Sri Mulyani Sebut Rupiah Melemah Penerimaan Naik, Benarkah?
Hidayat Setiaji, CNBC Indonesia
26 July 2018 10:33
Surplus anggaran ini disebabkan oleh postur belanja yang sudah berubah. Sebelum 2015, APBN terbeban oleh subsidi, terutama untuk Bahan Bakar Minyak (BBM). Pada puncaknya, subsidi untuk barang ini bisa mencapai lebih dari Rp 300 triliun.
Dengan posisi Indonesia sebagai net importir minyak dan produk-produk turunannya, depresiasi rupiah tentu menjadi masalah buat APBN. Pelemahan rupiah membuat biaya impor minyak membengkak sementara harga BBM tidak boleh sembarangan naik. Selisih yang makin lebar antara biaya pengadaan BBM dan harga jualnya membuat APBN ‘berdarah’.
Akibatnya, depresiasi rupiah menjadi petaka buat APBN. Misalnya dalam APBN 2014, setiap depresiasi rupiah Rp 100/US$ justru membuat defisit anggaran membengkak Rp 0,95-1,23 triliun.
Oleh karena itu, kebijakan reformasi subsidi yang dimulai 2015 sebaiknya perlu dipertahankan atau bahkan diperkuat. Sebab, kebijakan ini terbukti mampu membuat APBN lebih sehat.
Mulai 2015, pemerintah menetapkan harga BBM jenis Premium sesuai harga pasar yang ditentukan setiap 3 bulan. Sementara subsidi solar dibuat tetap Rp 500/liter.
Namun, kini ada tendensi reformasi ini berjalan mundur. Pemerintah kembali menegaskan, Premium harus tersedia dan harganya tidak bisa naik begitu saja. Kemudian subsidi solar dinaikkan menjadi Rp 2.000/liter.
Kebijakan ini membuat beban subsidi seakan bangkit dari kubur. Memang tidak akan tercatat langsung di buku APBN, karena beban ini ditanggung oleh Pertamina. Namun kemudian Pertamina akan menjadikannya sebagai piutang kepada pemerintah yang akan ditagih pada tahun fiskal berikutnya setelah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Utang subsidi pemerintah ke Pertamina bisa membengkak saat rupiah melemah, dan ini sudah tercatat dalam APBN. Menjadi beban bagi pemerintah pada tahun fiskal selanjutnya.
Oleh karena itu, pemerintah tidak bisa berleha-leha dengan depresiasi rupiah. Dampaknya memang tidak langsung, tetapi beban itu tetap ada dan harus ditanggung pemerintah.
TIM RISET CNBC INDONESIA
(aji/aji)
Dengan posisi Indonesia sebagai net importir minyak dan produk-produk turunannya, depresiasi rupiah tentu menjadi masalah buat APBN. Pelemahan rupiah membuat biaya impor minyak membengkak sementara harga BBM tidak boleh sembarangan naik. Selisih yang makin lebar antara biaya pengadaan BBM dan harga jualnya membuat APBN ‘berdarah’.
Akibatnya, depresiasi rupiah menjadi petaka buat APBN. Misalnya dalam APBN 2014, setiap depresiasi rupiah Rp 100/US$ justru membuat defisit anggaran membengkak Rp 0,95-1,23 triliun.
Mulai 2015, pemerintah menetapkan harga BBM jenis Premium sesuai harga pasar yang ditentukan setiap 3 bulan. Sementara subsidi solar dibuat tetap Rp 500/liter.
Namun, kini ada tendensi reformasi ini berjalan mundur. Pemerintah kembali menegaskan, Premium harus tersedia dan harganya tidak bisa naik begitu saja. Kemudian subsidi solar dinaikkan menjadi Rp 2.000/liter.
Kebijakan ini membuat beban subsidi seakan bangkit dari kubur. Memang tidak akan tercatat langsung di buku APBN, karena beban ini ditanggung oleh Pertamina. Namun kemudian Pertamina akan menjadikannya sebagai piutang kepada pemerintah yang akan ditagih pada tahun fiskal berikutnya setelah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Utang subsidi pemerintah ke Pertamina bisa membengkak saat rupiah melemah, dan ini sudah tercatat dalam APBN. Menjadi beban bagi pemerintah pada tahun fiskal selanjutnya.
Oleh karena itu, pemerintah tidak bisa berleha-leha dengan depresiasi rupiah. Dampaknya memang tidak langsung, tetapi beban itu tetap ada dan harus ditanggung pemerintah.
TIM RISET CNBC INDONESIA
(aji/aji)
Pages
Tags
Related Articles
Recommendation
Most Popular