Ini Dia Sederet Aksi Jokowi Selamatkan Rupiah!
Herdaru Purnomo, CNBC Indonesia
27 July 2018 11:13
Jokowi minta Menteri Keuangan dan Menteri terkait lainnya untuk mengkaji ulang pembangunan infrastruktur besar guna menekan impor. Dengan upaya tersebut diharapkan dapat menjaga nilai tukar rupiah yang belakangan terus melemah karena tingginya impor dari sektor infrastruktur.
Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi Ahmad Erani Yustika mengakui pembangunan infrastruktur memang turut berkontribusi pada kenaikan impor. Kenaikan impor pun berpengaruh pada fluktuasi nilai tukar rupiah.
"Proyek infrastruktur yang besar-besar dan tidak mendesak akan ditunda untuk mengerem impor," ujar Erani saat berkunjung ke kantor Transmedia, Rabu (25/7/2018).
Hal tersebut diamini para Menteri. Menteri Koordinator Bidang Maritim dan SDM, Luhut Pandjaitan mengatakan penundaan itu tak terkecuali pada proyek-proyek infrastruktur besar yang masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN).
"Kami lagi evaluasi semua, yang menggunakan bahan impor banyak kami kurangi (tunda). [PSN] bisa aja kalau dia banyak menggunakan barang impor," tutur Luhut.
Saat ini, pemerintah masih melakukan peninjauan atas proyek yang bisa ditunda agar mengurangi beban impor dalam neraca perdagangan.
Selain membutuhkan impor barang modal dalam jumlah besar, Luhut menyebut kriteria penundaan juga mencakup apakah proyek tersebut mendesak untuk dibangun atau tidak.
Ketua Tim Ahli Wakil Presiden Sofjan Wanandi menilai, keputusan tersebut sudah tepat, mengingat persoalan yang dialami Indonesia bukanlah masalah jangka panjang melainkan jangka pendek.
"Tentu pak Jokowi lebih tahu kalau kita itu sebenarnya persoalannya adalah jangka pendek bukan jangka panjang. Jadi kalau ditunda 1 atau 2 tahun, tidak masalah," kata Sofjan kepada CNBC Indonesia, Kamis (26/7/2018).
Meski demikian, Sofjan menggaris bawahi bahwa tidak semua proyek infrastruktur besar bisa ditunda. Misalnya, seperti proyek-proyek yang memang dalam beberapa tahun terakhir sudah berjalan.
"Kita harus melihatnya proyek yang benar-benar baru, dan belum berjalan. Kalau kita menunda proyek yang sudah berjalan, itu sama saja rugi," katanya.
"Beberapa proyek yang bisa ditunda itu yang menyerap devisa terlalu besar. Salah satunya, powerplant. Itu sebenarnya bisa ditunda, karena kita belum ada transmisinya juga," ungkapnya.
Sofjan tak memungkiri, rencana kepala negara itu tentu akan memberikan pengaruh terhadap akselerasi belanja pemerintah, terutama belanja infrastruktur yang dalam beberapa tahun terakhir digenjot maksimal.
(dru)
Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi Ahmad Erani Yustika mengakui pembangunan infrastruktur memang turut berkontribusi pada kenaikan impor. Kenaikan impor pun berpengaruh pada fluktuasi nilai tukar rupiah.
"Proyek infrastruktur yang besar-besar dan tidak mendesak akan ditunda untuk mengerem impor," ujar Erani saat berkunjung ke kantor Transmedia, Rabu (25/7/2018).
"Kami lagi evaluasi semua, yang menggunakan bahan impor banyak kami kurangi (tunda). [PSN] bisa aja kalau dia banyak menggunakan barang impor," tutur Luhut.
Saat ini, pemerintah masih melakukan peninjauan atas proyek yang bisa ditunda agar mengurangi beban impor dalam neraca perdagangan.
Selain membutuhkan impor barang modal dalam jumlah besar, Luhut menyebut kriteria penundaan juga mencakup apakah proyek tersebut mendesak untuk dibangun atau tidak.
Ketua Tim Ahli Wakil Presiden Sofjan Wanandi menilai, keputusan tersebut sudah tepat, mengingat persoalan yang dialami Indonesia bukanlah masalah jangka panjang melainkan jangka pendek.
"Tentu pak Jokowi lebih tahu kalau kita itu sebenarnya persoalannya adalah jangka pendek bukan jangka panjang. Jadi kalau ditunda 1 atau 2 tahun, tidak masalah," kata Sofjan kepada CNBC Indonesia, Kamis (26/7/2018).
Meski demikian, Sofjan menggaris bawahi bahwa tidak semua proyek infrastruktur besar bisa ditunda. Misalnya, seperti proyek-proyek yang memang dalam beberapa tahun terakhir sudah berjalan.
"Kita harus melihatnya proyek yang benar-benar baru, dan belum berjalan. Kalau kita menunda proyek yang sudah berjalan, itu sama saja rugi," katanya.
"Beberapa proyek yang bisa ditunda itu yang menyerap devisa terlalu besar. Salah satunya, powerplant. Itu sebenarnya bisa ditunda, karena kita belum ada transmisinya juga," ungkapnya.
Sofjan tak memungkiri, rencana kepala negara itu tentu akan memberikan pengaruh terhadap akselerasi belanja pemerintah, terutama belanja infrastruktur yang dalam beberapa tahun terakhir digenjot maksimal.
(dru)
Next Page
Kumpulkan Orang-orang Terkaya RI
Pages
Most Popular