Resmi! PNS Dilarang Pakai Aplikasi Waze, Diduga Terkait Israel

Jakarta, CNBC Indonesia - Pegawai Negeri Sipil (PNS) Malaysia dilarang menggunakan aplikasi navigasi Waze, menyusul kekhawatiran terkait keamanan data pengguna. Sebagai alternatif, Perdana Menteri Anwar Ibrahim menyarankan masyarakat beralih ke aplikasi navigasi lokal, TuJu.

Melansir Malay Mail, larangan tersebut diputuskan dalam rapat Komite Keamanan Siber Nasional (JKSN) No. 3 Tahun 2026 yang dipimpin langsung oleh Anwar Ibrahim. Arahan itu juga berlaku bagi lembaga dan departemen terkait. 

Baca: PM Belanda Segera Jadi Ayah, Dapat Anak dari Pasangan Prianya

"Segala pertanyaan atau permintaan klarifikasi lebih lanjut mengenai arahan ini dapat diajukan kepada Badan Keamanan Siber Nasional (NACSA), Dewan Keamanan Nasional, di bawah Departemen Perdana Menteri, selaku badan koordinasi untuk masalah ini," demikian isi surat tersebut.

Kekhawatiran Keamanan Data Pengguna Waze

Sebelumnya, Sekretaris Utama Pemerintah Malaysia, Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar, menyarankan masyarakat Malaysia menggunakan TuJu sebagai alternatif dari Waze. Rekomendasi tersebut didasarkan pada kekhawatiran terhadap risiko keamanan informasi pribadi dan data pergerakan pengguna Waze.

Baca: 4 Kombinasi Buah Ini Bisa Berbahaya bagi Tubuh, Wajib Tahu!

Menurut Anwar, risiko tersebut berkaitan dengan status Waze yang terikat oleh hukum pemerintah Israel.

Pemerintah pun mendorong penggunaan aplikasi lokal yang dinilai dapat menjadi pilihan alternatif untuk membantu masyarakat dalam perjalanan sehari-hari.

TuJu dikembangkan oleh Otoritas Jalan Raya Malaysia (LLM) bekerja sama dengan Prosignal Consortium Sdn Bhd. Aplikasi ini menawarkan berbagai fitur navigasi, mulai dari informasi rute perjalanan, jarak tempuh, hingga perkiraan waktu tiba atau estimated time of arrival (ETA). Selain itu, pengguna dapat mengakses informasi tarif tol dan kondisi lalu lintas secara waktu nyata (real-time). 

(hsy/hsy) [Gambas:Video CNBC]