Kiamat Sudah Dekat Tampak di Indonesia, Ahli UGM Ungkap Tandanya

Jakarta, CNBC Indonesia - Indonesia dinilai telah memasuki fase krisis iklim yang nyata. Penilaian itu muncul seiring meningkatnya dampak perubahan iklim yang makin terasa.

Kondisi tersebut terjadi setelah Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mencatat periode 2023-2025 sebagai tiga tahun terpanas dalam sejarah pengamatan modern.

Sementara itu, Organisasi Meteorologi Dunia (WMO) memperingatkan suhu rata-rata global pada periode 2026-2030 berpotensi berada di kisaran 1,3-1,9 derajat Celcius di atas tingkat praindustri. Kondisi ini diperkirakan meningkatkan risiko cuaca ekstrem, kekeringan, banjir, hingga gangguan pada sektor pangan dan kesehatan.

Dosen Departemen Geografi Lingkungan UGM, Emilya Nurjani, menilai perkembangan tersebut menunjukkan Indonesia sudah berada dalam fase krisis iklim yang membutuhkan penanganan cepat dan terintegrasi.

"Fenomena perubahan iklim yang terjadi di Indonesia telah menimbulkan dampak yang lebih besar dan mengakibatkan gangguan terhadap kehidupan manusia sehingga dapat disebut sebagai krisis iklim karena memerlukan tindakan segera," ujar Emilya dikutip dari laman resmi UGM, Rabu (8/7/2026).

Emilya menjelaskan, dunia sebenarnya telah menyepakati target membatasi kenaikan suhu global agar tidak melebihi 1,5 derajat Celcius melalui Paris Agreement pada 2015. Namun, satu dekade setelah kesepakatan itu dibuat, target tersebut belum berhasil dicapai.

"Kenaikan suhu Bumi yang terus berlangsung menjadi bukti bahwa berbagai upaya pengurangan emisi karbon yang dilakukan negara-negara di dunia belum mampu menekan laju pemanasan global secara signifikan," tuturnya

Menurut Emilya, kenaikan suhu udara memicu meningkatnya kebutuhan air, mempercepat proses penguapan, serta memperbesar risiko kekeringan. Pada saat yang sama, pola hujan menjadi semakin sulit diprediksi sehingga awal musim hujan dan kemarau terus bergeser.

Ia menambahkan, intensitas hujan ekstrem juga terus meningkat sehingga memperbesar potensi banjir, tanah longsor, angin kencang, hingga gelombang tinggi.

"Hal tersebut secara langsung mempengaruhi berbagai sektor kehidupan, terutama pertanian yang menghadapi perubahan pola tanam, meningkatnya risiko gagal panen, munculnya kembali serangan hama, hingga penurunan produktivitas," terangnya.

Emilya mengatakan dampak perubahan iklim sudah dirasakan dalam jangka pendek maupun panjang. Dalam waktu dekat, perubahan iklim ekstrem dapat meningkatkan gangguan kesehatan masyarakat, kebutuhan air dan energi, serta menurunkan produktivitas pertanian.

Sementara dalam jangka panjang, ancaman yang muncul jauh lebih kompleks, mulai dari melemah ketahanan pangan dan sumber daya air, kerusakan ekosistem, kenaikan muka air laut, hingga kerugian sosial dan ekonomi yang semakin besar.

Karena itu, ia menilai aspek risiko perubahan iklim harus menjadi bagian penting dalam penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) maupun Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).

Emilya mencontohkan pembangunan yang mengabaikan daya dukung lingkungan dapat meningkatkan emisi karbon sekaligus mengurangi kemampuan alam menyerap karbon. Kondisi tersebut berpotensi memperparah fenomena urban heat island, menurunkan daya resap air, dan meningkatkan risiko banjir akibat alih fungsi hutan, urbanisasi yang tidak terencana, pembangunan di kawasan rawan banjir, permukiman di lereng curam, hingga berkurangnya kawasan resapan air.

Sebaliknya, ia mendorong penerapan tata kelola ruang berbasis daya dukung lingkungan dengan mengintegrasikan strategi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Menurutnya, pembangunan juga perlu mengedepankan solusi berbasis alam melalui pengembangan blue and green infrastructure.

"Hal inilah yang saya nilai mampu meningkatkan ketahanan wilayah terhadap dampak perubahan iklim saat ini," katanya.

Untuk menghadapi tantangan tersebut, Emilya menyatakan pentingnya kolaborasi pemerintah, akademisi, dunia usaha, dan masyarakat melalui langkah mitigasi serta adaptasi.

Upaya itu dapat dilakukan dengan mengurangi emisi gas rumah kaca melalui dekarbonisasi, memperluas pemanfaatan energi terbarukan, merehabilitasi ekosistem mangrove dan gambut, membangun infrastruktur penyimpanan air seperti embung, menyusun tata ruang berbasis iklim, hingga meningkatkan literasi iklim dan kapasitas masyarakat dalam menghadapi risiko bencana.