Tolak Keras Data Center, Warga Ogah Dibayar Rp 182 Juta per Orang

Redaksi,  CNBC Indonesia
19 November 2026 12:05
Megaspeed International. (Dok. Megaspeed International)
Foto: Megaspeed International. (Dok. Megaspeed International)

Jakarta, CNBC Indonesia - Iming-iming uang tunai bernilai fantastis ternyata tidak mempan meluluhkan hati warga Hazle Township, Pennsylvania, Amerika Serikat (AS). Warga di wilayah tersebut secara bulat menolak tawaran kompensasi sebesar US$10.000 atau sekitar Rp182 juta per rumah tangga dari pengembang proyek pusat data (data center) raksasa.

Penolakan tegas ini ditujukan pada proyek ambisius bertajuk Project Hazelnut yang digarap oleh NorthPoint Development. Pengembang berencana menyulap lahan seluas lebih dari 1.300 hektare di wilayah tersebut menjadi kompleks data center masif.

Demi meredam resistensi dan memuluskan rencana ekspansinya, pihak pengembang sebenarnya telah menggelontorkan sederet janji manis. Mulai dari pembagian uang tunai Rp182 juta untuk setiap keluarga, dana hibah komunitas senilai Rp231 miliar untuk sektor pendidikan dan fasilitas publik, penciptaan lebih dari 2.000 lapangan kerja, hingga komitmen mempertahankan kawasan hutan seluas 1.100 hektare.

Namun, alih-alih tergiur, warga justru memandang insentif tersebut sebagai bentuk penyuapan. Sikap keras ini diambil meski data menunjukkan hampir 17% populasi di kawasan tersebut hidup di bawah garis kemiskinan.

"Uang itu hanya setetes air di lautan dibandingkan kerugian jangka panjang yang akan kita tanggung," tegas Ed Negra, salah seorang warga sekaligus pelaku usaha kecil setempat. "Nilai properti kita akan jatuh drastis. Jika ini bukan suap, saya tidak tahu apa namanya lagi."

Senada dengan Negra, warga lainnya bernama Brian Malloy menegaskan bahwa kenyamanan dan kelestarian tempat tinggal mereka tidak bisa ditukar dengan lembaran dolar. "Kami tidak menjual lingkungan tempat tinggal kami," ujarnya.

Trauma Kota Tetangga dan Ancaman Krisis Energi

Sikap antipati warga Hazle Township bukan tanpa dasar. Mereka berkaca pada kekacauan yang terjadi di kota kecil tetangga, Archbald. Di sana, proyek pembangunan enam kampus data center menyedot hingga 14% luas wilayah kota, menguras kapasitas listrik, melambungkan tarif energi warga, serta memicu polusi suara selama 24 jam penuh. Kemarahan warga Archbald bahkan berujung pada penggulingan anggota dewan kota yang nekat memberikan restu pada proyek tersebut.

Warga Hazle Township mencemaskan dampak serupa akan menghantam kehidupan mereka. Kebutuhan daya listrik raksasa dari data center dikhawatirkan memicu lonjakan tagihan listrik rumah tangga, sementara sistem pendingin server berisiko menguras pasokan air bersih warga dan menimbulkan kebisingan konstan. Selain itu, kedekatan dengan zona industri berat dinilai akan menghancurkan harga jual properti mereka.

Ketegangan kian memuncak setelah Gubernur Pennsylvania, Josh Shapiro, memasukkan Project Hazelnut ke dalam program jalur cepat (fast-track), sehingga proses perizinannya dipangkas menjadi jauh lebih singkat tanpa menyerap aspirasi warga secara utuh.

Investasi Rp 2.000 Triliun Terancam Mandek

Fenomena perlawanan warga di Pennsylvania ini menjadi alarm keras bagi para raksasa teknologi dan investor global yang tengah berlomba-lomba membangun infrastruktur kecerdasan buatan (AI).

Berdasarkan laporan Reuters, sepanjang kuartal I-2026 saja, tercatat sudah ada 75 proyek data center yang menghadapi gelombang penolakan terorganisir dari masyarakat lokal. Akibatnya, total nilai investasi raksasa yang mencapai US$130 miliar atau setara Rp2.375 triliun kini berada di ujung tanduk.

Kejadian ini menjadi bukti nyata bahwa ekspansi infrastruktur digital tidak lagi sekadar urusan ketersediaan lahan, pasokan listrik, dan jaringan kabel. Restu sosial dari warga lokal kini menjadi penentu utama-sebuah variabel krusial yang terbukti tidak selalu bisa dibeli dengan tumpukan uang.

(fab/fab) [Gambas:Video CNBC]
Next Article Harga Listrik di RI Masih Kompetitif untuk Bangun Data Center


Most Popular
Features