RI Siap Jadi Anggota Organisasi Anti Pencucian Uang
Chandra Gian Asmara, CNBC Indonesia
09 May 2018 17:14
Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menerima kunjungan delegasi Financial Action Task Force (FATF) Rabu (9/5/2018) yang dipimpin langsung oleh Presiden FATF Santiago Otamendi.
Dalam pertemuan yang berlangsung selama kurang lebih 2 jam itu, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Kiagus Badaruddin yang juga hadir menjelaskan secara rinci inti dari pertemuan tersebut.
"Ini full komitmen, kerja sama antar institusi. Kita mau menjadi anggota FATF. Jadi dia mau lihat dan cek," kata Kiagus, Jakarta, Rabu (9/5/2018).
Dalam sidang pleno FATF di Valencia, Spanyol pada 27 Juni 2017 lalu, Indonesia secara resmi mengajukan diri untuk mendaftar sebagai bagian dari keanggotaan anggota pemberantasan pencucian uang dan terorisme tersebut.
Indonesia pun telah berkomitmen untuk memenuhi sejumlah persyaratan yang diberikan, termasuk melibatkan 15 kementerian atau lembaga untuk menyempurnakan dan melengkapi proses Mutual Evalution Review (MER).
Sebagai tahap awal, Kiagus mengatakan, Indonesia akan menjadi pengawas dalam struktur keanggotaan FATF. Namun, pada 2019 - 2020 diharapkan Indonesia sudah bisa menjadi anggota resmi FATF.
"Ini harus melalui suatu proses. Jadi kalau setuju, kami jadi observer dulu. Setelah jadi observer nanti akan dilakukan evaluasi," katanya.
Dalam kesempatan sama, Presiden FATF Santiago Otamendi mengapresiasi komitmen pemerintah Indonesia dalam upaya memberantas penucian uang dan tindak terorisme.
"Kami memiliki firasat baik dari komitmen Indonesia. Kami membahas dengan baik persoalan ini dalam pertemuan tadi," katanya.
(dru) Next Article RI Resmi Jadi 'Pengawas' Organisasi Anti Pencucian Uang
Dalam pertemuan yang berlangsung selama kurang lebih 2 jam itu, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Kiagus Badaruddin yang juga hadir menjelaskan secara rinci inti dari pertemuan tersebut.
"Ini full komitmen, kerja sama antar institusi. Kita mau menjadi anggota FATF. Jadi dia mau lihat dan cek," kata Kiagus, Jakarta, Rabu (9/5/2018).
Indonesia pun telah berkomitmen untuk memenuhi sejumlah persyaratan yang diberikan, termasuk melibatkan 15 kementerian atau lembaga untuk menyempurnakan dan melengkapi proses Mutual Evalution Review (MER).
Sebagai tahap awal, Kiagus mengatakan, Indonesia akan menjadi pengawas dalam struktur keanggotaan FATF. Namun, pada 2019 - 2020 diharapkan Indonesia sudah bisa menjadi anggota resmi FATF.
"Ini harus melalui suatu proses. Jadi kalau setuju, kami jadi observer dulu. Setelah jadi observer nanti akan dilakukan evaluasi," katanya.
Dalam kesempatan sama, Presiden FATF Santiago Otamendi mengapresiasi komitmen pemerintah Indonesia dalam upaya memberantas penucian uang dan tindak terorisme.
"Kami memiliki firasat baik dari komitmen Indonesia. Kami membahas dengan baik persoalan ini dalam pertemuan tadi," katanya.
(dru) Next Article RI Resmi Jadi 'Pengawas' Organisasi Anti Pencucian Uang
Most Popular