa mengintervensi apapun," ujarnya di Istana Bogor beberapa waktu lalu ketika bertemu dengan Walikota.
"Sekali lagi, semua negara mengalami. Saya kira kita juga tidak perlu terlalu khawatir tetapi yang penting menurut saya, kita tahu apa yang sedang terjadi."
Jokowi mengungkapkan Indonesia memiliki dua problem besar.
"Yang selalu terus-menerus saya sampaikan yang ini menjadi kewajiban kita bersama, yang masih harus kita carikan jalan keluarnya bagi negara kita," kata Jokowi saat membuka Rakornas Tim Pemantauan dan Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) 2018 di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Kamis (26/7/2018).
Problem yang pertama adalah transaksi berjalan dan neraca perdagangan yang masih defisit. Kedua adalah pariwisata.
Lalu apa yang Jokowi lakukan?
(NEXT)
Jokowi minta Menteri Keuangan dan Menteri terkait lainnya untuk mengkaji ulang pembangunan infrastruktur besar guna menekan impor. Dengan upaya tersebut diharapkan dapat menjaga nilai tukar rupiah yang belakangan terus melemah karena tingginya impor dari sektor infrastruktur.
Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi Ahmad Erani Yustika mengakui pembangunan infrastruktur memang turut berkontribusi pada kenaikan impor. Kenaikan impor pun berpengaruh pada fluktuasi nilai tukar rupiah.
"Proyek infrastruktur yang besar-besar dan tidak mendesak akan ditunda untuk mengerem impor," ujar Erani saat berkunjung ke kantor Transmedia, Rabu (25/7/2018).
Hal tersebut diamini para Menteri. Menteri Koordinator Bidang Maritim dan SDM, Luhut Pandjaitan mengatakan penundaan itu tak terkecuali pada proyek-proyek infrastruktur besar yang masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN).
"Kami lagi evaluasi semua, yang menggunakan bahan impor banyak kami kurangi (tunda). [PSN] bisa aja kalau dia banyak menggunakan barang impor," tutur Luhut.
Saat ini, pemerintah masih melakukan peninjauan atas proyek yang bisa ditunda agar mengurangi beban impor dalam neraca perdagangan.
Selain membutuhkan impor barang modal dalam jumlah besar, Luhut menyebut kriteria penundaan juga mencakup apakah proyek tersebut mendesak untuk dibangun atau tidak.
Ketua Tim Ahli Wakil Presiden Sofjan Wanandi menilai, keputusan tersebut sudah tepat, mengingat persoalan yang dialami Indonesia bukanlah masalah jangka panjang melainkan jangka pendek.
"Tentu pak Jokowi lebih tahu kalau kita itu sebenarnya persoalannya adalah jangka pendek bukan jangka panjang. Jadi kalau ditunda 1 atau 2 tahun, tidak masalah," kata Sofjan kepada CNBC Indonesia, Kamis (26/7/2018).
Meski demikian, Sofjan menggaris bawahi bahwa tidak semua proyek infrastruktur besar bisa ditunda. Misalnya, seperti proyek-proyek yang memang dalam beberapa tahun terakhir sudah berjalan.
"Kita harus melihatnya proyek yang benar-benar baru, dan belum berjalan. Kalau kita menunda proyek yang sudah berjalan, itu sama saja rugi," katanya.
"Beberapa proyek yang bisa ditunda itu yang menyerap devisa terlalu besar. Salah satunya, powerplant. Itu sebenarnya bisa ditunda, karena kita belum ada transmisinya juga," ungkapnya.
Sofjan tak memungkiri, rencana kepala negara itu tentu akan memberikan pengaruh terhadap akselerasi belanja pemerintah, terutama belanja infrastruktur yang dalam beberapa tahun terakhir digenjot maksimal.
Sejumlah pengusaha ‘kelas paus’ menghadiri pertemuan dengan Presiden Joko Widodo di Istana Bogor, Kamis (26/7/2018). Tak tanggung-tanggung, beberapa nama yang masuk jajaran orang terkaya hadir memenuhi undangan Jokowi.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengemukakan Pemerintah dan eksportir bertukar pikiran mengenai kondisi ekonomi terkini. Pemerintah menyampaikan perkembangan terbaru deregulasi dan eksportir mengutarakan hambatan di lapangan.
Menkeu mengungkapkan, Presiden mengajak para eksportir untuk tetap fokus meningkatkan ekspor. Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, tuturnya, harus dimanfaatkan untuk menggenjot ekspor Indonesia.
“Dalam pertemuan itu, Pemerintah juga mendengar dari pengusaha. Kami juga mengajak eksportir untuk melakukan sinergi guna menghadapi ketidakpastian global,” ungkap Sri Mulyani di Istana Bogor, Kamis (26/7/2018).
“Presiden akan melakukan follow up siapa yang berminat investasi, coba dengan OSS [Online Single Submission]. Kalau belum sesuai yang dijanjikan, Presiden juga ingin mendapatkan masukan yang betul-betul sesuai yang terjadi di lapangan.”
Pengusaha sepakat! Dengan fokus mengembangkan ekspor dan membawa kembali dana hasil ekspor ke Indonesia.
"Intinya dunia usaha bersepakat dengan Pemerintah untuk berkolaborasi untuk meningkatkan ekspor kita ke luar negeri dan kita akan membawa devisa luar negeri ini ke Indonesia sehingga neraca keuangan kita lebih solid," kata Garibaldi Thohir yang hadir dalam pertemuan tersebut kepada CNBC Indonesia, Jumat (27/7/2018).
"Bapak Presiden banyak menerima masukan-masukan dari para exportir sawit, batu bara, makanan, jamu dan meubel dan Beliau akan berupaya secepat mungkin menindaklanjuti masukan-masukan tersebut," imbuh Garibaldi.
Presiden Jokowi juga meminta Kementerian Keuangan mengkaji fasilitas libur pajak (tax holiday) hingga setengah abad atau 50 tahun
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan perintah itu disampaikan dalam pertemuan antara Presiden dengan 40 pengusaha dan eksportir raksasa di Istana Bogor, Kamis (26/7/2018).
"Presiden meminta saya untuk mengkaji apabila tax holiday bisa diperpanjang sampai 50 tahun tapi limited time, sehingga betul-betul bisa mengundang investor dan menanamkan modalnya di Indonesia," ungkapnya.
Menkeu mengatakan Kepala Negara mengharapkan investasi dan industrialisasi terus bergulir di Indonesia. Hal ini, tuturnya, juga diharapkan kian menarik minat pengusaha dalam memperluas usaha.
Saat ini, aturan yang berlaku menetapkan bahwa fasilitas tax holiday paling lama adalah 20 tahun. "Ini untuk penguatan struktur industri di Indonesia dan ekspor harus diperbaiki," paparnya.
"Kita terus mendengar, dan presiden menyampaikan bahwa ini niat yang disampaikan presiden dan jajaran pemerintah bahwa komitmen pemerintah sangat bulat mengenai keinginan mendorong ekspor dan investasi."
