Pak Jokowi Tolong! Situasi UMKM RI Masih Kritis

Jakarta, CNBC Indonesia - Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) menjadi salah satu bagian yang terdampak berat akibat pandemi covid-19. Tercatat ada 53,7% UMKM tanah air alami penurunan usaha sampai dengan 50% Sementara pada gelombang kedua covid (Juni-Agustus 2021), penurunannya berkurang menjadi 41,5%.

Demikianlah disampaikan Ekonom INDEF Eisha Magfiruha Rachbini dalam webinar Kamis (9/12/2021).

Sebagian UMKM, kata Eisha mencoba beradaptasi dengan teknologi digital. Hanya saja tidak semua berhasil dikarenakan kendala yang tidak tertangani. data menunjukkan hanya 15,9 juta UMKM yang telah masuk ke ekonomi digital, atau hanya sekitar 24,4% dari total UMKM.

"Kendala UMKM masuk ke ekonomi digital, adalah kendala teknis, misalnya dalam hal penggunaan aplikasi," ujar Eisha.

Kedua, lanjutnya adalah kendala infrastruktur seperti jaringan internet dan ketiga adalah masih menggunakan fasilitas pembayaran tunai dan keempat biaya logistik yang sangat mahal.

Dalam situasi sekarang, menurut Eisha UMKM juga harus didorong agar naik kelas. Kini UMKM menghadapi fenomena Missing Middle, dimana dominasi Usaha Mikro dan Kecil. Sehingga ada istilah Sindrom Peter Pan, dimana regulasi dan insentif dari pemerintah yang ditunjukan khusus UMK membuat mereka nyaman berada pada kelas tersebut.

Di samping itu, dengan melihat proporsi penyaluran UMKM dimana sektor perdagangan besar dan eceran memiliki porsi yg lebih besar (49%), sektor industri pengolahan hanya (10%).

"Oleh karena itu, perlu target kebijakan dan regulasi ditujukan untuk UMKM yang memang memberikan kepada sektor UMKM yang kontribusi besar pada ekonomi Indonesia dalam peningkatan produktivitas, nilai tambah dan mendukung ekspor," ujarnya.

Eisha mengungkapkan UMKM yang melakukan ekspor hanya berkisar 15 persen, dan tidak berubah dalam periode 10 tahun ini. Sementara UMKM yang ikut dalam GVC diperkirakan hanya sebesar 6,3%. Sebagian besar dari UMKM yang berpartisipasi dalam ekspor adalah industri pengolahan di subsektor makanan, dan minuman, mesin dan peralatan, dimana bersifat padat karya.

"Kebijakan strategis 2022 untuk UMKM perlu diimplementasikan secara maksimal untuk membantu UMKM pasca-pandemi dan upaya pemulihan ekonomi. Namun kebijakan tersebut harus ditargetkan juga untuk peningkatan produktivitas dan nilai tambah sektor UMKM," terangnya.

"Hal penting yang perlu untuk pengembangan UMKM ke depan adalah ketersediaan data dan indikator UMKM yang valid dan akurat serta terkini. Dimana saat ini data UMKM tersebar dan tidak terintegrasi. Karena efektivitas dari setiap kebijakan dan insentif harus dilandasi oleh data yang valid dan akurat untuk mengetahui pemetaan dan perkembangan UMKM yang sebenar-benarnya," tutupnya.

Baca: Lumayan Bikin Lega Nih, China Tak Lagi Jadi Ancaman RI!

(mij/mij)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Bos OJK: Laju Kredit Terus Ditopang UMKM