Presiden RI Dulu Diremehkan, Kini Dipuja Bak Pahlawan
Jakarta, CNBC Indonesia - Tak semua presiden Indonesia langsung mendapat dukungan penuh saat pertama kali berkuasa. Ada juga sosok yang justru diremehkan, dianggap tak punya kemampuan memimpin negara di tengah situasi genting. Namun, perjalanan waktu kemudian membalik semua anggapan tersebut.Â
Tokoh yang dimaksud adalah Bacharuddin Jusuf Habibie atau B.J. Habibie.
Saat dilantik menjadi Presiden ke-3 RI menggantikan Soeharto pada 21 Mei 1998, tepat hari ini 28 tahun lalu, Habibie menghadapi situasi yang tidak mudah. Indonesia kala itu sedang dihantam krisis ekonomi 1997-1998, demonstrasi mahasiswa berlangsung di berbagai daerah, dan tuntutan reformasi menggema di seluruh penjuru negeri.
Di tengah situasi tersebut, banyak pihak meragukan kemampuan Habibie. Selama ini dia lebih dikenal sebagai teknokrat dan ahli teknologi penerbangan dibanding figur politik atau ekonomi. Bahkan, Soeharto saja mengungkap tempat pria asal Pare-pare itu bukan di politik.Â
"Tempat Habibie di bidang teknologi," ujar Soeharto, dikutip dari kesaksian Salim Said dalam buku Menyaksikan 30 Tahun Pemerintahan Otoriter Soeharto (2016).
Momentum inilah yang memunculkan gelombang keraguan publik terhadap dirinya saat dilantik sebagai Presiden ke-3 RI.Â
Budayawan Emha Ainun Nadjib atau Cak Nun dalam memoarnya Saat-Saat Terakhir Bersama Soeharto (2016) menuturkan, kemunculan Habibie sebagai presiden memantik kontroversi besar di tengah masyarakat.
"(Sebab ini) tidak hanya menyangkut figur Habibie dan posisinya dalam peta kekuatan nasional, tetapi juga menyangkut kadar sikap pemerintahan baru ini terhadap gagasan reformasi," ujar Cak Nun.
Penolakan pun muncul dari mahasiswa, tokoh reformasi, hingga masyarakat umum. Harian Bali Post (23 Mei 1998) mencatat, banyak pihak menilai Habibie masih bagian dari Orde Baru sehingga dianggap tidak sejalan dengan semangat reformasi.
Selain itu, latar belakangnya sebagai teknokrat juga membuat banyak orang skeptis. Di tengah krisis ekonomi yang parah, Indonesia dinilai membutuhkan sosok berlatar ekonomi, bukan ahli pesawat terbang.
Kelompok penolak Habibie bahkan menamakan diri sebagai "anti-Habibie" dan beberapa kali turun ke jalan melakukan demonstrasi.
Meski begitu, Habibie sadar betul tantangan besar yang ada di hadapannya. Dalam konferensi pers tak lama setelah dilantik, dia menegaskan pemerintahannya akan menindaklanjuti tuntutan reformasi.
"Aspirasi saudara-saudara dalam memperjuangkan reformasi secara menyeluruh yang saudara telah tunjukkan selama ini sudah bergulir. Usaha-usaha tersebut akan segera ditindaklanjuti dengan menyusun pemerintahan yang sesuai dengan kita kehendaki bersama," ujar Habibie dalam memoarnya Detik-Detik yang Menentukan (2006).
Waktu kemudian mengubah pandangan banyak orang.
Dalam masa pemerintahan yang hanya sekitar 1,5 tahun, Habibie melahirkan berbagai kebijakan penting. Dia membuka keran demokrasi, memberi kebebasan pers, membebaskan tahanan politik, mendorong reformasi militer dan kepolisian, hingga memperkuat otonomi daerah.
Di bidang ekonomi, pemerintahannya juga berhasil membawa perbaikan. Nilai tukar rupiah yang sempat terpuruk di kisaran Rp16.000 per dolar AS perlahan menguat ke level Rp7.000-Rp8.000. Pada masa itu pula lahir Bank Mandiri dan independensi Bank Indonesia mulai diperkuat.
Namun, perjalanan politik Habibie tetap berakhir singkat. Pada 14 Oktober 1999, pidato pertanggungjawabannya ditolak MPR. Salah satu isu yang paling banyak diperdebatkan saat itu adalah keputusan referendum Timor Timur yang berujung pada lepasnya wilayah tersebut dari Indonesia.
Meski demikian, sejarah perlahan memberi tempat tersendiri bagi Habibie. Setelah wafat pada 11 September 2019, nama B.J. Habibie justru semakin dikenang sebagai tokoh transisi penting yang membawa Indonesia keluar dari masa represif menuju era reformasi yang lebih demokratis.
(wur) Add
as a preferred
source on Google