DBD Masih Menjadi Ancaman Masyarakat RI, Menkes Ungkap Biang Keroknya
Jakarta, CNBC Indonesia - Demam berdarah dengue (DBD) masih menjadi ancaman serius di Indonesia, terutama di wilayah perkotaan. Meski jumlah kasusnya tidak sebesar tuberkulosis (TBC) atau HIV, penyakit ini tetap mematikan jika tidak ditangani dengan cepat dan tepat.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan, satu pasien DBD rata-rata bisa menularkan ke 5-6 orang lain. Angka ini memang lebih rendah dibanding pula dengan campak, namun tetap menunjukkan tingkat penularan yang signifikan, terutama di daerah padat penduduk.
"Kalau campak bisa 12 sampai 18 orang, dengue ini sekitar 2 sampai 10, rata-rata 5-6," kata Budi dalam rapat dengan DPR Komisi IX, Senin (20/4/2026).
Ia menjelaskan, berbeda dengan campak yang menular lewat droplet, DBD menyebar melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti yang banyak berkembang di lingkungan perkotaan. Faktor lingkungan pun menjadi kunci utama.
Menkes menegaskan, lonjakan kasus DBD sangat dipengaruhi oleh faktor cuaca, khususnya fenomena El Nino. Saat suhu dan pola hujan berubah, populasi nyamuk meningkat dan risiko penularan ikut naik.
"Dengue itu benar-benar mengikuti pola El Nino. Begitu naik, kasus langsung meningkat," ujarnya.
Data Kemenkes menunjukkan, kasus DBD di Indonesia mencapai sekitar 150 ribu per tahun. Angka ini memang lebih rendah dibanding TBC yang mencapai 1 juta kasus, namun tingkat kematian DBD justru lebih tinggi dibanding malaria.
Menkes Budi menegaskan, sebenarnya DBD bukan penyakit yang sulit diobati. Dokter di Indonesia sudah sangat berpengalaman menangani kasus ini. Namun, keterlambatan penanganan masih menjadi penyebab utama kematian.
"Harusnya dengue itu kalau dirawat dengan baik tidak akan menjadi dengue syok. Ini soal cepat atau tidaknya penanganan," jelasnya.
Ia bahkan menyinggung kasus pasien yang meninggal di luar negeri karena tenaga medis tidak terbiasa menangani dengue, berbeda dengan Indonesia yang sudah terbiasa.
Meski vaksin DBD sudah tersedia, pemerintah belum menjadikannya program nasional. Alasannya, prioritas masih diberikan pada penyakit dengan beban lebih besar seperti TBC.
Sebagai gantinya, pemerintah mendorong intervensi berbasis lingkungan, seperti pemberantasan sarang nyamuk dan perbaikan sanitasi.
Dari sisi DPR, anggota Komisi IX juga menekankan pentingnya pendekatan preventif. Heru Cahyono dari Fraksi Golkar meminta pemerintah tidak hanya mengandalkan vaksinasi.
"Harus mulai dari lingkungan bersih, makanan sehat, dan edukasi masyarakat. Jangan hanya fokus ke vaksin," ujarnya.
(miq/miq) Add
as a preferred
source on Google [Gambas:Video CNBC]