Perjalanan 5 Tahun Agus Martowardojo Sebagai Gubernur BI
Chandra Gian Asmara, CNBC Indonesia
22 May 2018 13:30
Jakarta, CNBC Indonesia - Agus Dermawan Wintarto Martowardojo akan menyelesaikan jabatannya sebagai pucuk pimpinan Bank Indonesia (BI) selama periode 2013 - 2018 pada Rabu, 23 Mei 2018 mendatang.
Pada hari ini, Selasa (22/5/2018) Agus memenuhi panggilan terakhir Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam rangka menyampaikan capaian kinerja yang telah dia lakukan selama menjabat sebagai BI-1 dalam lima tahun terakhir.
Berikut capaian yang sudah dilakukan Agus Marto selama menjabat sebagai Gubernur BI periode 2013-2015 :
Penguatan Kerangka Kebijakan Moneter
Selama menjabat, Agus Marto berhasil mereformulasikan kerangka operasional kebijakan moneter dengan memperkenalkan 7 Day Reverse Repo Rate sebagai suku bunga acuan baru, dan penerapan Giro Wajib Minimum (GWM).
Selain itu, BI pun telah melakukan pendalaman pasar keuangan dengan menerapkan strategi nasional pendalaman pasar keuangan, melakukan nota kesepahaman local currency settlement, acuan transaksi di pasar keuanga (market code of conduct), sampai dengan hedging bagi swasta.
"Ini semua adalah bagian dari upaya pendalaman pasar keuangan," jelas Agus.
Pengendalian Inflasi
Selama 5 tahun menjabat, BI berhasil membentuk 34 Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) di tingkat provinsi dan 493 TPID di tingkat kabupaten dan kota. Selain itu, BI pun membentuk Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS).
Hasilnya dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, inflasi relatif terjaga karena berada di level 3%. Padahal ketika awal menjabat pada 2013 silam, inflasi Indonesia berada di level 8,38%.
Ketersediaan Data Regional
Dalam mendukung upaya ekonomi regional, BI pun telah membentuk 5 Kantor Perwakilan Baru (KPw) di wilayah DKI Jakarta, Bangka Belitung, Sulawesi Barat, Papua Barat, dan Kalimantan Utara dalam rangka mendukung informasi ekonomi-ekonomi daerah.
Kelahiran Instrumen Makroprudensial
Reformulasi kebijakan moneter BI melaui penerapan GWM rata-rata terus disempurnakan. Terbaru, BI telah menerbitkan aturan Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM) dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM).
Jangkauan Layanan Kas
BI telah memperluas jaringan distribusi uang yang lebih luas dengan harapan dapat meningkatkan ketersediaan uang di seluruh wilayah dengan kualitas yang semakin baik. Tak terkecuali, di daerah-daerah perbatasan.
"Upaya membuat rupiah tersedia, terdepan di garis terluar dan terpencil di perbatasan negara tetangga juga kami lakukan dengan menyediakan kantor kas, termasuk ATM atau fasilitas money changer," kata Agus.
Elektronifikasi dan Peluncuran Gerbang Pembayaran Nasional (GPN)
Penyaluran bantuan sosial secara elektronik, elektronifikasi di jalan tol, sampai dengan peluncuran Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) merupakan salah satu upaya BI di bawah kepemimpinan Agus Marto dalam menyikapi perkembangan teknologi dalam sistem pembayaran nasional.
Pembentukan Fintech Office
Di tengah berkembangnya pelaku teknologi finansial, BI pun menghadirkan Fintech Office yang bertugas untuk mengatur, memantau penerbit teknologi keuangan sebagai bagian dari pemenuhan tugas dan wewenang BI dalam sistem pembayaran.
"Bersama OJK dan pemerintah, kami koordinasikan aturan Fintech," kata Agus Marto.
Pembentukan BI institute
BI pun telah membentuk BI Institute sebagai salah satu upaya untuk memberikan edukasi dan peningkatan kompetensi yang berkualitas dan berkelas dunia tidak hanya bagi pegawai internal BI, melainkan juga seluruh pemangku kepentingan.
(dru) Next Article Tok! BI Rate Diputuskan Tetap 5,75%
Pada hari ini, Selasa (22/5/2018) Agus memenuhi panggilan terakhir Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam rangka menyampaikan capaian kinerja yang telah dia lakukan selama menjabat sebagai BI-1 dalam lima tahun terakhir.
Berikut capaian yang sudah dilakukan Agus Marto selama menjabat sebagai Gubernur BI periode 2013-2015 :
Selama menjabat, Agus Marto berhasil mereformulasikan kerangka operasional kebijakan moneter dengan memperkenalkan 7 Day Reverse Repo Rate sebagai suku bunga acuan baru, dan penerapan Giro Wajib Minimum (GWM).
Selain itu, BI pun telah melakukan pendalaman pasar keuangan dengan menerapkan strategi nasional pendalaman pasar keuangan, melakukan nota kesepahaman local currency settlement, acuan transaksi di pasar keuanga (market code of conduct), sampai dengan hedging bagi swasta.
"Ini semua adalah bagian dari upaya pendalaman pasar keuangan," jelas Agus.
Pengendalian Inflasi
Selama 5 tahun menjabat, BI berhasil membentuk 34 Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) di tingkat provinsi dan 493 TPID di tingkat kabupaten dan kota. Selain itu, BI pun membentuk Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS).
Hasilnya dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, inflasi relatif terjaga karena berada di level 3%. Padahal ketika awal menjabat pada 2013 silam, inflasi Indonesia berada di level 8,38%.
Ketersediaan Data Regional
Dalam mendukung upaya ekonomi regional, BI pun telah membentuk 5 Kantor Perwakilan Baru (KPw) di wilayah DKI Jakarta, Bangka Belitung, Sulawesi Barat, Papua Barat, dan Kalimantan Utara dalam rangka mendukung informasi ekonomi-ekonomi daerah.
Kelahiran Instrumen Makroprudensial
Reformulasi kebijakan moneter BI melaui penerapan GWM rata-rata terus disempurnakan. Terbaru, BI telah menerbitkan aturan Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM) dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM).
Jangkauan Layanan Kas
BI telah memperluas jaringan distribusi uang yang lebih luas dengan harapan dapat meningkatkan ketersediaan uang di seluruh wilayah dengan kualitas yang semakin baik. Tak terkecuali, di daerah-daerah perbatasan.
"Upaya membuat rupiah tersedia, terdepan di garis terluar dan terpencil di perbatasan negara tetangga juga kami lakukan dengan menyediakan kantor kas, termasuk ATM atau fasilitas money changer," kata Agus.
Elektronifikasi dan Peluncuran Gerbang Pembayaran Nasional (GPN)
Penyaluran bantuan sosial secara elektronik, elektronifikasi di jalan tol, sampai dengan peluncuran Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) merupakan salah satu upaya BI di bawah kepemimpinan Agus Marto dalam menyikapi perkembangan teknologi dalam sistem pembayaran nasional.
Pembentukan Fintech Office
Di tengah berkembangnya pelaku teknologi finansial, BI pun menghadirkan Fintech Office yang bertugas untuk mengatur, memantau penerbit teknologi keuangan sebagai bagian dari pemenuhan tugas dan wewenang BI dalam sistem pembayaran.
"Bersama OJK dan pemerintah, kami koordinasikan aturan Fintech," kata Agus Marto.
Pembentukan BI institute
BI pun telah membentuk BI Institute sebagai salah satu upaya untuk memberikan edukasi dan peningkatan kompetensi yang berkualitas dan berkelas dunia tidak hanya bagi pegawai internal BI, melainkan juga seluruh pemangku kepentingan.
(dru) Next Article Tok! BI Rate Diputuskan Tetap 5,75%
Most Popular