Rupiah Kini di Tangan Perry Warjiyo, Mampukah Menguat?

Jakarta, CNBC Indonesia - Tugas pertama Perry Warjiyo sebagai Gubernur Bank Indonesia (BI) adalah melakukan stabilisasi nilai tukar rupiah di tengah gejolak ekonomi global.

Sejak awal tahun 2018, nilai tukar rupiah telah terdepresiasi lebih dari 4% dan masuk jajaran yang terdalam di antara negara tetangga.

Perry Warjiyo yang mengusung visi dan misinya dengan skema pro growth dan pro stability sepertinya tidak akan mudah melenggang. Pasalnya, pro growth sebuah hal yang susah beriringan dengan pro stability.

Apalagi, bicara kondisi saat ini, tak ada yang bisa mengelak dari arah stabilitas di atas segalanya. 'Stability over Growth' nampaknya harus dilakukan untuk menjaga kondisi sistem keuangan tidak bergejolak.

[Gambas:Video CNBC]

Agus Martowardojo, Gubernur BI sebelumnya telah menaikkan BI 7-Day RR yang merupakan bunga acuan BI sebesar 25 bps. Dengan stance netral, Agus Marto tak mampu meredam gejolak nilai tukar rupiah terhadap dolar dan justru makin melemah ke Rp 14..200.

Kendali di Tangan Perry

Dengan segenap harapan, stabilitas sistem moneter, dan keuangan ada di tangan si Anak Petani, Perry Warjiyo. Menarik untuk disimak respons pasar dalam melihat kebijakan moneter di tangan Perry Warjiyo.

Setidaknya ada tujuh strategi yang akan digunakan, dimana dua kebijakan diperuntukan untuk menjaga stabilitas, dan lima kebijakan lainnya untuk mendukung pertumbuhan.

"Ini adalah tujuh strategi yang akan kami lakukan dalam lima tahun ke depan untuk membawa BI pro growth dan stability," kata Perry ketika Fit and Proper Test di DPR ketika itu.

Berikut 7 kebijakan strategis yang akan dilakukan Perry Warjiyo selama 5 tahun ke depan :

Memperkuat efektivitas kebijakan moneter untuk pengendalian inflasi dan stabilitas nilai tukar

"Penguatan koordinasi pengendalian inflasi pangan akan dilakukan melalui TPID dan Pusat Informasi Harga Pangan Strategis, cluster pangan BI, ini bisa menjadi instrumen efektif untuik kendalikan harga pangan."

Kebijakan makroprudensial untuk mendorong pembiayaan perbankan

"Suku bunga kami sudah 4,25%, tapi kredit masih di atas 10%, masih 11,2%. Jadi ada margin 5%-6%. Ini terlalu tinggi untuk Indonesia dan kawasan. [...] Disinilah relaksasi kebijakan makroprudensial untuk mendorong perbankan ditengah kredit yang masih seret. Bisa diperluas pembiayaan pembelian obligasi korporasi dari para perusahaan."

Pendalaman pasar keuangan, khususnya pembiayaan infrastruktur

"Kami akan kaji beberapa pengaturan dari LTV, misalnya larangan inden, pengaturan pembayaran termin proyek, ini yang kami kemudian kami relaksasi sehingga penyediaan rumah bagi masyarakat bisa mendorong properti."

"Tidak semua pembangunan bisa dari fiskal dan BUMN karena ada batasnya. Kami bisa dorong pembiayaan infrastruktur melalui sektor swasta, dan koordinasi antar kementerian."

Pengembangan sistem pembayaran untuk ekonomi keuangan digital

"Peran BI disini mengembangkan sistem pembayaran yang mendukung ekonomi digital sehingga bisa mendorong inklusi keuangan khususnya UMKM dan ekonomi kerakyatan. [...] Kami dorong inovasi, start up kami dorong melalui uji coba regulatory sand box. Kita perlu membuat strategi, bahkan membentuk suatu komite nasional untuk ekonomi digital ini."

Pengembangan ekonomi dan keuangan syariah

"Saya sedih Indonesia sudah semakin tertinggal jauh dalam pengembangan industri keuangan syariah. Kalah dari Malaysia, Thailand, Australia, Korea. Ini kita tidak bisa jangan hanya jadi pasar, kita harus dorong halal economic finance."

Penguatan koordinasi dengan Pemerintah, OJK, dan DPR

"Keberhasilan BI ditentukan sekuat-kuatnya dari koordinasi. Ini harus optimal, daripada kerja sendiri-sendiri. Penguatan koordinasi akan terus diperkuat."

Penguatan organisasi dan sumber daya manusia

Saat ini nilai tukar rupiah per dolar AS pada pukul 10.30 WIB tercatat Rp 14.193 atau menguat 0,06% dari penutupan hari sebellumnya di Rp 14.202. Semoga penguatan rupiah bisa terus berjalan di bawah kendali Perry Warjiyo si Anak Petani.

(dru) Next Article BI Juga Turunkan GWM Rupiah 50 Bps & Perluas Underlying DNDF