Baru 15 Juta Keluarga Terdaftar Bansos Digital, 10% Registrasi Sendiri
Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Sosial (Kemensos) masih harus mengejar puluhan juta keluarga untuk mencapai target registrasi Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital pada akhir 2026. Hingga akhir Oktober, jumlah keluarga yang masuk dalam sistem baru hampir 15 juta, sementara pemerintah membidik lebih dari 48 juta keluarga terdaftar pada Desember mendatang.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan, jumlah keluarga yang terdaftar saat ini mencapai lebih dari 14 juta dan terus bertambah setiap hari berkat keterlibatan agen Perlinsos.
"Target kita, di akhir tahun nanti, di Desember, sekitar 48 juta lebih yang sudah masuk dalam sistem layanan digital. Sekarang baru 14 juta lebih, sudah hampir 15 juta. Ini setiap hari bertambah dengan agen Perlinsos yang hampir 1 juta orang," kata Gus Ipul dikutip Kamis (29/10/2026).
Dengan posisi registrasi yang masih hampir 15 juta keluarga, pemerintah perlu memperluas jangkauan kepada lebih dari 33 juta keluarga lagi untuk mencapai target tersebut.
Perlinsos Digital dirancang untuk memperbarui data masyarakat yang pernah menerima bantuan sosial (bansos), sekaligus membuka kesempatan bagi masyarakat untuk mendaftarkan diri sebagai calon penerima bantuan pemerintah.
Namun, Gus Ipul menegaskan bahwa registrasi tidak otomatis membuat seseorang berhak menerima bansos. Penentuan kelayakan tetap dilakukan melalui sistem berdasarkan data dan kriteria yang berlaku.
Karena itu, pemerintah mengandalkan agen Perlinsos untuk membantu masyarakat mengakses layanan digital sekaligus memastikan informasi yang dimasukkan sesuai dengan kondisi sebenarnya.
Kemensos melibatkan pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), dan Karang Taruna. Pemerintah juga mendorong keterlibatan pendamping desa, penyuluh pertanian, kader keluarga berencana, Babinsa, Bhabinkamtibmas, hingga relawan komunitas.
Secara khusus, Gus Ipul mewajibkan pendamping PKH menjadi agen Perlinsos dan mendaftarkan seluruh keluarga yang mereka dampingi.
"Kalau pendamping PKH wajib. Wajib menjadi agen Perlinsos, dan wajib mendaftarkan seluruh keluarga yang didampingi," ujarnya.
Tantangan digitalisasi bansos bukan hanya memperluas jumlah pendaftar, tetapi juga memastikan masyarakat mampu mengakses layanan tersebut.
Gus Ipul mencontohkan hasil uji coba Perlinsos Digital di Banyuwangi. Menurut dia, sekitar 80% penduduk di wilayah tersebut telah masuk dalam sistem layanan digital pemerintah. Namun, hanya 10% dari mereka yang mendaftar secara mandiri, sedangkan sisanya dibantu agen Perlinsos.
Temuan itu menunjukkan pentingnya pendampingan, terutama bagi masyarakat yang tidak memiliki telepon pintar, belum memahami prosedur pendaftaran, atau khawatir registrasi akan menyebabkan bansos mereka terhenti.
"Jadi ada banyak faktor yang menyebabkan masyarakat masih belum bisa mengikuti seluruh layanan digital pemerintah. Maka itulah diperlukan agen-agen Perlinsos," kata Gus Ipul.
Pemerintah berharap keterlibatan agen dapat mempercepat registrasi sekaligus mengurangi risiko kesalahan data yang berpotensi memengaruhi penentuan penerima bantuan.
Gus Ipul mengatakan, perluasan Perlinsos Digital merupakan bagian dari upaya pemerintah meningkatkan akurasi data dan memastikan penyaluran bansos lebih tepat sasaran. Program tersebut juga dihubungkan dengan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) serta program Sekolah Rakyat.
Menurut dia, data yang akurat menjadi fondasi agar intervensi pemerintah dapat menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
"Datanya makin akurat, Bansosnya tepat sasaran, dan terakhir, kita intervensi dengan sekolah rakyat. Tiga-tiganya saling terhubung, tiga-tiganya saling menopang, tidak terpisah, dan untuk itu kerja kita harus terarah, terpadu, berkelanjutan," ujar Gus Ipul.
(haa/haa) [Gambas:Video CNBC]