Sosok Baru Pimpin Proyek Senjata Canggih AS, Reputasinya Ngeri
Jakarta, CNBC Indonesia - Pentagon menunjuk sosok baru untuk memimpin pengembangan teknologi kecerdasan buatan (AI) militer Amerika Serikat (AS). Nama yang dipilih adalah ilmuwan komputer Gavin Kliger, figur yang sebelumnya sempat menuai kontroversi di dunia maya.
Kliger resmi ditunjuk sebagai Chief Data Officer Pentagon pada Jumat (6/3). Posisi ini menempatkannya di jantung proyek AI paling ambisius milik Departemen Pertahanan AS yang berpotensi menentukan masa depan sistem persenjataan modern.
Dalam pengumumannya, Pentagon menyebut Kliger akan mengkoordinasikan pelaksanaan proyek AI harian kementerian dan bekerja langsung dengan berbagai laboratorium AI terdepan di AS untuk mendukung kebutuhan militer.
Namun, penunjukan ini langsung menjadi sorotan. Laporan Reuters sebelumnya mengungkap bahwa Kliger pernah membagikan ulang konten dari tokoh supremasi kulit putih Nick Fuentes serta figur kontroversial Andrew Tate, yang dikenal dengan pandangan misoginisnya.
Kliger juga disebut sempat membuat sejumlah komentar yang memicu perdebatan di media sosial.
Namun, Kliger membantah tuduhan tersebut. Dalam pernyataannya kepada Reuters, ia mengatakan bahwa anggapan dirinya mendukung ekstremisme atau supremasi kulit putih sama sekali tidak benar.
"Anggapan bahwa saya mendukung 'bigot', 'ekstremis', atau supremasi kulit putih sama sekali tidak benar," ujarnya, dikutip dari Reuters, Senin (9/3/2026).
Penunjukan Kliger terjadi di tengah memanasnya persaingan teknologi AI militer di Amerika Serikat. Dalam beberapa pekan terakhir, Pentagon juga terlibat perselisihan dengan perusahaan AI Anthropic terkait batasan penggunaan teknologi AI dalam operasi militer.
Konflik itu bahkan berujung pada keputusan pemerintahan Presiden Donald Trump untuk menghentikan kerja sama dengan Anthropic dan menggantinya dengan perusahaan OpenAI.
Anthropic sebelumnya menolak mengizinkan teknologi AI Claude miliknya digunakan untuk senjata otonom maupun sistem pengawasan massal. Sementara Pentagon menilai teknologi tersebut seharusnya bisa dipakai selama tetap mematuhi hukum AS.
(fab/fab) Add
source on Google