Risiko Kurs Hantui Utang Pemerintah yang Capai Ribuan Triliun
Chandra Gian Asmara, CNBC Indonesia
16 May 2018 07:44
Jakarta, CNBC Indonesia - Total utang luar negeri (ULN) pemerintah maupun sektor swasta akhir kuartal I-2018 masih dihantui oleh risiko pelemahan rupiah terhadap dolar AS. Kondisi ini, perlu diwaspadai bukan hanya oleh pemerintah, namun juga sektor swasta.
Berdasarkan data Bank Indonesia (BI) yang dikutip CNBC Indonesia, Rabu (16/5/2018), utang luar negeri pemerintah akhir kuartal I-2018 tercatat sebesar US$ 181,1 miliar atau tumbuh 11,56% dibandingkan periode sama tahun lalu yang hanya sebesar US$ 162,3 miliar.
Di tengah nilai tukar rupiah yang saat ini sudah menembus level Rp 14.000/US$, maka potensi bertambahnya beban pokok utang dan beban bunga utang valas semakin terbuka lebar. Kondisi tersebut, diperparah dengan trend pertumbuhan ULN pemerintah yang kembali meningkat.
Kepala Subdirektorat Perencanaan dan Strategi Pembiayaan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Erwin Ginting saat berbincang dengan CNBC Indonesia mengakui, pembayaran utang jatuh tempo valas sudah mulai meningkat.
Sampai dengan akhir Maret, pemerintah tercatat masih memiliki sisa kewajiban pembayaran utang jatuh tempo valas sebesar US$ 5,5 miliar atau setara dengan Rp 73,7 triliun (asumsi kurs Rp 13.400/US$ dalam APBN).
Namun, apabila kurs berada di level Rp 14.000/US$, maka utang jatuh tempo yang harus dibayarkan membengkak hingga Rp 77 triliun. Pemerintah pun menegaskan, akan lebih relevan jika menghitung tambahan tersebut setelah realisasi satu semester ke depan.
Lantas, bagaimana dengan ULN sektor swasta? BI mencatat, ULN swasta di akhir kuartal pertama US$ 174,05 miliar, atau naik 6,3% dibandingkan periode sama tahun lalu. Posisi ULN swasta, lebih lambat dibandingkan ULN pemerintah.
Perlambatan tersebut mengindikasikan sektor swasta mengerem ekspansi di tengah kekhawatiran pelemahan nilai tukar rupiah. Namun, BI pun berkali-kali telah mengimbau agar sektor swasta melakukan lindung nilai (hedging).
Menurut BI, langkah gedging bisa dioptimalkan oleh sektor swasta, agar terhindar dari risiko pelemahan kurs. Harapannya, ULN nantinya tidak menjadi risiko sistemik dalam perekonomian nasional.
(dru) Next Article Pesan DPR ke Pemerintahan Jokowi Soal Utang Rp 4.000 T
Berdasarkan data Bank Indonesia (BI) yang dikutip CNBC Indonesia, Rabu (16/5/2018), utang luar negeri pemerintah akhir kuartal I-2018 tercatat sebesar US$ 181,1 miliar atau tumbuh 11,56% dibandingkan periode sama tahun lalu yang hanya sebesar US$ 162,3 miliar.
Di tengah nilai tukar rupiah yang saat ini sudah menembus level Rp 14.000/US$, maka potensi bertambahnya beban pokok utang dan beban bunga utang valas semakin terbuka lebar. Kondisi tersebut, diperparah dengan trend pertumbuhan ULN pemerintah yang kembali meningkat.
Sampai dengan akhir Maret, pemerintah tercatat masih memiliki sisa kewajiban pembayaran utang jatuh tempo valas sebesar US$ 5,5 miliar atau setara dengan Rp 73,7 triliun (asumsi kurs Rp 13.400/US$ dalam APBN).
Namun, apabila kurs berada di level Rp 14.000/US$, maka utang jatuh tempo yang harus dibayarkan membengkak hingga Rp 77 triliun. Pemerintah pun menegaskan, akan lebih relevan jika menghitung tambahan tersebut setelah realisasi satu semester ke depan.
Lantas, bagaimana dengan ULN sektor swasta? BI mencatat, ULN swasta di akhir kuartal pertama US$ 174,05 miliar, atau naik 6,3% dibandingkan periode sama tahun lalu. Posisi ULN swasta, lebih lambat dibandingkan ULN pemerintah.
Perlambatan tersebut mengindikasikan sektor swasta mengerem ekspansi di tengah kekhawatiran pelemahan nilai tukar rupiah. Namun, BI pun berkali-kali telah mengimbau agar sektor swasta melakukan lindung nilai (hedging).
Menurut BI, langkah gedging bisa dioptimalkan oleh sektor swasta, agar terhindar dari risiko pelemahan kurs. Harapannya, ULN nantinya tidak menjadi risiko sistemik dalam perekonomian nasional.
(dru) Next Article Pesan DPR ke Pemerintahan Jokowi Soal Utang Rp 4.000 T
Tags
Related Articles
Recommendation
Most Popular