Perbedaan Ketika RI Krisis Dengan Sekarang Versi Sri Mulyani
Gita Rossiana, CNBC Indonesia
22 May 2018 11:27
Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan, mekanisme industri keuangan Indonesia saat ini berbeda dengan masa pada krisis 20 tahun lalu. Hal ini bisa dilihat dari peran Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan indikator lainnya.
"Mekanisme saat ini berbeda sama sekali dengan krisis pada 20 tahun lalu," ujar dia dalam acara Sosialisasi Peraturan Pemerintah tentang Asuransi di Kementerian Keuangan, Selasa (22/5/2018).
Sri Mulyani mengungkapkan, perbedaan kondisi saat ini dengan 20 tahun lalu adalah dari sisi perundangan-undangan yang menaungi Bank Indonesia. "Dari sisi peraturan perundangan, BI tidak memiliki institusi sektor pengawas yang independen," papar dia.
Dengan independensi tersebut, BI bisa memiliki wewenang untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan inflasi."BI juga memiliki bauran kebijakan, dulu BI tidak punya," ungkap dia.
Nilai tukar rupiah, saat ini bersifat fleksibel. Dia mengungkapkan, pada saat ekonomi positif, nilai tukar rupiah bisa menguat. Namun pada saat ekonomi Indonesia terkena imbas dari Amerika Serikat, maka sama seperti nilai tukar yang lain, maka nilai tukar rupiah mengalami tekanan.
"Mata uang walaupun fleksibel, range-nya (rentan) tetap stabil karena menjaga stabilitas jangka panjang. Ada range yang kemudian dijaga supaya BI, OJK bisa membantu sektor keuangan bertumbuh sustainable (berkelanjutan),"ucap dia.
Kemudian dari sisi defisit APBN, dahulu tidak dipresentasikan seperti saat ini. Undang-Undang Keuangan Negara yang memberikan rambu-rambu berapa jumlah defisit yang seharusnya.
"Dari sisi setting pada 20 tahun lalu, banyak hal yang bisa memicu penyelewengan sehingga mengakibatkan tata kelola yang buruk,"kata dia.
Selanjutnya, dari sisi OJK, sama seperti BI bisa berjalan independen dan profesional. OJK bisa melihat sektor perbankan yang baik dan tidak baik atau terganggu atau tidak terganggu."Kalau dulu tidak ada koreksi seperti ini,"kata dia.
Pengawasan sektor jasa keuangan terpecah antara BI dan kementerian keuangan. Akibatnya, otoritas tidak bisa mengkoreksi pemilik bank dan mengawasinya.
"Berbeda dengan sekarang, tata kelola makin transparan, neraca listed company (perusahaan terbuka) dipublikasi secara keseluruhan," kata dia.
(roy) Next Article Ekonomi Membaik, Gubernur BI Sebut RI Makin Disorot Dunia
"Mekanisme saat ini berbeda sama sekali dengan krisis pada 20 tahun lalu," ujar dia dalam acara Sosialisasi Peraturan Pemerintah tentang Asuransi di Kementerian Keuangan, Selasa (22/5/2018).
Nilai tukar rupiah, saat ini bersifat fleksibel. Dia mengungkapkan, pada saat ekonomi positif, nilai tukar rupiah bisa menguat. Namun pada saat ekonomi Indonesia terkena imbas dari Amerika Serikat, maka sama seperti nilai tukar yang lain, maka nilai tukar rupiah mengalami tekanan.
"Mata uang walaupun fleksibel, range-nya (rentan) tetap stabil karena menjaga stabilitas jangka panjang. Ada range yang kemudian dijaga supaya BI, OJK bisa membantu sektor keuangan bertumbuh sustainable (berkelanjutan),"ucap dia.
Kemudian dari sisi defisit APBN, dahulu tidak dipresentasikan seperti saat ini. Undang-Undang Keuangan Negara yang memberikan rambu-rambu berapa jumlah defisit yang seharusnya.
"Dari sisi setting pada 20 tahun lalu, banyak hal yang bisa memicu penyelewengan sehingga mengakibatkan tata kelola yang buruk,"kata dia.
Selanjutnya, dari sisi OJK, sama seperti BI bisa berjalan independen dan profesional. OJK bisa melihat sektor perbankan yang baik dan tidak baik atau terganggu atau tidak terganggu."Kalau dulu tidak ada koreksi seperti ini,"kata dia.
Pengawasan sektor jasa keuangan terpecah antara BI dan kementerian keuangan. Akibatnya, otoritas tidak bisa mengkoreksi pemilik bank dan mengawasinya.
"Berbeda dengan sekarang, tata kelola makin transparan, neraca listed company (perusahaan terbuka) dipublikasi secara keseluruhan," kata dia.
(roy) Next Article Ekonomi Membaik, Gubernur BI Sebut RI Makin Disorot Dunia
Most Popular