Prioritas Pertama Perry Warjiyo : Pendalaman Pasar Keuangan
Chandra Gian Asmara, CNBC Indonesia
03 April 2018 16:07
Jakarta, CNBC Indonesia - Gubernur Bank Indonesia (BI) terpilih Perry Warjiyo berjanji akan memprioritaskan kebijakan pendalaman pasar keuangan sebagai alternatif mengurangi beban fiskal yang ditanggung pemerintah dalam membangun infrastruktur.
"Akselerasi pendalaman pasar menjadi prioritas, [...] bagaimana pasar keuangan membangun pembiayaan infrastruktur," kata Perry di Gedung Parlemen, Selasa (3/4/2018).
Menurut Perry, pasar keuangan yang semakin dalam akan memudahkan sektor swasta memperoleh pembiayaan dari berbagai instrumen di pasar keuangan. Dengan demikian, swasta pun bisa mendapatkan alternatif pembiayaan pembangunan.
"Jadi pembiayaan yang komersial dan swasta itu bisa dibiayai oleh surat utang, atau earning back asset. Sehingga dalam konteks ini bisa kurangi beban fiskal dan BUMN dalam pembangunan," jelasnya.
Dalam beberapa tahun terakhir, sambung dia, terus berupaya melakukan pendalaman pasar keuangan. Pada tahun ini, BI menargetkan bisa menggunakan instrumen lindung nilai baru, "call spread" yang diharapkan menurunkan biaya lindung nilai yang dibebankan korporasi.
Pada tahun ini, lanjut dia, volume transaksi di pasar valuta asing sudah mencapai US$ 6 miliar AS. Dalam transaksi tersebut, sebanyak 40% mencakup transaksi derivatif untuk lindung nilai.
Maka dari itu, BI akan bekerjasama dengan Kementerian Keuangan maupun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam rangka memperdalam pasar keuangan sebagai salah satu alternatif pendanaan pembangunan.
Sebagai informasi, berdasarkan data Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, total biaya pembangunan infrastruktur selama periode 2015-2019 mencapai Rp 4.700 triliun, dari yang semula diperkirakan Rp 5.500 triliun.
Rinciannya, sekitar 33% atau sekitar Rp 1.551 triliun berasal dari pemerintah, 25% atau sekitar Rp 1.175 triliun berasal dari BUMN, dan sisanya sebesar 42% atau Rp 1.974 triliun berasal dari kerjasama dengan sektor swasta.
(dru) Next Article Total Quantitative Easing BI Capai Rp 845 Triliun
"Akselerasi pendalaman pasar menjadi prioritas, [...] bagaimana pasar keuangan membangun pembiayaan infrastruktur," kata Perry di Gedung Parlemen, Selasa (3/4/2018).
Menurut Perry, pasar keuangan yang semakin dalam akan memudahkan sektor swasta memperoleh pembiayaan dari berbagai instrumen di pasar keuangan. Dengan demikian, swasta pun bisa mendapatkan alternatif pembiayaan pembangunan.
 Foto: CNBC Indonesia/Muhammad Sabki |
Dalam beberapa tahun terakhir, sambung dia, terus berupaya melakukan pendalaman pasar keuangan. Pada tahun ini, BI menargetkan bisa menggunakan instrumen lindung nilai baru, "call spread" yang diharapkan menurunkan biaya lindung nilai yang dibebankan korporasi.
Pada tahun ini, lanjut dia, volume transaksi di pasar valuta asing sudah mencapai US$ 6 miliar AS. Dalam transaksi tersebut, sebanyak 40% mencakup transaksi derivatif untuk lindung nilai.
Maka dari itu, BI akan bekerjasama dengan Kementerian Keuangan maupun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam rangka memperdalam pasar keuangan sebagai salah satu alternatif pendanaan pembangunan.
Sebagai informasi, berdasarkan data Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, total biaya pembangunan infrastruktur selama periode 2015-2019 mencapai Rp 4.700 triliun, dari yang semula diperkirakan Rp 5.500 triliun.
Rinciannya, sekitar 33% atau sekitar Rp 1.551 triliun berasal dari pemerintah, 25% atau sekitar Rp 1.175 triliun berasal dari BUMN, dan sisanya sebesar 42% atau Rp 1.974 triliun berasal dari kerjasama dengan sektor swasta.
(dru) Next Article Total Quantitative Easing BI Capai Rp 845 Triliun
Most Popular