Warga Diminta Hapus Waze dari HP, Pemerintah Sebut-Sebut Israel

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah Malaysia mengimbau seluruh masyarakat untuk menghapus aplikasi navigasi Waze dari ponsel mereka. Langkah ini diambil menyusul kekhawatiran data pribadi dan pergerakan pengguna berpotensi berada di bawah yurisdiksi hukum Israel.

Meski demikian, pemerintah Malaysia menegaskan tidak akan melarang penggunaan Waze secara menyeluruh. Keputusan untuk tetap menggunakan atau menghapus aplikasi tersebut diserahkan kepada masing-masing individu.

Direktur Jenderal Keamanan Nasional Dewan Keamanan Nasional Malaysia, Raja Datuk Nushirwan Zainal Abidin mengatakan, pemerintah perlu menjaga keseimbangan antara kepentingan keamanan nasional dan kebebasan masyarakat dalam memilih layanan teknologi.

"Pemerintah berupaya menyeimbangkan pertimbangan keamanan nasional dengan hak asasi manusia, kebebasan berekspresi, dan kebebasan memilih," kata Nushirwan dalam konferensi pers di kantor Dewan Keamanan Nasional Malaysia, dikutip dari Malay Mail, Jumat (23/10/2026).

Menurut Nushirwan, persoalan utama bukan sekadar teknologi yang digunakan Waze, melainkan ketentuan hukum yang mengatur pengumpulan dan pemanfaatan data pribadi pengguna. Ia menyoroti ketentuan penggunaan Waze Mobile Ltd yang menyatakan bahwa perjanjian layanan tersebut diatur berdasarkan hukum Israel.

Pemerintah Malaysia, lanjutnya, tidak ingin berkompromi dalam persoalan perlindungan data warga negara maupun kedaulatan informasi nasional. Nushirwan mengibaratkan data sebagai bahan bakar yang memungkinkan aplikasi digital dan teknologi kecerdasan buatan (AI) beroperasi.

"Jika kita melihat sebuah mobil, sehebat apa pun modelnya, tanpa bahan bakar mobil tersebut tidak dapat digunakan. Bahan bakar ini sama seperti data. Data merupakan bahan bakar bagi setiap aplikasi atau platform AI, termasuk Waze," ujarnya.

"Jika kita memberikan data secara sembarangan, itu sama saja seperti bergantung pada sumber bahan bakar yang tidak dapat kita percayai," katanya menambahkan.

Pegawai Negeri Dilarang Pakai Waze

Sementara masyarakat umum hanya mendapat imbauan, pemerintah Malaysia telah resmi melarang seluruh pegawai negeri menggunakan Waze saat menjalankan tugas kedinasan. Larangan tersebut berlaku efektif sejak diterbitkan dan merupakan keputusan Komite Keamanan Siber Nasional (JKSN) dalam rapat yang dipimpin Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim.

Melalui surat tertanggal 20 Oktober 2026, Kepala Sekretaris Negara Malaysia Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar meminta seluruh sekretaris jenderal kementerian dan kepala departemen memastikan kebijakan tersebut segera diterapkan. Para pegawai negeri juga dianjurkan menghapus Waze dari perangkat pribadi mereka.

Nushirwan menjelaskan, aplikasi berpotensi terus mengumpulkan data meskipun tidak sedang digunakan secara aktif, bergantung pada izin akses aplikasi dan pengaturan perangkat. Oleh sebab itu, pemerintah turut mendorong masyarakat mempertimbangkan penggunaan aplikasi navigasi alternatif yang dikembangkan di dalam negeri.

"Jika mereka bersedia data mereka dikirim ke Israel dan setiap sengketa hukum diputuskan oleh pengadilan Israel, itu merupakan keputusan mereka sendiri," kata Nushirwan.

Ia menambahkan, pelaksanaan larangan bagi pegawai negeri akan diserahkan kepada masing-masing instansi. Pelanggaran terhadap arahan resmi pemerintah dapat berujung pada tindakan disipliner.

Malaysia Dorong Penggunaan Aplikasi Lokal

Sebagai alternatif Waze, pemerintah Malaysia merekomendasikan aplikasi navigasi lokal bernama TuJu yang dikembangkan oleh Otoritas Jalan Raya Malaysia (LLM) bersama Prosignal Consortium Sdn Bhd. Wakil Direktur Jenderal Operasional LLM, Mohammed Ridzuan Jahidin mengatakan, aplikasi tersebut pertama kali diluncurkan pada November 2025.

Versi awal TuJu menyediakan fitur navigasi, akses informasi kamera pengawas lalu lintas (CCTV), serta laporan kondisi jalan untuk membantu pengendara mengetahui insiden selama perjalanan. Sementara itu, versi kedua menghadirkan sejumlah fitur tambahan, seperti informasi fasilitas kendaraan listrik, lokasi pemeriksaan jalan, hingga penyimpanan tujuan perjalanan.

Aplikasi tersebut juga memungkinkan pengguna mengetahui lokasi kendaraan yang diparkir, termasuk di area parkir yang luas. Menurut Mohammed Ridzuan, TuJu versi 2.0 sedang dipersiapkan agar dapat digunakan pada seluruh sistem operasi ponsel. Versi iOS saat ini masih menjalani pengujian akhir sebelum tersedia di App Store, dengan target peluncuran pada akhir 2026.

Sebelumnya, Perdana Menteri Anwar Ibrahim juga telah mendorong masyarakat beralih menggunakan TuJu sebagai alternatif navigasi jalan. Nushirwan berharap kebijakan tersebut dapat meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai keamanan siber sekaligus memperkuat pengembangan teknologi lokal.

Ia bilang, penguasaan dan perlindungan data merupakan bagian penting dari ambisi Malaysia untuk menjadi negara yang mampu mengembangkan teknologi kecerdasan buatan sendiri.