Data Center Ditolak di Mana-Mana, AHY Ungkap Kondisi di RI
Jakarta, CNBC Indonesia - Pembangunan data center mengalami penolakan di sejumlah wilayah. Tak terkecuali di Indonesia, bahkan salah satunya milik BDX di Jatiluhur harus dibatalkan sementara karena belum memenuhi persyaratan.
Terkait hal ini, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono mengungkapkan kondisi yang terjadi sekarang. Dia tak menampik bahwa data center dibutuhkan seiring adopsi teknologi digital yang semakin tinggi.
"Memang tidak terelakkan bahwa semakin kita mengadopsi teknologi digital Termasuk e-commerce dan berbagai kepentingan lainnya Maka kita membutuhkan data-data center di berbagai daerah," kata AHY dalam Digital Infrastructure Summit 2026, Senin (12/10/2026).
Di sisi lain, dia juga menjelaskan data center membutuhkan energi yang luar biasa untuk operasional. Untuk itu kebutuhan akan listrik hingga air bersih perlu dihitung secara cermat.
Menurutnya, pemerintah terus mendorong pembangunan data center. Bersamaan, dia juga mengingatkan untuk pembangunan tidak merugikan serta mengganggu kenyamanan kehidupan masyarakat di sekitar pembangunan.
"Apalagi mengganggu keseimbangan lingkungan di daerah tersebut Ingat masyarakat kita juga tentunya memiliki hak untuk hidup dengan tenang, dengan nyaman dan sehat Tidak kemudian terganggu kebutuhan dasarnya Saya rasa itu prinsipnya," jelasnya.
Lebih lanjut, AHY menjelaskan bahwa air bukan hanya untuk data center saja. Namun ada kebutuhan keseharian masyarakat yang juga perlu dipenuhi.
Selain itu juga perlu pencegahan pencemaran lingkungan dari penggunaan air yang tidak tepat guna. AHY menegaskan bahwa ketahanan energi, sama seperti ketahanan pangan, perlu juga disiapkan.
Agus mengatakan pihak-pihak terkait perlu memastikan kepatuhan yang ada. Begitu juga terkait dampak lingkungan dari bangunan nantinya.
"Saya serahkan tentunya kepada pihak-pihak yang memang memiliki kekurangan Untuk memastikan apakah data center tertentu itu sudah compliance Sudah sesuai dengan standar dan persyaratan yang telah ditetapkan Termasuk juga untuk keputusan dampak lingkungannya," dia menambahkan.
Data Center Ditolak, dari Jatiluhur Hingga Amerika
Masifnya pembangunan data center juga dibarengi banyaknya penolakan dari masyarakat. Isu lingkungan jadi salah satu yang paling jadi perhatian bagi mereka.
Akhir September lalu, data center BDX sempat heboh jadi pembicaraan karena masalah lingkungan. Diketahui kemudian persyaratan pembangunan seperti AMDAL masih dalam proses meski peletakan batu pertama telah dilakukan pertengahan bulan lalu.
Gubernur Dedi Mulyadi serta DPRD Jawa Barat ikut menyoroti kekhawatiran pembangunan bakal berdampak pada kebutuhan air setempat.
Tak lama kemudian, sejumlah masyarakat di Nongsa Batam mengeluhkan soal air di wilayah tersebut mati selama berbulan-bulan. Mereka curiga penyebabnya karena pembangunan data center di kawasan tersebut.
Sejumlah masyarakat mengeluhkan tempat tinggalnya tidak bisa mengakses air beberapa jam dalam sehari. Kemudian kian parah hingga tidak ada air sama sekali alias mati total.
Masalah data center ini juga terjadi di beberapa negara. Banyak wilayah Amerika Serikat mengalami gelombang protes pembangunan data center.
Lebih dari 100 kebijakan penangguhan pembangunan pusat data yang sedang dibahas di berbagai wilayah. Sebuah survei juga mencatat 662% warga AS mendukung penundaan pembangunan, termasuk 40% yang menyatakan ini jadi prioritas mereka.
Di Eropa, lebih dari 70 proyek data center mengalami pembatasan hingga ditolak sepanjang Januari hingga April 2026. Srupa penolakan karena kekhawatiran atas konsumsi listrik dan air, harga energi, kebutuhan lahan yang besar, dan manfaat ekonomi serta lapangan kerja yang belum jelas.
Masyarakat distrik Geumcheon, Seoul, Korea Selatan juga menolak pembangunan data center di dekat pemukiman. Pemerintah setempat merencanakan kewajiban persetujuan mayoritas masyarakat dalam radius 200 meter dari lokasi proyek.
(dem/dem) [Gambas:Video CNBC]