40.000 PNS Jadi Korban Peretasan, Email Sampai Nomor HP Bobol Semua
Jakarta, CNBC Indonesia - Gelombang peretasan massal kembali menghantam institusi pemerintah Amerika Serikat (AS). Kali ini, korbannya adalah puluhan ribu pegawai negeri sipil di lembaga keamanan vital Negeri Paman Sam.
Situs transparansi Distributed Denial of Secrets melaporkan adanya kebocoran data raksasa yang memaparkan informasi pribadi lebih dari 40.000 pegawai Departemen Keamanan Dalam Negeri AS (Department of Homeland Security/DHS).
Kebocoran data kali ini dinilai sangat krusial dan membahayakan keselamatan petugas di lapangan. Pasalnya, peretas membeberkan identitas, nomor telepon, alamat email, hingga perincian jabatan agen-agen yang bertugas di unit penyamaran (undercover), operasi khusus, forensik komputer, hingga intelijen manusia (human intelligence).
Data sensitif yang bocor tersebut mencakup instansi strategis di bawah naungan DHS, mulai dari Penegakan Hukum Imigrasi dan Bea Cukai (Immigration and Customs Enforcement/ICE), Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan (Customs and Border Protection/CBP), hingga Badan Keamanan Siber dan Infrastruktur (Cybersecurity and Infrastructure Security Agency/CISA).
Pihak DHS dalam pernyataan resminya telah mengonfirmasi adanya insiden peretasan tersebut.
"Kami mengetahui adanya potensi kebocoran data dan secara aktif bekerja untuk mengatasi situasi ini dengan cepat dan efektif," tulis manajemen DHS, dikutip dari Reuters.
Peretasan Ketiga Hanya dalam Sebulan
Aksi pembobolan data ini diklaim dieksekusi oleh kelompok peretas bernuansa politis (hacktivist) yang menamakan dirinya Department of Peace. Insiden ini menjadi serangan data raksasa ketiga yang mengguncang benteng keamanan AS hanya dalam rentang waktu satu bulan terakhir.
Sebelumnya pada September lalu, kelompok peretas ternama ShinyHunters mengklaim telah membobol data sensitif milik Biro Investigasi Federal (FBI), termasuk rekam medis ribuan pegawainya. Disusul pekan berikutnya, Departemen Pertahanan AS (Pentagon) dihantam gugatan class action akibat kebocoran data jutaan personel militer aktif dan veteran.
Department of Peace diduga memanen puluhan ribu data pegawai DHS tersebut dengan menargetkan sistem layanan single sign-on milik penyedia jasa keamanan siber, Okta, yang digunakan oleh DHS. Meski demikian, pihak Okta membantah tuduhan tersebut dan menegaskan bahwa sistem internal mereka tetap aman.
Operasi Rahasia DHS Ikut Terbongkar
Pendiri Distributed Denial of Secrets, Emma Best, bersama peretas yang dikenal dengan nama "maia arson crimew", bahkan telah merilis alat pencarian terbuka (search tool) agar publik dan jurnalis dapat Jelajahi data internal DHS tersebut secara bebas.
"Masing-masing dari mereka (DHS) memiliki data kami, jadi sudah sepantasnya kami memiliki data mereka," tegas pernyataan tertulis dari kelompok Department of Peace.
Laporan investigasi Reuters telah mengonfirmasi keabsahan data tersebut setelah mencocokkan sampel identitas enam pegawai DHS dengan data biro kredit serta intelijen dark web milik District 4 Labs.
Selain mengungkap identitas pribadi para agen, data yang beredar tersebut turut membeberkan bagan struktur organisasi internal hingga detail program dan operasi rahasia DHS yang selama ini tidak pernah terpublikasi ke publik.
(fab/fab) [Gambas:Video CNBC]