Jenguk Korban Keracunan MBG, Wapres Gibran Minta Maaf

Jakarta, CNBC Indonesia - Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming menyampaikan permohonan maaf kepada anak-anak dan keluarga yang terdampak dugaan keracunan makanan di Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Senin (28/09/2026). Wapres memastikan seluruh korban mendapatkan penanganan medis secara optimal hingga pulih serta tidak terbebani biaya pengobatan.

Dalam kunjungan tersebut, Wapres meninjau kondisi para pasien yang dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Limpung dan Puskesmas Bawang.

"Prioritas pertama adalah kesehatan korban. Pasien yang masih dirawat harus mendapat pelayanan sampai pulih, sementara warga yang sudah pulang tetapi keluhannya kembali muncul harus tetap mudah mengakses pemeriksaan lanjutan," tegas Wapres.

Selain memastikan penanganan medis, Wapres menekankan bahwa keluarga korban tidak boleh terbebani biaya pengobatan. Pemerintah akan memastikan seluruh biaya perawatan ditanggung melalui mekanisme penjaminan yang berlaku.

"Biaya perawatan korban tidak boleh membebani keluarga. Pemerintah bertanggung jawab dan akan menanggung semua biaya pengobatan dan memastikan mekanismenya berjalan di semua fasilitas kesehatan," imbuh Wapres.

Sedikitnya 400 warga di Kecamatan Bawang, Kabupaten Batang, mengalami mual, muntah, diare dan kepala pusing usai menyantap MBG. Dugaan sementara penyebab keracunan adalah telur dalam menu tersebut.

Tidak hanya siswa sekolah dan santri, beberapa orang tua dan anggota keluarga yang mencicipi sisa makanan anak mereka juga ikut keracunan.

Terkait insiden keamanan pangan tersebut, Wapres Gibran meminta investigasi segera dituntaskan dan hasilnya disampaikan secara transparan kepada masyarakat.

"Penyebab kejadian masih dalam proses pemeriksaan. Tapi investigasi harus segera dituntaskan dan penyampaian hasil investigasi harus secara transparan, sehingga dapat menjadi pembelajaran bersama," ungkap Wapres.

Selain investigasi, Wapres juga menekankan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program, khususnya terkait pengawasan keamanan pangan. Evaluasi tersebut mencakup pemenuhan standar higiene, waktu pengolahan, penyimpanan, distribusi, hingga pengawasan langsung di lapangan.