Pemerintah Utang Rp 783 T di 2018, Ini Strategi Lengkapnya
Herdaru Purnomo, CNBC Indonesia
13 February 2018 12:19
Jakarta, CNBC Indonesia - APBN 2018 membutuhkan total pembiayaan hingga Rp 783,23 triliun. Pemerintah harus, dan lagi-lagi berutang untuk menutup kebutuhan pembiayaan tersebut.
Kebutuhan pembiayaan digunakan untuk menambal defisit APBN 2018 yang ditargetkan mencapai Rp 325,9 triliun dan pembayaran jatuh tempo utang yang mencapai Rp 384 triliun. Adapun kebutuhan pembiayaan untuk investasi, pinjaman, kewajiban penjaminan yang masuk pos pembiayaan non-utang mencapai Rp 73 triliun.
Dalam Presentasi Strategi Pembiayaan Tahunan Melalui Utang 2018 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, seperti dikutip CNBC Indonesia, Selasa (13/2/2018), tujuan utang pemerintah memang tertulis semata-mata untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan APBN melalui utang tahun 2018.
"Dan juga membiayai kembali utang jatuh tempo dengan biaya yang minimal dan risiko yang terkendali," demikian kutipan presentasi strategi pembiayaan pemerintah tersebut.
Kebutuhan pembiayaan 2018 tercatat Rp 783,2 triliun. Adapun rencana utang pemerintah dilakukan melalui penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp 727,3 triliun dan Penarikan Pinjaman Luar Negeri Rp 51 triliun. Adapun penarikan pinjaman dalam negeri sebesar Rp 4,5 triliun.
Berikut rincian dari masing-masing rencana utang tersebut :
Pembiayaan melalui SBN :
SBN Rupiah
Adapun rencananya penerbitan SBN domestik melalui lelang sekitar 73-79% dari total penerbitan SBN Bruto yang mencapai Rp 846,4 triliun. Kemudian ditambah dengan SBN Ritel sebesar Rp 30 triliun.
"Jika tidak mencapai target, dan/atau memiliki biaya tinggi maka pemerintah bisa melakukan private placement," tulis presentasi tersebut.
SBN Rupiah ini terdiri dari SPN/SPNS seri 3 bulan, 6 bulan dan 9/12 bulan yang target masing-masing rata-rata Rp 5 triliun dengan frekuensi hingga 24 kali lelang.
Sementara PBS atau Project Based Sukuk (PBS) mencapai Rp 6,5 triliun dengan frekuensi 24 kali lelang. Adapun ON mencapai Rp 10,5 triliun paling tinggi dengan frekuensi 25 kali lelang.
SBN Valas
SBN Valas diterbitkan pemerintah guna memenuhi kebutuhan pembiayaan APBN, refinancing utang, dan pelengkap atas penerbitan SBN Rupiah.
Selain itu bertujuan sebagai upaya diversifikasi instrumen pembiayaan dalam rangka mengelola biaya dan risiko pembiayaan.
Rencana penerbitan tersebut dilakukan di pasar keuangan domestik dan global dalam mata uang yang sesuai dengan kebutuhan pembiayaan APBN dan kas negara "Direncanakan dalam 3 mata uang yakni USD, EUR dan JPY," tulis DJPPR.
Pemerintah ternyata juga menjajaki kemungkinan penerbitan SBN dalam mata uang lainnya dengan tetap mempertimbangkan pengelolaan risiko dan pengelolaan cadangan devisa.
"Target direncanakan sekitar 17% dari SBN bruto (Rp 846,4 triliun) dan dapat dimaksimalkan hingga 19% dengan tetap mempertimbangkan kebutuhan pembiayaan, kondisi pasar keuangan, dan/atau minat investor," jelas DJPPR.
Pemerintah berencana menerbitkan SBN Valas di semester I. Adapun rinciannya yakni SUN USD dan SBSN (Surat Berharga Syariah Negara) Global Medium Term Notes di triwulan I-2018. Kemudian, Samurai Bonds (JPY) dan SUN Dual Currencies di triwulan II-2018.
Pinjaman Luar Negeri
Pinjaman luar negeri terdiri dari World Bank sebesar US$ 300 juta, Asian Development Bank (ADB) US$ 400 juta, AIF US$ 100 juta, dan KfW (Bank Pembangunan Jerman) 200 juta EURO.
(dru) Next Article Utang Pemerintah Capai Rp 4.498 T di Januari, Naik Rp 540 T
Kebutuhan pembiayaan digunakan untuk menambal defisit APBN 2018 yang ditargetkan mencapai Rp 325,9 triliun dan pembayaran jatuh tempo utang yang mencapai Rp 384 triliun. Adapun kebutuhan pembiayaan untuk investasi, pinjaman, kewajiban penjaminan yang masuk pos pembiayaan non-utang mencapai Rp 73 triliun.
Dalam Presentasi Strategi Pembiayaan Tahunan Melalui Utang 2018 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, seperti dikutip CNBC Indonesia, Selasa (13/2/2018), tujuan utang pemerintah memang tertulis semata-mata untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan APBN melalui utang tahun 2018.
Kebutuhan pembiayaan 2018 tercatat Rp 783,2 triliun. Adapun rencana utang pemerintah dilakukan melalui penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp 727,3 triliun dan Penarikan Pinjaman Luar Negeri Rp 51 triliun. Adapun penarikan pinjaman dalam negeri sebesar Rp 4,5 triliun.
Berikut rincian dari masing-masing rencana utang tersebut :
Pembiayaan melalui SBN :
- Penerbitan SBN Rupiah : Rp 582,08 triliun
- Penerbitan SBN Valas : Rp 145 triliun
SBN Rupiah
Adapun rencananya penerbitan SBN domestik melalui lelang sekitar 73-79% dari total penerbitan SBN Bruto yang mencapai Rp 846,4 triliun. Kemudian ditambah dengan SBN Ritel sebesar Rp 30 triliun.
"Jika tidak mencapai target, dan/atau memiliki biaya tinggi maka pemerintah bisa melakukan private placement," tulis presentasi tersebut.
SBN Rupiah ini terdiri dari SPN/SPNS seri 3 bulan, 6 bulan dan 9/12 bulan yang target masing-masing rata-rata Rp 5 triliun dengan frekuensi hingga 24 kali lelang.
Sementara PBS atau Project Based Sukuk (PBS) mencapai Rp 6,5 triliun dengan frekuensi 24 kali lelang. Adapun ON mencapai Rp 10,5 triliun paling tinggi dengan frekuensi 25 kali lelang.
 Foto: DJPPR |
SBN Valas
SBN Valas diterbitkan pemerintah guna memenuhi kebutuhan pembiayaan APBN, refinancing utang, dan pelengkap atas penerbitan SBN Rupiah.
Selain itu bertujuan sebagai upaya diversifikasi instrumen pembiayaan dalam rangka mengelola biaya dan risiko pembiayaan.
Rencana penerbitan tersebut dilakukan di pasar keuangan domestik dan global dalam mata uang yang sesuai dengan kebutuhan pembiayaan APBN dan kas negara "Direncanakan dalam 3 mata uang yakni USD, EUR dan JPY," tulis DJPPR.
Pemerintah ternyata juga menjajaki kemungkinan penerbitan SBN dalam mata uang lainnya dengan tetap mempertimbangkan pengelolaan risiko dan pengelolaan cadangan devisa.
"Target direncanakan sekitar 17% dari SBN bruto (Rp 846,4 triliun) dan dapat dimaksimalkan hingga 19% dengan tetap mempertimbangkan kebutuhan pembiayaan, kondisi pasar keuangan, dan/atau minat investor," jelas DJPPR.
Pemerintah berencana menerbitkan SBN Valas di semester I. Adapun rinciannya yakni SUN USD dan SBSN (Surat Berharga Syariah Negara) Global Medium Term Notes di triwulan I-2018. Kemudian, Samurai Bonds (JPY) dan SUN Dual Currencies di triwulan II-2018.
 Foto: DJPPR |
Pinjaman Luar Negeri
Pinjaman luar negeri terdiri dari World Bank sebesar US$ 300 juta, Asian Development Bank (ADB) US$ 400 juta, AIF US$ 100 juta, dan KfW (Bank Pembangunan Jerman) 200 juta EURO.
 Foto: DJPPR |
(dru) Next Article Utang Pemerintah Capai Rp 4.498 T di Januari, Naik Rp 540 T
Most Popular