Retno Marsudi Blak-blakan soal G20, Kamboja, dan LCS

Terkait nasib WNI di Kamboja, seperti apa upaya yang dilakukan Kemenlu RI?

Yang kita temukan saat ini sebenarnya puncak dari sebuah gunung es. Kita tidak mengerti sebesar apa gunung esnya, sedang didalami. Tetapi kita bergerak sangat cepat. Begitu kita dapat informasi adanya beberapa WNI yang minta dievakuasi dari kota Sihanoukville di Kamboja. Kita bergerak dan kebetulan saat itu saya sedang berada di Kamboja untuk pertemuan Asean.

Program pertama pada saat saya tiba di Kamboja itu justru bukan melakukan pertemuan dengan Asean, tetapi dengan Kepala Polisi Kamboja. Saat di sana saya juga berkomunikasi dengan Kapolri, minta didampingi oleh teman-teman dari kepolisian dan saya ditemani oleh tiga jendral pada saat pertemuan dengan Kepala Polisi Kamboja.

Saya juga melakukan pertemuan dengan menteri dalam negeri Kamboja. Karena urusan ini ada di bawah menteri dalam negeri Kamboja.

Ada empat hal yang saya sampaikan. Satu, bagaimana kita mengalamatkan kasus yang ada saat ini. Bermula dari 62 orang lalu bertambah menjadi ratusan, hampir 300 orang kami evakuasi. Sebagian sudah dipulangkan, sebagian masih berada di penampungan di Phnom Penh untuk menunggu proses pemulangan.

Kedua, bagaimana kita menangani sisa WNI. Ini adalah puncak gunung es, jadi kita butuh kerja sama dengan otoritas Kamboja untuk mencari tahu seberapa besar kasus yang masih tersisa.

Ketiga, ke gongnya, persekusinya. Kita minta supaya otoritas Kamboja juga menindak terjadinya masalah penipuan. Ini sebenarnya adalah masalah penipuan karena ini penipuan dan perdagangan manusia. Kita sudah sampaikan semua bukti-buktinya, plus kita sendiri juga punya PR. Dimana gak mungkin orang pergi ke sana (Kamboja) kalau tidak ada pelaku dari sini (Indonesia). Otoritas dua negara ini harus melakukan perannya masing-masing.

Keempat, paling penting adalah bagaimana kita mencegah terjadinya kembali kasus serupa. Perlu diketahui, kasus ini bukan pertama kalinya. Tahun 2021, kami sudah menangani ratusan orang dalam kasus serupa. Tapi realita yang terjadi adalah 10 orang pulang, tetapi 100 orang kemudian kembali berangkat. Ini adalah kasus penipuan, kasus perdagangan manusia, sehingga kami mau penanganannya harus dari hulu sampai hilir. Kalau hanya ditangani di hilir, kasus ini tidak akan selesai.

Ke depan, apa yang akan dilakukan Kemenlu untuk melindungi WNI yang tersebar di berbagai negara?

Perlindungan WNI merupakan salah satu prioritas. Sekali lagi, semua yang dilakukan, seperti politik luar negeri dan kebijakan-kebijakan pemerintah selalu people center, dalam artian kepentingan rakyat nomor satu apalagi menyangkut keselamatan yang menjadi prioritas.

Dari waktu ke waktu kita tidak hanya meningkatkan pelayanan dan perlindungan, tetapi sistem kita juga diperkuat, sehingga WNI lebih mudah dilindungi dengan sistem yang kita kembangkan.

Ada dua contoh yang saya berikan adalah perbaikan upaya kita dalam perlindungan untuk para tenaga kerja yang bekerja di Malaysia dan di Arab Saudi. Jadi di Malaysia kita sudah punya MoU, dimana artinya semua tenaga kerja kita yang berangkat ke Negeri Jiran akan termonitor dengan baik, memiliki gaji yang sudah ditetapkan dll. Hal yang sama juga dilakukan dengan Arab Saudi, dimana negosiasinya cukup lama dan MoU-nya akan ditandatangani 11 Agustus mendatang.

Terkait Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) di Laut China Selatan (LCS). Ada banyak negara yang mengeklaim, termasuk China. Seperti apa Indonesia bisa mengambil peran, terutamanya menjaga stabilitas kawasan Asia dan tetap bisa mempertahankan kedaulatan?

Sebenarnya gampang ya. Kita tahu LCS adalah perairan yang strategis dan sangat memiliki nilai penting bagi perdagangan internasional. Yang terpenting adalah bagaimana kita semua bekerja sama menjaga stabilitas dan perdamaian di LCS.

Caranya adalah dengan menghormati semua hukum internasional, terutama UNCLOS 1982, sehingga semua perilaku negara yang berkaitan dan berdekatan dan third party harus merujuk pada UNCLOS 1982.

Indonesia bukan negara yang memiliki tumpang tindih klaim laut teritori. Kita memang punya ZEE, kita tumpang tindih dengan Vietnam. Kita coba negosiasi dan selesaikan dengan Vietnam. Tetapi, sekali lagi, yang menjadi buku panduan adalah UNCLOS 1982.

Saya yakin, selama kita semua taat mengimplementasikan UNCLOS 1982, kalau toh ada klaim tumpang tindih, dapat diselesaikan dengan baik. LCS penting, semua orang ingin stabil dan damai, dan kita sucinya UNCLOS 1982.

Apa saja target Kemenlu pada tahun ini?

Diplomasi ekonomi kita tetap menjadi prioritas, dan diplomasi perlindungan WNI. Ekonomi bukan hanya terkait dengan perdagangan dan investasi, tetapi ekonomi dalam artian yang luas. Sebagai gambaran, kita giat masuk ke benua Afrika untuk menjalin investasi, serta kerja sama ekonomi yang sangat intensif dengan negara-negara Asia Selatan.

Kita sadar, non-traditional market dan market untuk kerja sama ekonomi memiliki potensi besar yang masih bisa kita gunakan.

Selain ekonomi dan perlindungan, kita juga berusaha untuk berkontribusi untuk perdamaian dan kemakmuran dunia. Kita aktif di isu Myanmar, Palestina, Afghanistan.

Saya bukan ge-er, tetapi menurut teman-teman saya, Indonesia selalu dihormati dan diperhitungkan, bukan karena kita memiliki persenjataan yang kuat seperti AS atau Rusia atau kaya raya seperti banyak negara maju. Indonesia dihormati karena kita selalu konsisten dan selalu berkontribusi menjadi bagian dari solusi terhadap isu-isu yang dihadapi oleh dunia. Maka dari itu Indonesia selalu dihormati dan bermartabat.

 

(luc/luc)
[Gambas:Video CNBC]

Pages

Show All