
Dear Para Suami, Mau Cerai Wajib 'Bayar' Istri Ratusan Juta!

Jakarta, CNBC Indonesia - Pengadilan China telah memerintahkan seorang pria untuk membayar ribuan dolar sebagai kompensasi kepada mantan istrinya. Ini untuk 'harga' pengabdian selama lima tahun sang istri melakukan semua pekerjaan rumah tangga.
Kasus bermula, saat Wang seorang ibu rumah tangga, menuntut ganti rugi hingga US$ 24.700 (sekitar Rp 347 juta) dari suaminya, setelah ia mengajukan gugatan cerai di pengadilan Beijing.
Wang mengatakan dia telah mengurus anak dan pekerjaan rumah pasangan itu sendirian. Karena sang suami hampir tidak peduli dan tak berpartisipasi dalam segala jenis urusan domestic.
Pengadilan, akhirnya memerintahkan sang suami membayar US$ 7.700 (sekitar Rp 108 juta) sebagai kompensasi ke istri. Ini setelah keduanya membagi harta mereka secara adil.
"Wang juga mendapat hak asuh putra mereka dengan tunjangan US$ 300 (Rp 4,2 juta) per bulan," tulis CNN International melansir radio nasional China, CNR.
Hal ini memicu keriuhan di media sosial China, Weibo. Ini juga terjadi pasca aturan hukum sipil baru China guna melindungi hak-hak individu di negara itu berlaku di Januari 2021.
Dalam aturan itu, memang dimungkinkan pasangan meminta kompensasi setelah perceraian. Apalagi jika salah satunya mengambil lebih banyak tanggung jawab terutama dalam merawat anak dan kerabat yang berusia lanjut.
Sementara itu, beberapa pihak memuji aturan ini sebagai 'pengakuan atas kerja keras dan tidak dibayar' para istri. Namun yang lain menilai angka itu terlalu sedikit untuk menutupi 'pekerjaan' yang dilakukan di rumah selama lima tahun.
"Untuk pasangan yang bekerja di luar, setelah perceraian mereka masih dapat menikmati sumber daya, koneksi dan status yang mereka miliki. Mereka masih memperoleh tingkat pendapatan yang sama," kata Long Jun, seorang profesor hukum di Universitas Tsinghua dikutip CNN dari CCTV.
"Tetapi bagi pasangan yang telah beraktivitas di rumah, mereka harus menghadapi masalah untuk kembali (bekerja)."
Artinya, kata dia ibu rumah tangga harus membayar biaya hidupnya sendiri. Padahal mereka sudah melakukan banyak upaya selama pernikahan.
Sebenarnya, hak untuk mencari kompensasi pekerjaan rumah dalam proses perceraian bukanlah konsep baru dalam hukum di Tiongkok. Pada tahun 2001, kompensasi pekerjaan rumah ditambahkan ke revisi undang-undang perkawinan China.
Ada prasyarat yang hanya berlaku untuk pasangan yang setuju untuk pemisahan properti. Di mana setiap pasangan tetap memiliki kepemilikan eksklusif atas properti yang diperoleh selama pernikahan.
Meski begitu dari survei Chinese University of Political Science and Law, hanya sedikit pasangan yang melakukan pemisahan itu. Sekitar ada 3 hingga 5% pasangan.
Tingkat pernikahan China terus menurun sejak 2013. Dalam data Biro Statistik, dalam enam tahun ini, angka pernikahan telah turun 41%.
Namun perceraian meningkat hampir lima kali lipat selama tiga dekade. Menurut statistik pemerintah, ada 0,69 perceraian per seribu orang pada 1990. Pada 2019, angka itu mencapai 3,36.
(sef/sef)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Cara China Genjot Vaksinasi Corona: dari Telur sampai Voucher
