Jumlah PNS Mau Dikurangi 5% Per Tahun, Aturan Pensiun Diubah
Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah Thailand berencana meluncurkan program pensiun dini bagi pegawai negeri sipil (PNS) untuk mengurangi jumlah aparatur negara sekaligus menekan belanja pemerintah. Melalui program ini, pemerintah menargetkan pengurangan jumlah pegawai negeri sekitar 5% per tahun.
Melansir The Star, Wakil Perdana Menteri Thailand, Pakorn Nilprapunt, mengatakan program tersebut diperkirakan mulai berjalan pada tahun fiskal 2027. Pada tahap awal, program akan menyasar pegawai negeri berusia 50 tahun ke atas.
Sementara itu, pegawai berusia mulai 40 tahun juga berpeluang mengikuti program tersebut apabila memiliki masalah kesehatan atau perlu merawat anggota keluarga, kata Pakorn.
Menurut dia, pelaksanaan tahap pertama program pensiun dini diperkirakan membutuhkan anggaran sekitar 7 miliar baht atau setara US$209 juta. Berdasarkan data per Juni 2023, Thailand memiliki sekitar 1,68 juta pegawai negeri.
Pemerintah juga tengah mempertimbangkan pemberian kompensasi bagi pegawai yang memilih pensiun dini. Nilainya diperkirakan lebih dari 12 kali gaji bulanan, meskipun besaran pasti kompensasi tersebut masih dibahas bersama Kementerian Keuangan.
Tekan Belanja dan Perkuat Ketahanan Fiskal
Rencana pensiun dini ini menjadi bagian dari upaya pemerintahan Perdana Menteri Anutin Charnvirakul untuk memperkuat konsolidasi fiskal. Pemerintah berupaya mengendalikan pengeluaran di tengah tingginya beban belanja negara yang diperkirakan mendekati batas pagu 70% yang ditetapkan pemerintah sendiri.
Melalui pengurangan jumlah pegawai negeri, pemerintah berharap dapat menyediakan ruang fiskal yang lebih besar. Dana tersebut nantinya dapat menjadi bantalan untuk menghadapi potensi guncangan ekonomi yang dapat memengaruhi Thailand.
Pakorn mengatakan, instansi-instansi terkait saat ini tengah memfinalisasi rincian program sebelum mengajukannya kepada kabinet untuk memperoleh persetujuan.
Dengan demikian, rencana pensiun dini tersebut masih berada dalam tahap persiapan dan belum menjadi kebijakan final. Besaran kompensasi serta ketentuan pelaksanaannya juga masih menunggu pembahasan lebih lanjut sebelum program dijalankan pada tahun fiskal 2027.
(hsy/hsy) [Gambas:Video CNBC]