Duh! 'Duit' untuk UMKM Rp 123,4 T, Tapi Baru Cair Separo

Jakarta, CNBC Indonesia - Salah satu sektor yang paling terpukul akibat pandemi Covid-19 adalah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Bahkan pemerintah sampai mengalokasikan anggaran untuk UMKM sebesar Rp 123,46 triliun.

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan anggaran itu dikucurkan untuk membantu UMKM yang terdampak pandemi Covid-19. Sayangnya penyerapan anggaran ini per Agustus belum maksimal.

"Pemerintah telah mengalokasi dana Rp 123,46 triliun untuk program pemulihan ekonomi nasional khusus untuk UMKM yang terhubung ke lembaga pembiayaan. Sampai dengan Agustus penyerapannya 45,7%, masih rendah," ujar Teten.

Hal itu dikatakan Teten saat menjadi pembicara acara High Impact Seminar dan Kick Off Program BI dalam GerNas Bangga Buatan Indonesia dengan tema "Mewujudkan UMKM sebagai Kekuatan Baru Perekonomian Nasional: Sinergi Program Transformasi UMKM Memasuki Ekosistem Digital" secara virtual, Minggu (30/8/2020).

Menurut dia, perlu upaya percepatan agar penyerapan bisa lebih maksimal. Selain itu bagi usaha mikro yang belum bankable, belum pernah menerima pinjaman dari perbankan, pemerintah meluncurkan bantuan produsen produktif usaha mikro hibah sebesar Rp 2,4 juta untuk 12 juta pelaku UMKM. Tahap pertama sudah disalurkan kepada 9,1 juta selesai pada September ini.

Baca: Teten Kecewa Banyak UMKM Masih Belum Go Digital, Kenapa?

Selain bantuan dana, upaya lain yang dilakukan Kemenkop dan UKM adalah mendorong pelatihan secara daring sehingga bisa diakses gratis. Tujuannya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Selain itu juga ada langkah-langkah agar UMKM bisa berjualan ke marketplace, peningkatan kapasitas manajemen, dan lainnya.

"Kami melakukan pelatihan terutama banyak dari mereka yang terkena PHK untuk menjadi reseller. Itu penting. Lalu di hilir yang saya kira perlu dipikirkan. Kalau kita hanya memberikan pembiayaan, tapi kalau permintaan turun, ini yang banyak dikeluhkan ke kami," kata Teten..

Oleh karena itu di tengah daya beli masyarakat yang turun maka Presiden memerintahkan agar BUMN bisa menyerap produk UMKM. Menurut Teten, berdasarkan catatan belanja pemerintah dan lembaga mencapai Rp 321 triliun sejak November 2019.

Selain itu, Kemenkop dan UKM juga bekerja sama dengan Menteri BUMN Erick Thohir melalui pasar digital UMKM. Teten bilang ada suatu komitmen untuk melakukan belanja di UMKM.

"Kita mencatat sekitar ada potensi Rp 35 triliun dari 27 produk kategori BUMN bisa dibelanjakan untuk produk UMKM. Saat ini baru 9 UMKM yang siap. Secara bertahap Kementerian BUMN mendorong BUMN lain menyerap produk UMKM," tuturnya.

(miq/miq)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article 30 Inovator Digital Dipilih Jadi Pahlawan Digital UMKM 2020