Kondisi Sudah Genting Gara-Gara AI, Anggota DPR Tetap Tidak Peduli
Jakarta, CNBC Indonesia - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Amerika Serikat (AS) mengakhiri masa sidangnya lebih cepat pada Rabu (16/9) tanpa mengambil tindakan apa pun terhadap regulasi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence / AI) yang dinilai makin mendesak. Para anggota DPR AS kini bersiap untuk kembali ke daerah pemilihan masing-masing guna berkampanye menghadapi pemilihan sela (midterm) pada November mendatang.
Langkah tersebut terjadi setelah sejumlah petinggi perusahaan AI, seperti Anthropic, OpenAI, dan xAI, justru mendesak pemerintah AS untuk segera membuat aturan guna mengendalikan perkembangan teknologi tersebut.
Dorongan itu kian menguat setelah seorang peneliti Anthropic mengundurkan diri dan memperingatkan bahwa AI "bisa membunuh kita semua pada akhir dekade ini."
Namun, urgensi tersebut belum mampu mendorong Kongres AS untuk mengambil langkah konkret. Pemilu sela yang tinggal menyisakan waktu kurang dari tujuh minggu menjadi perhatian utama para anggota parlemen, sebab hasilnya akan menentukan peta kekuatan dan kendali di Washington hingga akhir masa jabatan Presiden Donald Trump.
Ketua DPR AS Mike Johnson menyatakan bahwa para anggota parlemen perlu segera kembali ke daerah pemilihan untuk berkampanye.
"Sudah waktunya anggota kami pulang ke daerah masing-masing dan menyampaikan argumen mereka kepada rakyat Amerika," ujar Johnson, dikutip dari CNBC Internasional, Selasa (22/9/2026).
Johnson juga melimpahkan sebagian tanggung jawab tersebut kepada Senat, yang dilaporkan masih akan bersidang selama sekitar dua pekan ke depan. Perlu diketahui, sebuah rancangan undang-undang wajib disetujui baik oleh DPR maupun Senat sebelum akhirnya dapat ditandatangani oleh presiden agar sah menjadi undang-undang.
Sebelumnya, Johnson sempat memperingatkan agar Kongres tidak bertindak terburu-buru dalam mengatur industri AI. Menurut pandangannya, regulasi yang terlampau cepat justru dapat memperlambat laju inovasi teknologi AS dan malah memberikan keuntungan kompetitif bagi China dalam perlombaan AI.
Kendati demikian, sejumlah anggota DPR-termasuk dari Partai Republik-memiliki pandangan yang berbeda. Anggota DPR AS dari Partai Demokrat, Sam Liccardo, mendesak agar DPR tetap melanjutkan masa sidang guna membahas regulasi AI. Ia bahkan memimpin sebanyak 107 anggota dari Partai Demokrat untuk mengirimkan surat kepada Johnson agar Kongres tidak meninggalkan Washington begitu saja.
"Kongres perlu segera bertindak, karena anak-anak kita tidak akan memaafkan kita atas kelambanan ini," tegas Liccardo.
Ia mendorong agar sejumlah langkah strategis segera diambil, termasuk mengesahkan Frontier Act yang disponsori oleh anggota DPR Jay Obernolte (Partai Republik) dan Lori Trahan (Partai Demokrat).
Rancangan aturan tersebut mewajibkan adanya audit pihak ketiga terhadap laboratorium-laboratorium pengembang AI, meningkatkan transparansi publik, serta memberikan kewenangan kepada Departemen Perdagangan untuk membatasi atau menangguhkan model AI yang berpotensi memicu risiko bencana besar dalam waktu dekat.
Liccardo turut mengusulkan penerapan mekanisme "pemutus darurat" (kill switch) guna menghentikan model AI yang mulai berjalan di luar kendali, serta memberikan pengecualian antimonopoli terbatas agar perusahaan-perusahaan AI dapat saling bekerja sama dalam aspek keselamatan.
Di sisi lain, Obernolte bersama anggota DPR Brian Fitzpatrick dan sejumlah politisi dari Partai Demokrat juga turut mendesak agar aturan pengaman AI dapat segera dibahas secara serius.
"Urgensi saat ini mengharuskan Kongres untuk mengambil tindakan nyata sebelum akhir tahun," pungkas Obernolte, sembari menambahkan bahwa dirinya akan terus mendorong pembahasan Frontier Act serta Great American Artificial Intelligence Act begitu DPR kembali bersidang.
(fab/fab) [Gambas:Video CNBC]