Harga BBM Naik, Anggota Dewan Ini Ngantor Tak Lagi Pakai Mobil Dinas
Jakarta, CNBC Indonesia - Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bukan hanya berdampak pada masyarakat, tetapi juga pernah membuat pejabat publik di Indonesia rela melepaskan fasilitas mewah yang menjadi haknya. Hal ini dilakukan oleh Ketua DPRD Bandung Mohammad Aten Hawadi pada tahun 1958.
Demi menghemat anggaran pemerintah, anggota dewan tersebut memilih meninggalkan mobil dinas dan berangkat kerja dengan sepeda.
Kisah ini terjadi pada akhir 1950-an saat kondisi ekonomi Indonesia sedang mengalami tekanan berat. Berdasarkan pemberitaan Pikiran Rakjat (23 Juli 1958), harga BBM saat itu melonjak hingga sekitar Rp60-Rp100 per liter. Kenaikan juga terjadi pada harga minyak tanah yang mencapai Rp1-Rp1,5 per liter, sementara beras dijual sekitar Rp10 per liter.
Lonjakan harga berbagai kebutuhan pokok tersebut terjadi ketika keuangan negara sedang tidak sehat. Pemerintah pusat menghadapi defisit anggaran hingga Rp6 miliar. Pada saat yang sama, berbagai pergolakan daerah turut mengganggu stabilitas politik dan ekonomi nasional.
Dampaknya turut dirasakan pemerintah daerah, termasuk Kota Bandung. Anggaran pemerintah kota berada dalam kondisi terbatas, sementara kebutuhan pembangunan dan pelayanan masyarakat terus berjalan.
Dalam situasi itulah Mohammad Aten Hawadi mengambil langkah yang tidak lazim bagi seorang pejabat tinggi daerah. Sebagai Ketua DPRD Bandung, dia sebenarnya berhak memperoleh mobil dinas sedan Plymouth buatan Amerika Serikat lengkap dengan sopir dan biaya operasional yang ditanggung negara.
Namun, Hawadi menilai kondisi keuangan pemerintah tidak memungkinkan pejabat hidup terlalu mewah dengan biaya negara.
Menurut laporan Pikiran Rakyat (6 Oktober 1958), dia memutuskan mengembalikan mobil dinas tersebut dan menggantinya dengan sepeda merek asal Inggris 'Raleigh' untuk menunjang aktivitas sehari-hari.
"Ketua DPRD Kota Bandung, Moh. A. Hawadi, telah menggantikan sedan Plymouth-nya dengan sebuah sepeda merek 'Raleigh' untuk kendaraan ke kantornya," tulis Pikiran Rakyat.
Keputusan itu membuat Hawadi menjadi sorotan. Di saat banyak pejabat tetap menikmati fasilitas negara, dia justru memilih moda transportasi yang jauh lebih sederhana demi mengurangi pengeluaran pemerintah.
Langkah tersebut bukan sekadar simbolis. Penggunaan sepeda diketahui mampu menghemat anggaran pemerintah hingga sekitar. Ini jumlah yang cukup besar pada masa itu.
Pada akhirnya, tindakan Hawadi bisa menjadi teladan bahwa penghematan tidak hanya bisa dibebankan kepada masyarakat, tetapi juga harus dimulai dari para pemegang jabatan publik.
(mfa) Add
as a preferred
source on Google