Daftar dan Buka Rekening Bansos Sekarang Cuma 1 Menit, Ini Caranya
Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah bersiap memulai Program Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital pada 10 November 2026 mendatang. Program ini akan menggunakan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) yang dibuat oleh Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).
Direktur Aplikasi Pemerintah Digital Kementerian Komdigi, Yessi Arnaz Ferari mengatakan SPLP merupakan sistem untuk menghubungkan data antara kementerian dan lembaga. Dengan sistem tersebut, masyarakat tak perlu lagi meminta akses data pada banyak kementerian/lembaga lagi seperti sebelumnya.
"Jadi, ibaratnya ini adalah sebagai backbone pertukaran data, untuk menghubungkan sistem aplikasi di masing-masing kementerian lembaga. Datanya biar dialirkan biar seragam. Ini salah satu contohnya di sini," jelas Yessi, di kantor Komdigi, Kamis (29/10/2026).
"Jadi, sebagai proses bisnis, owner-nya di tengah adalah Perlinsos atau Kemenasos. Mereka membutuhkan data terkait," katanya menambahkan.
Dia menjelaskan SPLP tidak akan melihat data dan tidak ada pengumpulan data masyarakat. Karena data masih akan disimpan pada setiap kementerian/lembaga yang memilikinya.
Dengan cara ini, dia mengatakan masyarakat akan makin nyaman. Memasukkan data juga tak memerlukan banyak dokumen lagi, salah satunya membutuhkan NIK.
Sementara sistem yang lebih rumit akan terjadi di bagian belakang, saat SPLP digunakan untuk saling bertukar data.
"Nah, jadi kita mencoba biarlah warganya itu menikmati kenyamanan. Di belakangnya biar pemerintah-lah yang saling bertukar data melalui SPLP ini," jelas dia.
Hingga 28 Oktober 2026, sebanyak lebih dari 15,7 juta Kepala Keluarga (KK) telah teregistrasi dengan platform tersebut.
Dengan target sekitar 48 juta KK, penggunaan sistem digital berdampak pada pemangkasan waktu proses distribusi bansos. Sebelum digitalisasi, pendaftaran hingga pembukaan rekening untuk bansos bisa mencapai 75-200 hari, kini menjadi hanya 1 menit hingga 6 jam saja.
"Sebelumnya ada digital, penerima bansos itu panjang banget. Dia harus ke warga, ke RT, RW, kelurahan, rapat musyawarah di kelurahan untuk memastikan dia atau tidak, pembukaan rekening penerima, sampai penyaluran. Tapi dengan adanya digital, kita bisa cutting beberapa proses bisnis," jelas Yessi.
Program ini juga menjadi salah satu upaya pemanfaatan Digital Public Infrastructure (DPI) atau infrastruktur publik digital. Dia mengatakan DPI sejalan dengan arahn Presiden Prabowo Subianto untuk menjalankan digitalisasi layanan publik.
"Sebelumnya rantai verifikasi panjang, dengan DPI akan menjadi pendek. Risiko data ganda dan duplikasi akan bisa lebih sederhana," kata Yessi
Penggunaan Face Recognition
Perlinsos juga dikabarkan akan menggunakan pemindaian wajah (face recognition) sebagai cara melakukan verifikasi bagi masyarakat. Ini akan mencocokan data dengan database yang ada.
Adapula teknologi liveness detection, jadi lebih memastikan objek di depan layar benar orang yang bersangkutan. Dia mengatakan perkembangan yang ada mungkin akan ada perubahan teknologi di masa depan.
"Jadi, kalau bahasa kita adalah KYC (Know Your Customer), benar-benar orang itu dia gitu, seperti itu. How to-nya nanti mungkin dengan adanya teknologi yang lebih advance lagi itu akan bisa berubah seperti itu. Yang sekarang memang teknologi masih Face Recognition dan nanti ada liveness-nya seperti itu. Jadi liveness itu untuk memitigasi bahwa dia itu bukan AI, dia itu bukan image, bahwa dia itu benar-benar orang," ungkapnya.
Dalam kesempatan itu, dia juga menjelaskan soal agen Perlinsos yang sekarang telah mencapai 899 ribu agen. Pendaftaran untuk menjadi agen kini disederhanakan, tanpa harus menggunakan IKD lagi.
Namun bisa dengan hanya meenggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Berikutnya data itu akan diverifikasi oleh Dukcapil.
"Nah, sekarang ada proses bisnis yang memang kita coba hilangkan. Dengan NIK saja sudah bisa menjadi agen," kata dia.
(dem/dem) [Gambas:Video CNBC]