Menteri Nadiem Buka-bukaan Soal Pendidikan Saat Pandemi Covid

Jakarta, CNBC Indonesia - Pandemi Covid-19 telah berdampak kepada sektor pendidikan di tanah air. Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) mau tidak mau harus dilakukan demi menekan penularan virus corona baru penyebab Covid-19.

Kendati demikian, banyak yang menilai PJJ kalah efektif dibandingkan pembelajaran tatap muka (PTM). Saat wacana PTM diapungkan, lonjakan kasus Covid-19 kembali terjadi di berbagai daerah lantaran mutasi virus corona varian delta.

Lalu, bagaimana situasi terkini pendidikan Indonesia di saat pandemi Covid-19? Simak penuturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim dalam CNBC Indonesia Economic Update pada, Senin (19/7/2021):

Apa tantangan dunia pendidikan saat ini?
Tantangan yang kita hadapi sangat besar, di periode Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) harus serentak melakukan adaptasi, begitu juga murid dan orang tua. Jadi tantangannya besar dan banyak sekali. Banyak daerah di Indonesia yang tidak punya koneksi internet. Kalaupun ada biasanya lambat. Ini menambah tantangan negara kita dengan kondisi geografis yang luar biasa luas.

Jadi ini compounding problem dan bisa menambah kesenjangan selama pandemi. Selain itu ketersediaan teknologi, informasi, dan komunikasi (TIK) yang baik di sekolah dan rumah tangga menjadi tantangan pada pelaksanaan PJJ tersebut. Ini menambah kesulitan bagi warga kita untuk mengikuti proses PJJ, itu di luar dampak ekonomi dan kesehatan. Jadi memang banyak sekali sektor yang terdampak, sektor pendidikan dan sektor lainnya yang terpukul dari pandemi. Pandemi ini luar biasa sulit dan pendidikan pun sangat terpukul juga.

Upaya apa yang dilakukan Kemendikbud untuk menghadapi tantangan ini?
Di masa pandemi ini kita melakukan berbagai macam effort. Karena ini darurat situasinya, kita memerlukan perubahan kebijakan. Dengan begitu sekolah memiliki kemerdekaan untuk mengatasi apapun permasalahannya. Itu yang pertama kami lakukan, dana BOS (bantuan operasional sekolah) langsung tiba di sekolah dan tidak melalui kas pemda. Dengan begitu kebutuhan urgen bisa dipenuhi mereka.

Kedua, fleksibilitas memastikan priortas pemerintah dalam ekspansi. Akses internet jadi prioritas dan kami koordinasikan. Ketiga, kami juga menyediakan berbagai platform digital untuk guru-guru yang masih belum siap adaptasi atau belum mengenal platform teknologi. Kami juga ada guru berbagi dan belajar untuk membantu guru belajar atau mengembangkan metode guru mengajar selama pandemi. Karena cukup berbeda apa yang harus mereka lakukan menggunakan aplikasi seperti zoom atau google clasroom, mengelola kelas melalui WhatsApp, atau fasilitas yang bisa diakses di Youtube.

Saat ini sudah ada 255 ribu guru yang terdatar. Jadi kemauan belajar mereka sangat besar, dan itu membuat saya termotivasi. Kami melihat luar baisa adaptasi yang dilakukan, kesenjangan teknologi antardaerah kita membuat kebijakan yang fokus kepada keadilan sosial bagi seluruh rakyat.

Tahun ini juga menjadi tahun pertama dana bantuan sekolah majemuk. Dulu Jakarta dan Papua per anak menerimanya sama. Menurut kami keseragaman ini belum tentu keadilan, karena harga barang di sana lebih mahal. Jadi kami mengalikan perhitungan anaknya dengan indeks kemahalan dari masing-masing daerah. Untuk menutup kesenjangan ini, anak-anak di kepulauan Maluku meningkat 50%-100%. Jadi cukup luar biasa perubahan dari sisi kebijakan yang lebih afirmatif yang kami lakukan tahun ini untuk menutup kesenjangan, dengan teknologi ini mereka bisa update teknologi mereka, bahkan kalau mereka butuh kapal untuk transformasi mereka.

Bagaimana dengan kurikulum yang dikeluarkan pemerintah?
Kurikulum darurat jauh lebih sederhana dari kurikulum sebelumnya. Kurikulum ini menjadi penyederhanaan standar pencapaian. Jadi tidak semua harus diincar, esensinya melepaskan sedikit beban kejar tayang semua materi dan fokus pada hal-hal yang kalau kita tidak menguasai, bisa ketinggalan di tahun berikutnya.

Jadi benar-benar kompetensi yang menjadi fondasi pembelajaran, numerasi, literasi, dan juga pendidikan karakter. Ini yang jadi fokus kurikulum darurat supaya anak-anak tidak ketinggalan. Kami menyiapkan modul yang bisa diakses tanpa internet ke daerah-daerah. Jadi orang tua juga bisa menjadi guru di rumah dan ini menjadi bagian dari penerapan kurikulum daerah.

Kami juga memastikan tes akhir tahun lebih fleksibel, standar kelulusan kami buat fleksibel. Jadi kami tidak mau karena pandemi ini anak-anak tidak lulus. Kalau tidak bisa mengambil ujian serentak, maka bisa menggunakan angka rapor sebelumnya sebagai tolak ukur. Berbagai adaptasi yang kami lakukan dan banyak dari ide tersebut lumayan efektif dan kami akan konfederasi untuk penyderhanaan kurikulum.

Artinya kelulusan tidak harus dari hasil ujian, tetapi bisa dari hasil rapor?
Betul. Di saat ini kan kita tidak tahu mana daerah yang bisa berkumpul atau tidak. Kami tidak mau ini menjadi alasan kenapa anak tersebut ketinggalan 1-2 tahun karena logistik pandemi. Ini menjadi diskresi guru dan kepala sekolah mau menggunakan apa.

Apa saja insentif yang telah diberikan Kemendikbudristek?
Dana BOS dilakukan peningkatan untuk anak-anak yang berada di daerah 3T yang meningkat dramatis tahun ini. Kedua pulsa dan kuota belajar, karena luar biasa beratnya bagi keluarga dan murid untuk membiaya pulsanya sendiri. Jadi kami memberikan kuota data internet gratis kepada 35 juta penerima di 2020, dan 35 juta penerima di 2021. Kami memberikan subsidi upah kepada 2 juta pendidik dan non PNS terutama guru-guru honorer karena mereka terpukul ekonominya.

Kami juga mengalokasikan BOS afirmasi dan kinerja beda dari BOS biasa dan reguler untuk sekolah yang palin terdampak pandemi. Jadi ada bantuan khusus bagi sekolah itu termasuk sekolah swasta. Kami juga memberikan berbagai macam dukungan untuk RS pendidikan yang membantu dan bantuan peringanan UKT untuk satu juta mahasiswa yang kesulitan. Jadi itu adalah koleksi insentif finansial yang kami kerahkan di masa pandemi.

Proses pembelajaran tatap muka sudah diberlakuan 35%, adanya PPKM Darurat di Jawa dan Bali apakah ada penyesuaian?
Semua aturan pembelajaran tatap muka (PTM) diatur di SKB empat menteri dan mengedepankan kehati-hatian dan kesehatan semua insan pendidikan. Tapi pembelajaran akan berlangsung secara dinamis dan menyeseuaikan risiko kesehatan yang berlangsung. Kalau PPKM harus ada modifikasi dan harus ada perubahan yang terjadi.

Dengan PPKM Darurat, ada tujuh rovinsi yang wajib melakukan PJJ dan tidak diperkenankan sampai 20 Juli hingga PPKM Darurat ini selesai. Satuan pendidikan di luar tujuh provinsi bisa memberikan opsi tatap muka terbatas sesuai SKB yang sudah ditentukan dan orang tua di luar tujuh provinsi memiliki kewenangan penuh dan bisa memilih PTM terbatas atau PJJ.

Apakah ada keterlibatan swasta untuk mendukung jalannya proses belajar?
Sudah pasti. Cukup luar biasa adalah gotong royong masyarakat di semua sektor baik di sektor pendidikan dan swasta. Jumlah orang tua yang berkumpul membantu materi pembelajaran bagi anak-anak yang mungkin tidak punya materi pembelajaran di rumahnya, banyak organisasi yang bergerak di bidang literasi sedang bergerak di mana-mana.

Kami melihat banyak sekali perusahaan yang melakukan CSR program secara pesat selama pandemi. Jadi partisipasi swasta di masa pandemi ini salut kepada masyarakat dan komunitas yang kami lihat terjadi semua level.